Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Benny Harman Minta Polri Anulir Casis Akpol Polda NTT 2024

Benny Harman Minta Polri Anulir Casis Akpol Polda NTT 2024

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 7 Jul 2024
  • visibility 57
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang | Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman meminta Polri untuk menganulir atau membatalkan status kelulusan taruna Akpol Polda NTT tahun ajaran 2024.

Permintaan itu disampaikan Benny Kabur Harman usai bergejolaknya polemik lulusan 11 Casis Akpol Panda NTT yang diduga didominasi anak-anak asal Sumatra Utara, dan provinsi lain.

Benny Harman meminta panitia seleksi Mabes Polri menjelaskan secara terbuka kepada publik apakah benar dari 11 taruna Akpol yang dinyatakan lolos benar-benar memiliki KTP warga NTT atau NTT hanya dipakai pinjam tempat untuk sekadar memenuhi kuota setiap provinsi.

“Perlu diaudit prosesnya, dan jika ini yang terjadi, sebaiknya 11 orang yang dinyatakan lulus ini segera dianulir,” tegas Beny kepada victorynews.id pada Minggu, 7 Juli 2024. Ia mengubah pernyataan (statement) awalnya yang meminta wartawan menanyakan kepada Kapolri dan Kapolda NTT.

Benny Harman pun menekan sistem rekrutmen taruna Akpol harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan obyektif serta non diskriminatif, jauh dari nepotisme dan titipan anak-anak pejabat.

Proses rekrutmen taruna Akpol, jelas Benny, harus mempertimbangkan keadilan wilayah nusantara dan keseimbangan daerah. Namun, jika sebaliknya proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan Panitia Seleksi Mabes Polri benar-benar obyektif dan transparan, maka masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan.

“Jika bukan titipan anak-anak pejabat, tidak ada nepotisme, dan benar-benar telah mempertimbangkan keadilan wilayah maka saya juga meminta masyarakat NTT harus menghormati proses seleksi taruna Akpol yang dilakukan,” tandas Benny. (*)

Sumber (*/Kekson Salukh/Victory News)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 1 Positif Covid-19 Lagi dari Klaster Kapal Lambelu, Total 12 Kasus di NTT

    1 Positif Covid-19 Lagi dari Klaster Kapal Lambelu, Total 12 Kasus di NTT

    • calendar_month Rab, 6 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Berdasar informasi dari Laboratorium Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Jakarta bahwa bertambah 1 (satu) kasus Positif Covid-19 untuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujar Sekretaris I Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi NTT, Dr. drg. Domi Mere dalam keterangan pers pada Rabu sore, 6 Mei 2020. Penambahan kasus […]

  • Teh Kelor – Suguhan Resmi bagi Tamu Pemerintah Provinsi NTT

    Teh Kelor – Suguhan Resmi bagi Tamu Pemerintah Provinsi NTT

    • calendar_month Kam, 8 Nov 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Pemprov NTT telah mencanangkan suguhan Teh Kelor (marungga-red) atau moringa oleifera bagi para tamu jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengamatan media ini semua tamu yang memadati ruang tunggu Gubernur 2 (Wakil Gubernur) disuguhi ‘Teh Kelor’ yang kaya akan manfaat, (Rabu pagi,7/11/18). Nampak para tamu sangat takjub dan menikmati suguhan teh kelor […]

  • Bareskrim Polri Geledah Pondok Pesantren Al-Zaytun

    Bareskrim Polri Geledah Pondok Pesantren Al-Zaytun

    • calendar_month Sab, 5 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat hari ini. Penggeledahan untuk mendalami kasus dugaan penistaan agama oleh Pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. “Perkembangan hari ini yang dilaksanakan penyidik adalah melaksanakan penggeledahan di Indramayu,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen […]

  • Menristekdikti: Penetapan Uang Kuliah Tunggal Sesuai Kemampuan Ekonomi

    Menristekdikti: Penetapan Uang Kuliah Tunggal Sesuai Kemampuan Ekonomi

    • calendar_month Sab, 27 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) menetapkan besaran biaya yang ditanggung setiap mahasiswa per semester berdasarkan kemampuan ekonominya. Bagi mahasiswa yang secara ekonomi tidak mampu, tidak dikenakan uang pangkal atau pungutan lain selain UKT. Lebih lanjut Menristekdikti menjelaskan […]

  • Noel Ebenezer Mengaku Bersalah dan Tak Ajukan Praperadilan

    Noel Ebenezer Mengaku Bersalah dan Tak Ajukan Praperadilan

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Loading

    Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 20 Agustus 2025 yang mengamankan 14 orang. Dari jumlah itu, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Noel Ebenezer yang menjabat sebagai Wamenaker.   Jakarta | Mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) akhirnya mengakui perbuatannya dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja […]

  • Mengapa di Ujung Kekuasaannya, Jokowi Masih Sangat Populer?

    Mengapa di Ujung Kekuasaannya, Jokowi Masih Sangat Populer?

    • calendar_month Jum, 18 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Denny JA Isu perubahan yang diusung koalisi Capres Anies Baswedan saat ini tidak terlalu bergema. Ini ikut menyumbang elektabilitas Anies yang masih kalah selisih dua digit ( di atas 10 persen) dibandingkan elektabilitas Ganjar Pranowo, terlebih lagi Prabowo Subianto. Tapi mengapa isu perubahan tidak bergema? Jawabnya adalah hukum besi politik. Isu perubahan hanya […]

expand_less