Berbekal adanya kebijakan ini, seluruh biaya sekolah ditanggung pemerintah, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menekan angka putus sekolah di Papua Tengah.
Nabire | Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menerapkan program pendidikan gratis untuk 24.481 siswa SMA/SMK di delapan kabupaten pada 2025. Program ini mencakup 124 sekolah, baik negeri maupun swasta, dan menjadi langkah strategis meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menekan kesenjangan akses pendidikan.
Program tersebut mencakup 124 sekolah, terdiri dari 31 SMA negeri, 40 SMA swasta, 17 SMK negeri, dan 36 SMK swasta. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh biaya sekolah ditanggung pemerintah, sehingga diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus menekan angka putus sekolah.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa menegaskan bahwa kebijakan sekolah gratis akan diperluas ke jenjang SD dan SMP pada 2026, sehingga dalam tiga tahun ke depan seluruh jenjang pendidikan di Papua Tengah ditargetkan bebas biaya.
Selain sekolah gratis, Pemprov juga menyiapkan pembangunan Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dengan jam belajar hingga pukul 15.00 WIT di sejumlah kabupaten dengan fasilitas makan siang gratis untuk menekan angka putus sekolah.
Tak hanya itu, pemerintah turut mengalokasikan beasiswa pendidikan tinggi bagi anak asli Papua maupun non-Papua yang melanjutkan kuliah di Timika dan Nabire, disertai pembangunan asrama sekolah di daerah rawan konflik. Menurut Meki, langkah ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Papua Tengah yang cerdas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Program ini berlaku di delapan kabupaten, yakni Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya. Meki menegaskan, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh anak di Papua Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tanpa hambatan biaya.(*)
Sumber (*/Ragam + Goodnews)