Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Asisten III Setda Belu: Tata Ruang Kawasan Batas Negara Butuh Data Valid

Asisten III Setda Belu: Tata Ruang Kawasan Batas Negara Butuh Data Valid

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 21 Jul 2021
  • visibility 162
  • comment 0 komentar

Loading

Belu–NTT, Garda Indonesia | Pemerintah Daerah Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghelat rapat koordinasi teknis penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Atambua, di Lantai I Kantor Bupati Belu pada Rabu, 21 Juli 2021; dibuka Asisten III Administrasi Umum Setda Belu, Drs. Alfredo Pires Amaral dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan pimpinan instansi vertikal dan camat se–Kabupaten Belu.

Asisten Administrasi Umum Sekda Belu mengatakan, rakor ini secara teknis untuk mengkaji, membahas dan berdiskusi bersama instansi terkait guna memfasilitasi, mengumpulkan data perencanaan tata ruang perbatasan negara.

“Kabupaten Belu menjadi salah satu wilayah perbatasan negara.  Untuk itu, penyusunan rencana detail tata ruang di wilayah perbatasan menjadi kewenangan dari Presiden dan akan ditetapkan oleh Presiden. Tentu, dalam forum diskusi ini bisa menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga keputusan dari pusat tidak terdapat kekurangan–kekurangan yang fatal,” ungkap Alfredo Pires Amaral.

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, Victor M.M. Kiik, S.T., M.T. yang juga adalah pemateri mengatakan, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2020. Aturan turunan, harusnya berupa Peraturan Bupati tetapi karena status Kabupaten Belu sebagai Kawasan Perbatasan Negara sehingga diambil alih oleh Pusat atau Kementerian Agraria/Tata Ruang. Produknya berupa Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Atambua.

“Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan ada masukan–masukan akurat dari OPD dan instansi vertikal untuk kita kirim ke kementerian karena masih ada  kekurangan–kekurangan data yang akan diperbaiki,” ungkap Viktor Kiik. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto: kominfobelu

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tergoresnya Makna Hari Anak Nasional—Peti Mati untuk Penegak Hukum

    Tergoresnya Makna Hari Anak Nasional—Peti Mati untuk Penegak Hukum

    • calendar_month Sel, 23 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 195
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Rianti Aprilia Feoh Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tanggal 23 Juli dikenal sebagai peringatan Hari Anak Nasional, yang dimaknai sebagai kepedulian Bangsa Indonesia terhadap perlindungan kepada Anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong Keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa […]

  • Richard Riwoe Tegaskan Langkah Bangun NTT

    Richard Riwoe Tegaskan Langkah Bangun NTT

    • calendar_month Kam, 23 Mar 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 212
    • 4Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pengacara andal yang bermukim bilangan Cawang Baru, Jatinegara, Jakarta Timur dan berkantor di Law Office Richard Riwoe & Partner, Advocates and Legal Consultants beralamat di Contennial Tower lantai 29 unit D & E Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 24—25 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan; menegaskan langkahnya membangun Nusa Tenggara Timur (NTT). […]

  • Bamsoet : “Tolak Upaya Delegitimasi  Hasil Pemilu 2019!”

    Bamsoet : “Tolak Upaya Delegitimasi Hasil Pemilu 2019!”

    • calendar_month Kam, 14 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI), yang tidak menginginkan adanya berbagai upaya deligitimasi terhadap hasil Pemilu 2019. Penghormatan terhadap hasil Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan atas suara rakyat. “Kita berharap pasca 17 April 2019, Bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan. […]

  • Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PHPU dari Prabowo-Sandi

    Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PHPU dari Prabowo-Sandi

    • calendar_month Jum, 28 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Ir. H. Joko Widodo dan Prof. KH. Ma’aruf Amin (Jokowi-MA) dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,pada pukul 21.16 WIB, Kamis, 27 Juni 2019; saat 9 orang anggota Majelis Hakim secara tegas menolak permohonan dari pemohon PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), pasangan […]

  • Era Prabowo Subianto, PP Perlindungan Anak Diresmikan

    Era Prabowo Subianto, PP Perlindungan Anak Diresmikan

    • calendar_month Jum, 4 Apr 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Loading

    Anak-anak adalah masa depan bangsa yang harus tumbuh secara sehat, kreatif, dan berkarakter. Maka, pemerintah meresmikan PP Perlindungan Anak sebagai regulasi yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan sistem elektronik yang ramah anak.   Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meresmikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, dalam sebuah acara di halaman […]

  • Partai Golkar Belu Kawal Program Pengobatan Gratis Paket SEHATI

    Partai Golkar Belu Kawal Program Pengobatan Gratis Paket SEHATI

    • calendar_month Jum, 19 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Partai Golkar Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berkomitmen mengawal pelaksanaan 5 (lima) program prioritas paket SEHATI, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dr. Agustinus Taolin – Aloysius Hale Serens. “Kami dari Partai Golkar Belu sudah berkomitmen merangkul partai–partai pengusung lainnya dalam mengawal lima program paket SEHATI, salah satunya pengobatan […]

expand_less