Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 8 Nov 2019
  • visibility 81
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang anggota keluarga yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang. Desakan itu berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan mencapai 100 persen tersebut memberatkan ekonomi rakyat khususnya segmen keluarga ekonomi bawah.

“Kami berharap agar Bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini belum terlambat dan pembatalan ini amat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang masih hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta hanya berlaku untuk peserta kelas 3,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si. dalam keterangan pers pada Kamis, 7 November 2019.

Raya menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak menerima begitu saja alasan dan usulan dari para staf dan menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan harus menjadi perhatian utama dan tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si.

“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat untuk menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, ketimbang langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf dan pembantu presiden hanya ingin main gampang dan instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” tegas Raya.

Ia menjelaskan, subsidi kesehatan masih dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Hal tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.

“Sudah jadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan. Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan dan dicari alternatif lain untuk pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Jangan sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instan yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.

Raya menegaskan, pelayanan dan jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan dan jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara. Oleh karena itu, amat miris ketika melihat anggaran pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah tidak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.

“Kesehatan adalah aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan dan keamanan, kesehatan juga adalah sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” imbuh Raya.

Rumah Nawacita meminta agar dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan dan masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai dan tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan untuk efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan dan pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan terukur. Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian dan lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi dan kegiatan lain yang tak bermanfaat untuk rakyat.

“Mana pejabat dan anggota DPR nya rajin kunjungan sana sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah untuk bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya. (*)

Sumber berita (*/ Raya Desmawanto—Rumah Nawacita)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh nusabali.com

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hadiri Pemakaman Edu Nabunome, VBL Kasih Beasiswa bagi Anak-anaknya

    Hadiri Pemakaman Edu Nabunome, VBL Kasih Beasiswa bagi Anak-anaknya

    • calendar_month Sab, 17 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Fautmolo-TTS, Garda Indonesia | Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menghadiri upacara pemakaman sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum Anderias Hiler Eduard Nabunome (Edu Nabunome) sang Legenda Atletik Indonesia asal NTT di Desa Kaeneno, Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada Jumat, 16 Oktober 2020. Almarhum Edu Nabunome merupakan Putra NTT kelahiran Pene Utara, […]

  • Kopdit Pintu Air Pecut Semangat Insan Koperasi di Kutai Timur

    Kopdit Pintu Air Pecut Semangat Insan Koperasi di Kutai Timur

    • calendar_month Kam, 24 Nov 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Loading

    Sangatta, Garda Indonesia | Filosofi ‘kau susah aku bantu, dan aku susah kau bantu” adalah  dasar pijak koperasi kredit yang mengharuskan semua warga “orang miskin” bisa terlibat saling membantu, bergotong-royong, bahu membahu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dengan pola simpan pinjam. Koperasi kredit, sejatinya adalah jembatan emas untuk hidup sejahtera asal anggotanya memahami sungguh cara berkoperasi […]

  • Fenomena Tiga Besar Parpol di DKI Jakarta Hasil Survei Elektabilitas Q1-2021

    Fenomena Tiga Besar Parpol di DKI Jakarta Hasil Survei Elektabilitas Q1-2021

    • calendar_month Ming, 18 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas PDIP, PSI dan Golkar. Begitu hasil survei elektabilitas khusus di area DKI Jakarta yang sudah dilakukan oleh 2 lembaga survei (Nusantara Stategic Network/NSN dan Jakarta Research Centre/JRC). Yang pertama oleh NSN pada 20—27 Februari 2021, lalu oleh JRC pada 1—10 April 2021. Metodenya sama, tatap muka langsung, multistage random sampling. Pertanyaannya […]

  • Pimpinan MPR RI Gelar Rapat Pimpinan Perdana, Ini Hasilnya

    Pimpinan MPR RI Gelar Rapat Pimpinan Perdana, Ini Hasilnya

    • calendar_month Rab, 9 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014—2019 mengenai amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI. Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh Badan Pengkajian MPR RI […]

  • Yulius Tse Polisikan Rudolfo Nabuasa Atas Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah

    Yulius Tse Polisikan Rudolfo Nabuasa Atas Dugaan Penipuan Jual Beli Tanah

    • calendar_month Kam, 27 Jan 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Loading

    SoE, Garda Indonesia| Yulius Tse, warga Kelurahan Liliba, Kecamatan Liliba, Kota Kupang melaporkan Portunatus Rudolfo Nabuasa ke Polsek Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas dugaan tindak pidana penipuan jual beli tanah yang tertuang dalam laporan polisi nomor : LP/26/XII/2021, 15 Desember 2021. Informasi yang diperoleh Garda Indonesia pada […]

  • Bersama 43 Eks Pegawai KPK, Novel Baswedan Dilantik Jadi ASN Polri

    Bersama 43 Eks Pegawai KPK, Novel Baswedan Dilantik Jadi ASN Polri

    • calendar_month Jum, 10 Des 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melantik Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya. 44 eks pegawai KPK itu dilantik di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan. “Kita lantik sesuai Nomor Induk Pegawai 1 Januari 2021 rekan-rekan resmi jadi Pegawai Negeri Sipil Polri,” ujar Kapolri Jenderal Listyo saat prosesi pelantikan […]

expand_less