Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 8 Nov 2019
  • visibility 128
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang anggota keluarga yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang. Desakan itu berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan mencapai 100 persen tersebut memberatkan ekonomi rakyat khususnya segmen keluarga ekonomi bawah.

“Kami berharap agar Bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini belum terlambat dan pembatalan ini amat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang masih hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta hanya berlaku untuk peserta kelas 3,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si. dalam keterangan pers pada Kamis, 7 November 2019.

Raya menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak menerima begitu saja alasan dan usulan dari para staf dan menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan harus menjadi perhatian utama dan tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si.

“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat untuk menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, ketimbang langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf dan pembantu presiden hanya ingin main gampang dan instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” tegas Raya.

Ia menjelaskan, subsidi kesehatan masih dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Hal tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.

“Sudah jadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan. Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan dan dicari alternatif lain untuk pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Jangan sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instan yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.

Raya menegaskan, pelayanan dan jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan dan jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara. Oleh karena itu, amat miris ketika melihat anggaran pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah tidak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.

“Kesehatan adalah aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan dan keamanan, kesehatan juga adalah sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” imbuh Raya.

Rumah Nawacita meminta agar dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan dan masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai dan tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan untuk efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan dan pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan terukur. Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian dan lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi dan kegiatan lain yang tak bermanfaat untuk rakyat.

“Mana pejabat dan anggota DPR nya rajin kunjungan sana sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah untuk bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya. (*)

Sumber berita (*/ Raya Desmawanto—Rumah Nawacita)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh nusabali.com

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Temu Majelis Jemaat Baith El Oelanisa, VBL: Gereja Harus Jadi Pusat Belajar

    Temu Majelis Jemaat Baith El Oelanisa, VBL: Gereja Harus Jadi Pusat Belajar

    • calendar_month Sen, 5 Jul 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur NTT,  Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)  dalam berbagai kesempatan bertatap muka dengan pemuka agama meminta agar gedung gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah tapi juga menjadi pusat pengembangan pendidikan. “Gereja harus juga jadi pusat belajar.  Bukan hanya untuk belajar ilmu-ilmu ketuhanan tapi juga ilmu-ilmu lainnya. Gedung gereja dapat juga digunakan sebagai […]

  • Hibah Tanah ke Warga Eks Timtim, Pemprov NTT: Itu Perintah Konstitusi

    Hibah Tanah ke Warga Eks Timtim, Pemprov NTT: Itu Perintah Konstitusi

    • calendar_month Kam, 25 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Semenjak jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) pada tahun 1999 (sekarang Republik Demokrat Timor Leste [RDTL], red), sebagian besar warga memilih tetap bergabung dengan Indonesia. Karena itu, sesuai perintah Konstitusi (UUD 1945, red) negara wajib melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Demikian ditekankan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Nusa Tenggara Timur (NTT), Jelamu […]

  • Kelangkaan Minyak Goreng : Energi (Biodiesel) vs Pangan (Migor)?

    Kelangkaan Minyak Goreng : Energi (Biodiesel) vs Pangan (Migor)?

    • calendar_month Kam, 10 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas “…jangan cepat menyalahkan pengusaha karena pengusaha tidak dilarang untuk mendapatkan untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak,” begitu kata Faisal Basri. Tentu kita setuju, bahwa insting pengusaha adalah cari untung. Mana ada pengusaha cari buntung? Kali ini kita pakai saja basis data (dari GAPKI) seperti yang disampaikan […]

  • Menteri Bintang : 94 Perempuan & 26 Anak Positif Covid-19

    Menteri Bintang : 94 Perempuan & 26 Anak Positif Covid-19

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan 94 perempuan dan 26 anak di 21 provinsi dinyatakan positif Covid-19 dan dirawat. “Kementerian didukung dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak di daerah telah berhasil mengumpulkan dan mengolah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia,” kata Bintang dalam […]

  • Demi Ekonomi Masyarakat, Tokoh Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu

    Demi Ekonomi Masyarakat, Tokoh Adat Poco Leok Dukung PLTP Ulumbu

    • calendar_month Sel, 6 Jun 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Loading

    Ruteng, Garda Indonesia | Kelompok tua adat masyarakat Gendang Rebak-Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung pengembangan PLTP Ulumbu demi memajukan perekonomian masyarakat setempat. Narsisius selaku anak dari “Tua Gendang” kampung Rebak, Desa Lungar, Kecamatan Satarmese, merasa yakin, bahwa dengan pengembangan PLTP Ulumbu di wilayah Poco Leok, putra daerah khususnya asal Poco Leok bisa […]

  • April 2023, Kinerja Industri Jasa Keuangan NTT Stabil & Tumbuh Positif

    April 2023, Kinerja Industri Jasa Keuangan NTT Stabil & Tumbuh Positif

    • calendar_month Kam, 15 Jun 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis kondisi Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga April 2023, mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan stabilitas dan profil risiko yang terjaga serta likuiditas yang memadai. Kondisi IJK yang stabil dan tumbuh positif telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang solid dengan […]

expand_less