Antara Tanggung Jawab & Previlese Anggota Dewan: Kasus Pemukulan Warga

Oleh: Andre Vincent Wenas

Heboh lantaran beredar video seorang pria bak atlet MMA menggebuki seorang warga (perempuan) di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Pria itu ternyata seorang anggota DPRD di Palembang bernama H.M. Syukri Zen, SIP., kader dari Partai Gerindra. Media pun ramai lantaran warganet mempermasalahkan.

Kita juga diminta untuk menanggapinya. Begini,

Kasus ini terlalu gamblang pelanggaran etiknya. Tak ada perdebatan soal itu. Lagi pula, kasus ini telah berujung jadi kasus hukum, yang bersangkutan kabarnya telah dijemput (paksa) oleh kepolisian Palembang. Ditahan untuk diproses hukum atas kasus penganiayaan.

Walau pelakunya anggota dewan yang punya previlese itu kabarnya sudah meminta maaf, namun nampaknya penasihat hukum Hotman Paris Hutapea belum melihat ada itikad yang baik (ketulusan). Begitu yang tercermin dalam siaran medsos beliau.

Jelas tidak pantas bagi seorang anggota dewan (pria) menganiaya warga (perempuan lagi!) hanya lantaran ulahnya sendiri yang menyabot antrean di pompa bensin itu.

Perilaku seperti ini sangat memalukan, sekaligus mencerminkan sikap arogan, norak, kampungan dan pengecut.

Ini era teknologi, kejadian itu terekam ponsel warga, dan jadi viral kemana-mana. Pengadilan versi warganet di media sosial sudah berjalan tanpa perlu ketuk palu, hanya perlu ketuk tombol.

Sehingga akhirnya banyak juga warganet yang bertanya-tanya tentang bagaimana sikap parpolnya sendiri?

Partai politik sebagai pranata perekrutan calon pemimpin bangsa tidak bisa cuci-tangan dan lari dari tanggung jawab. Parpol berkewajiban untuk juga membina kader-kadernya.

Apa yang mesti dilakukan oleh parpolnya? Pertanyaan ini tentu terarah kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah (DPW/DPD) tempat anggota dewan itu berasal. Hal ini tentu tergantung bagaimana kesetiaan parpol tersebut terhadap nilai yang dianut, serta disiplin penegakan aturan tata-tertib parpol itu. Semestinya dijunjung tinggi.

Tapi apakah bakal tegas dan konsekuen? Atau malah plintat-plintut?

Kabarnya parpol bersangkutan (dalam hal ini Partai Gerindra) bakal bersikap keras dan tegas, bahkan dengan ancaman pemecatan. Namun, seperti apa realisasi sikap keras dan tegasnya bakal diejawantahkan?

Belum tuntas, masih berproses rupanya. Kita simak dan pantau saja bersama-sama. Sampai di mana ujungnya?

Sementara menunggu, kita teringat pesan dari seorang petinggi PSI saat memecat anggota partainya yang juga anggota dewan di DPRD DKI Jakarta waktu itu. Lantaran tindakan indisipliner anggotanya sendiri. Begini ujarnya:

“Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab, bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi.” – Isyana Bagoes Oka

Dan kita tahu bersama, bahwa anggota PSI itu akhirnya dipecat.

Kamis, 25 Agustus 2022

Penulis merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.