Cara Licik Pemda “Ngendon Uang Rakyat” ke Bank, Bunga Menggiurkan

Kenapa banyak kepala daerah tidak senang dengan Menkeu Purbaya? Ternyata, uang rakyat yang mengendap atau ngendon di bank, bunganya sangat menggiurkan.

Di negeri ini, uang rakyat bisa punya kehidupan yang lebih makmur dari rakyatnya sendiri. Per September 2025, menurut data BI, dana Pemda yang mengendap di bank mencapai sekitar Rp234 triliun. Uang itu tidak hilang, tidak juga digunakan untuk membangun jembatan, sekolah, atau memperbaiki jalan rusak. Ia sedang “berlibur panjang” di rekening bank. Para pejabat menyebutnya dengan istilah keren, optimalisasi likuiditas daerah. Dalam bahasa manusia normal, uangnya lagi ngendon, nunggu bunga cair.

Kalau dana sebesar itu ditaruh dalam deposito berbunga 4–6 persen per tahun, hasilnya sungguh menggoda. Rp1 triliun bisa menghasilkan sekitar Rp3,3–5 miliar per bulan. Kalau dikalikan Rp234 triliun, artinya bisa muncul Rp770 miliar sampai Rp1,17 triliun per bulan. Uang segar mengalir deras, bukan dari pajak atau investasi, tapi dari bunga yang tumbuh di rekening bank. Uang daerah jadi produktif bukan karena pembangunan, tapi karena… rebahan.

Inilah bagian paling ajaib. Bunga deposito itu resmi dan legal. Masuk ke PAD. Ketika rakyat bertanya kenapa proyek molor, pejabat bisa menjawab dengan tenang, “Kami sedang meningkatkan PAD.” Padahal yang dimaksud, “Kami lagi manen bunga deposito, sabar dikit, pembangunan belakangan.” Semua tampak sah di atas kertas, tapi aroma akal-akalan terasa dari ujung meja kas daerah.

Bank tentu paling bahagia. Dana triliunan itu membuat mereka kebanjiran likuiditas. Kalau uangnya ditaruh di rekening giro tanpa bunga, bank tetap menikmati dana besar itu tanpa kewajiban membayar apa pun. Kalau disimpan di deposito, bank masih bisa pakai uang itu buat kredit. Semua menang, kecuali rakyat, yang menunggu proyek pembangunan seperti menunggu Ronaldo jadi Pelatih Timnas.

Purbaya akhirnya menyoroti fenomena ini. Ia menyebut, praktik penempatan dana daerah yang berlebihan di bank bisa menghambat pembangunan. Lebih jauh lagi, ia berencana menginvestigasi dugaan permainan bunga deposito oleh Pemda. Di sisi lain, Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menilai ada dua faktor utama kenapa dana ini ngendon. Pertama, Pemda menikmati pendapatan bunga deposito dari dana yang diparkir di bank. Kedua, buruknya perencanaan anggaran, sehingga belanja tak terserap tepat waktu.

Lucunya, ketika ditanya apakah kepala daerah menikmati bunga itu secara pribadi, jawabannya, belum ada bukti. Secara aturan, bunga masuk ke kas daerah. Tapi publik bukan anak kecil. Semua tahu, penempatan dana di bank tertentu kadang “tidak sengaja” dipengaruhi oleh relasi politik atau bisnis. Ada aroma tak sedap di balik bunga yang wangi.

Sementara itu, Prof. Hanif Nurcholis dari UT bilang, fenomena ini terjadi karena pola pikir birokrasi yang teknokratis dan lemahnya desain otonomi fiskal. Bunga yang didapat sebenarnya kecil dibanding potensi manfaat kalau dana itu segera dibelanjakan untuk pembangunan. Tapi ya, siapa yang peduli kalau rekening berbunga lebih dulu dari pembangunan yang nyata?

Di tengah gonjang-ganjing ini, publik juga disuguhi berita yang tak kalah panas. Gugatan cerai Sabrina Chairunnisa terhadap Deddy Corbuzier yang dikonfirmasi langsung oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Dua hal berbeda, tapi serasa senada, baik rumah tangga maupun anggaran daerah sama-sama bisa retak kalau terlalu lama mengendap tanpa kejelasan tujuan.

Begitulah cara licik Pemda memainkan seni menabung triliunan rupiah. Uang rakyat disimpan rapi, bunganya tumbuh manis, dan laporan keuangan tetap tampak suci. Di atas kertas, semuanya terlihat legal. Di lapangan, rakyat tetap menunggu jalan diperbaiki. Ketika ditanya kenapa dana belum cair, para pejabat akan menjawab penuh kebijaksanaan, “Kami bukan menahan anggaran, kami sedang menunggu bunga tumbuh, Nak. Biar nanti pembangunan lebih harum.” (*)