Jakarta, Garda Indonesia | Perwakilan Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma – Indonesia) Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja yang bisa dipakai pada saat blok migas Masela dan Blok Moa Selatan beroperasi.
“Sebagai anak daerah Maluku, kami tegaskan hal itu agar pemerintah tidak hanya membangun wacana soal Migas, tetapi lupa seperti apa skema persiapan tenaga kerja yang akan di pakai nanti”, begitu kata Freni Lutruntuhluy, S.Pd saat mendapat mandat sebagai Kepala Perwakilan Padma Indonesia Provinsi Maluku di Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2020.
Dirinya menjelaskan, sebagai putra yang berasal dari Kabupaten Maluku Barat Daya, dirinya belum melihat ada tanda-tanda persiapan yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sementara pekerja lain di luar Maluku justru lagi mencari kesempatan untuk masuk dan bekerja pada proyek tersebut.
“Kami sudah sampaikan itu ke Kemenaker soal bagaimana langkah menyiapkan tenaga kerja baik untuk kelas manajemen maupun tenaga kerja lapangan. Kami juga sampaikan kalau bisa ada politeknik tenaga kerja Kemenaker di Maluku khususnya di MBD dan MTB sebagai daerah penghasil,” tegasnya.
Ia juga menyinggung jika pemerintah merasa secara formal sulit membangun Politeknik, hal lain yang bisa dilakukan misalkan dengan membangun Balai Latihan Kerja bertaraf internasional di sana, atau membuka kelas Vokasi di salah satu perguruan tinggi terdekat untuk menyiapkan anak-anak daerah yang tidak bergelar tetapi mampu dalam skil untuk proyek besar itu.
“Proyek Migas itu ketika beroperasi, semua sektor akan bergerak dengan sendirinya, dan itu membuka banyak lapangan kerja. Sebab itu, yang kami usulkan ini tidak sekadar mereka diperkerjakan pada proyek, tetapi juga sektor lain yang menunjang proses eksplorasi, katakan saja kelas vokasi bisa untuk sektor pertanian perkebunan, peternakan, perikanan pariwisata dan lainnya. Semua ini akan terkoneksi secara langsung ketika Migas Masela akan begerak,” ungkap alumni Universitas Kristen Artha Wacana Kupang itu.
Ditambahkan, pulau-pulau yang dekat dengan Blok Masela sebagai penyangga aktivitas Migas mestinya disiapkan oleh pemerintah, misalkan saja soal tanah yang memungkinkan untuk dipakai untuk aktivitas Migas Masela.
“Kebijakan pemerintahan Jokowi itu sudah sangat jelas bahwasanya akan lebih banyak aktivitas di darat, karena itu daerah harus bisa menyiapkan diri, dan pemerintah pusat menyiapkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini maka potensi konflik di rakyat justru semakin besar,” tandas Freni. (*)
Sumber berita (*/Kompak Provinsi Maluku)
Editor (+rony banase) Foto oleh katadata.id