Gerakan Roda Perekonomian, Pemprov NTT Bangun Infrastruktur via Pinjaman Daerah

Labuan Bajo, Garda Indonesia | “Apa yang kita kerjakan saat ini akan menjadi fondasi atau dasar pijakan kebijakan masa depan sehingga kita mampu menatap masa depan dengan tidak lagi menjadi bagian dalam sejarah membuat provinsi ini menjadi miskin. Akan tetapi kita bangga saat tidak menjabat lagi nanti, kita akan melihat bahwa kita meletakan dasar pembangunan menatap masa depan, dengan kebanggaan yang luar biasa,” tekan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)

Penekanan Gubernur VBL tersebut disampaikannya pada acara penandatanganan memory of understanding (MoU) antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan PT. Digital Pemerintah Indonesia tentang pemanfaatan pelayanan perbankan Bank NTT melalui layanan platform digital Pemprov NTT yang dihadiri Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Marisi Parulian di Sulamada Resort, Labuan Bajo, pada Jumat, 8 Oktober 2021.

Dalam sambutannya Gubernur VBL menyampaikan harapannya agar melalui pinjaman daerah, infrastruktur dapat dibangun sehingga perekonomian daerah dapat bergerak ke arah yang lebih baik.

“Dengan ditandatanganinya kesepakatan para bupati untuk melakukan pinjaman daerah, maka dapat dipastikan bahwa seluruh infrastruktur yang dulu pembangunannya menjadi kendala saat ini akan dibangun dengan baik. Stimulus ekonomi dengan terbangunnya infrastruktur tersebut dapat bergerak ke arah yang lebih baik,” ujar Gubernur VBL.

Gubernur VBL juga menitipkan pesan kepada Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar aturan mengenai pinjaman daerah dapat direvisi karena sudah ketinggalan zaman.

“Kami telah mengusulkan lewat Menteri Keuangan dan nanti akan disampaikan kepada Mendagri bahwa ada hal yang menarik. Tapi selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu aset tanah pemda baik pemkab maupun pemprov harus bekerja sama dengan pihak ketiga lalu pihak ketiga tersebut melakukan pinjaman ke bank untuk membangun kepentingan perusahaannya. Akan tetapi setelah itu, pemerintah daerah sendiri tidak boleh meminjam di bank secara langsung dengan jaminkan asetnya itu. Sehingga saya berpikir ini merupakan aturan yang memberatkan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian,” urai VBL.

Karena itu, imbuh VBL, lewat ibu direktur kami menitipkan agar aturan tersebut direvisi kembali sehingga ke depannya pemerintah daerah lewat BUMD-nya mampu bekerja sama dengan seluruh aset-aset pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah agar BUMD ikut berperan dalam pembangunan-pembangunan daerah di mana pun itu berada.

Gubernur VBL pun menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri keuangan beserta seluruh jajaran karena terus mendampingi dan memberikan pemahaman kepada NTT mengenai pinjaman daerah.

“Kami berterima kasih karna Kementerian Dalam Negeri yang telah mendukung NTT melalui pinjaman-pinjaman daerah. Karena lewat pinjaman daerah ini sekitar 900 km jalan provinsi telah dapat dikerjakan. Dan saya juga berterima kasih kepada Mendagri dan Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya yang terus mendampingi kami untuk memberikan pemahaman kepada NTT supaya berpikir lebih maju,” ucap Gubernur VBL.

Gubernur VBL juga berterima kasih kepada Bank NTT karena dinilai telah bekerja dengan luar biasa sehingga Bank NTT mendapat predikat Bank dengan kesehatan tingkat dua yang belum pernah diraih oleh Bank NTT selama ini. “Saya berterima kasih kepada Bank NTT yang telah bekerja dengan luar biasa. Karena sudah sejak berdirinya Bank NTT belum pernah menyandang predikat Bank dengan kesehatan tingkat dua yang artinya bank ini dikerjakan dengan profesional yang baik,” ucapnya.

Jika hal tersebut terus dipertahankan, tandas Gubernur VBL, maka tahun 2023 Bank NTT dapat menjadi Bank Devisa. Jika hal tersebut dapat terpenuhi, maka tahun 2025 Bank NTT dapat Go Publik. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka pesannya bahwa Bank NTT dipercaya oleh publik. Pekerjaan-pekerjaan dengan pinjaman daerah lewat pinjaman BPD adalah salah satu cara untuk membangun daerah ini dan juga membangun bank ini menjadi bank yang kuat dan solid sehingga ke depan dapat menjadi bank publik.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Marisi Parulian menyampaikan bahwa pinjaman daerah berguna untuk membiayai program-program prioritas untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membiayai program-program prioritas antara lain melalui pinjaman daerah,” ucap Marisi. (*)

Sumber dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)