Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » 10 Kabupaten Terbaik Atasi Stunting NTT Turun 3,2%, Gubernur VBL : Kerja Kita Belum Maksimal

10 Kabupaten Terbaik Atasi Stunting NTT Turun 3,2%, Gubernur VBL : Kerja Kita Belum Maksimal

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 12 Okt 2021
  • visibility 97
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Memang betul terjadi penurunan stunting tapi jika penurunannya biasa-biasa saja artinya kerja kita kurang maksimal karena yang kita bicarakan ini adalah nyawa manusia. Jika hanya melihat secara statistik memang penurunannya sudah bagus yaitu sampai pada 21%, akan tetapi jika kita melihat dari jumlah, maka saya merasa sedih karena masih ada 80.909 manusia yang masih stunting,” tekan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Se-Provinsi NTT, di aula Hotel Sylvia Labuan Bajo, pada Senin, 11 Oktober 2021.

Saat rapat bersama Bupati/Wali Kota se-NTT tersebut, Gubernur VBL menyampaikan, rapat ini merupakan salah satu langkah mewujudkan mimpi Presiden Jokowi yaitu Generasi Emas pada 2045. “Mimpi Presiden Jokowi, negara ini pada 2045 akan menatap masa depan dengan generasi emasnya. Jika cita-citanya seperti itu, maka yang kita lakukan hari ini adalah desain dan perencanaan untuk kita menuju 2045 membawa bonus demografi menjadi generasi unggul”, ungkapnya.

Menyelesaikan Stunting di NTT, tegas Gubernur VBL tidak bisa jika hanya dilakukan dengan cara-cara yang biasa saja. “NTT merupakan salah satu penyumbang stunting terbesar di Indonesia. Maka, ini merupakan tantangan kita bersama untuk para Bupati dan saya sendiri sebagai Gubernur, karena menyelesaikan masalah stunting tidak bisa hanya dilakukan dengan cara yang biasa.

“Konvergensi mengharuskan kita melakukan langkah-langkah yang terpadu, terarah dan secara bersama-sama serta kerja-kerja lapangan yang kita harus kuasai. Jika kita mampu untuk mendesain untuk mengetahui seluruh kelahiran dengan kerja sama kepala desa, tokoh agama, camat kepala dinas, bupati sampai pada gubernur, maka saya yakin 1.000 hari pertama kehidupan bayi akan bisa diperhatikan dan stunting bisa diatasi,” terang Gubernur VBL.

Gubernur VBL juga mengimbau agar permasalahan stunting diselesaikan dengan kerja sama antara pemangku kepentingan dengan stakeholder dan masyarakat karena permasalahan stunting merupakan tanggung jawab bersama. “Saya berterima kasih atas kerja-kerja selama ini akan tetapi kita harus menyinergikan lagi seluruh stakeholder masyarakat agar masalah stunting di NTT dapat segera terselesaikan. Dan saya mengharapkan hal-hal seperti ini dapat kita lanjutkan dengan semangat kita bersama, tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menyelamatkan 80.909 anak yang akan menjadi generasi masa depan untuk menopang pertumbuhan NTT ke depannya,” tandasnya.

Dalam laporannya, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Kosmas Lana menyampaikan persentase penurunan stunting di NTT, dibandingkan dengan tahun 2020 pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,2%.

“Pada penilaian kinerja konvergensi stunting tahun 2021 terdapat beberapa pencapaian. Dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 penurunan stunting sebesar 3,2%. Pada bulan Agustus 2020 yang lalu, stunting NTT berada pada angka 24,2%. Pada Agustus tahun ini berada pada angka 21%,” lapor Kosmas

Lebih lanjut Kosmas menyampaikan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan evaluasi terhadap kinerja penanganan stunting di NTT. “Tujuan pelaksanaan rapat koordinasi yang kita laksanakan saat ini adalah evaluasi dari terhadap kinerja pelaksanaan aksi konvergensi stunting yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam kegiatan ini juga akan diberikan piagam penghargaan beserta sarana yang selama ini dikeluhkan oleh Kabupaten/Kota untuk meng-input data ke dalam aplikasi yang sudah ditentukan. Dan  ini merupakan komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk terus menerus bahu membahu melakukan percepatan penurunan stunting sampai dengan akhir periode perencanaan,” jelas Kaban Bappelitbangda.

Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting bersama Bupati/Wali Kota se-NTT tersebut dirangkaikan dengan pemberian Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting bagi 10 Kabupaten terbaik oleh Gubernur NTT. Adapun yang memperoleh penghargaan yaitu : Rote Ndao, Manggarai Timur, Belu, Ngada, Nagekeo, Sikka, Ende, Flores Timur, Sumba Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Gubernur VBL bersama 10 Kabupaten Terbaik Penerima Piagam Penghargaan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan Stunting

Di akhir pertemuan tersebut disepakati beberapa komitmen bersama para Bupati/Wali Kota untuk menurunkan stunting sebagai masalah kemanusiaan yang mendasar berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak secara universal. Komitmen yang disepakati adalah sebagai berikut:

Pertama, melaksanakan program konvergensi percepatan penurunan stunting (zero stunting) untuk menciptakan Generasi Muda Unggul NTT 2045—2050 sehingga mendapatkan bonus demografi.

Kedua, bersepakat untuk masing-masing kabupaten/kota menurunkan stunting sampai 10% pada tahun depan 2022.

Ketiga, mendesain sistem pendeteksian gejala dan pendataan stunting pada ibu hamil dan anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan yang mutakhir dan akurat melalui pengukuran tinggi dan berat badan 100% serta pemberian makanan tambahan.

Keempat, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung menunjang program konvergensi percepatan penurunan stunting.

Kelima, membangun kolaborasi kelembagaan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) swasta, LSM serta lembaga agama dan adat dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.

Keenam, mengintegrasi percepatan penurunan dan penanganan stunting dengan program penanggulangan kemiskinan nasional dan daerah.

Ketujuh, pendayagunaan berbagai potensi lokal sebagai menu bergizi untuk makanan tambahan bagi calon ibu, ibu hamil dan bayi serta anak.

Kedelapan, melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah yang profesional dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Kesembilan, melakukan supervisi, bimbingan teknis, monitoring-evaluasi, dan pengawasan secara berkala dan berkelanjutan terhadap implementasi program konvergensi stunting. (*)

Sumber dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Makin Mudah Laporkan Gangguan Kelistrikan Via PLN Mobile, Ini Caranya

    Makin Mudah Laporkan Gangguan Kelistrikan Via PLN Mobile, Ini Caranya

    • calendar_month Ming, 28 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) senantiasa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan termasuk dalam pengaduan layanan kelistrikan. Melalui aplikasi PLN Mobile, perseroan menghadirkan layanan pengaduan yang cepat dan real time untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi menjelaskan, fitur pengaduan gangguan pada aplikasi PLN Mobile versi […]

  • Imbauan Gereja Katolik Merespons Wabah Pandemik Covid-19

    Imbauan Gereja Katolik Merespons Wabah Pandemik Covid-19

    • calendar_month Ming, 22 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Gereja Katolik Indonesia menyerukan imbauan kepada Umat Katolik di tengah wabah pandemik Covid-19. Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Jakarta Romo V. Adi Prasojo Pr. juga menyampaikan beberapa poin mengenai dukungan gereja terhadap penanganan Covid-19. Setelah menyepakati dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Rm. Adi Prasojo menyatakan beberapa poin dukungan Gereja Katolik Indonesia. […]

  • Tekan Ongkos Politik Mahal, Prabowo Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Tekan Ongkos Politik Mahal, Prabowo Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 437
    • 0Komentar

    Loading

    Prabowo menilai sistem demokrasi Indonesia perlu menekan biaya politik dan meminimalkan praktik uang dalam kontestasi.   Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Gagasan ini merespons mahalnya ongkos politik dalam sistem pemilu langsung di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato di […]

  • Kementerian PUPR Percepat Program Sertifikasi

    Kementerian PUPR Percepat Program Sertifikasi

    • calendar_month Kam, 1 Nov 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan terus melanjutkan percepatan program sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi Indonesia pada tahun 2019. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang disampaikannya pada kegiatan sertifikasi bagi 10.000 pekerja konstruksi, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu, 31 Oktober 2018. Presiden Jokowi dalam […]

  • Presiden Jokowi: 2045, Indonesia Diprediksi Masuk Empat Besar Ekonomi Dunia

    Presiden Jokowi: 2045, Indonesia Diprediksi Masuk Empat Besar Ekonomi Dunia

    • calendar_month Kam, 9 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Namun tidaklah mudah mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini. “Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat. Bisa masuk lima atau empat besar ekonomi terkuat dunia di 2045. Tetapi untuk masuk ke sana juga tidak mudah. […]

  • Warga Empat Desa di Manggarai Demonstrasi Bisu Jalan Rusak

    Warga Empat Desa di Manggarai Demonstrasi Bisu Jalan Rusak

    • calendar_month Rab, 1 Okt 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Loading

    Kerusakan jalan ini berdampak signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Warga kesulitan mengakses ke kota untuk menjual hasil pertanian seperti kopi, kemiri, dan kakao.   Manggarai | Demonstrasi sebagai bentuk ekspresi politik dan sosial merupakan fenomena penting dalam dinamika masyarakat modern. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, peran partisipasi masyarakat sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan dan […]

expand_less