NTT Hanya Terdapat 9 Desa Mandiri
- account_circle Penulis
- calendar_month Sen, 10 Des 2018
- visibility 58
- comment 0 komentar
Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Indeks Potensi Desa (Podes) 2018 di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes 2018 dilaksanakan menjelang Sensus Penduduk 2020. Siklus Podes 3 kali setiap 10 tahun (2011, 2014, dan 2018). Tujuan Pendataan Potensi Desa(Podes) dapat diperoleh Indeks Potensi Desa (IPD) dan klasifikasi/ tipologi desa yakni Desa Mandiri, Desa Berkembang dan Desa Tertinggal.
Kepala Badan Pusat Statistik(BPS) NTT, Maritje Pattiwaellapia,S.E., M.Si., saat preskon bersama wartawan media cetak, elektronik dan online (Senin,10 Des 2018) di Ruang Teleconfrence BPS, menyampaikan perkembangan Pembangunan Desa menurut Status IPD 2018 terdapat 1.094 Desa Tertinggal (35,88%); 1.945 Desa Berkembang (63,81%); dan 9 Desa Mandiri (0,30%) sedangkan hasil status IPD 2014 terdapat 1.544 Desa Tertinggal (51,86%); 1.431 Desa Berkembang (48,07%); dan 2 Desa Mandiri (0,07%).
“Ada peningkatan Desa Mandiri dari sebelumnya di Tahun 2014 hanya 2 Desa meningkat menjadi 9 Desa Mandiri di Tahun 2018,” jelas Maritje.
Lanjut Maritje, adapun tolok ukur 5 (lima) Dimensi Indeks Pembangunan Desa yakni Ketersediaan Pelayanan Dasar (Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan); Kondisi Infrastuktur (Infrastuktur ekonomi, sumber air minum, komunikasi, dan listrik); Aksesibilitas/Transportasi (Jenis jalan,angkutan umum, transportasi ke Kantor Camat & Bupati); Pelayanan Umum (Penanganan KLB dan Gizi Buruk, Fasilitas Olah Raga); dan Penyelenggaraan Pemerintahan (Kelengkapan Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, dan Aset Desa)
“Hasil Podes 2018 di NTT, Desa Tertinggal berkurang sebanyak 481 Desa dan Desa Mandiri bertambah sebanyak 7 Desa dan secara nasional desa dengan Status Tertinggal banyak berada di Papua, Maluku, dan Kalimantan,” ujarnya.
Pendataan Podes 2018 dilaksanakan pada bulan Mei 2018 di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup seluruh Desa /Kelurahan/ Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT); Kecamatan; dan Kabupaten/Kota dan Syarat desa/kelurahan/UPT/SPT yang didata harus ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan.
Penulis dan editor (+ rony banase)
- Penulis: Penulis
