Dampak Pandemi Covid–19 di Belu, Pemda Rasionalisasi Anggaran

Belu–NTT, Garda Indonesia | Tujuan pemerintah daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara transparan dan akuntabel melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Hal ini perlu dimaknai sebagai instrumen untuk menyejahterakan masyarakat daerah dengan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pembangunan.

Demikian diungkapkan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sp.PD – KGEH, FINASIM dalam acara pembukaan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2021 di ruang sidang utama Kantor DPRD Belu pada Rabu, 22 September 2021.

Selain itu, lanjut Bupati Belu, pemerintah daerah berusaha mengoptimalkan semua potensi daerah sesuai dengan karakteristiknya sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan secara efisien dan efektif menuju kemandirian masyarakat.

Ditegaskannya, untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu, pemerintah terus melaksanakan berbagai kebijakan dan program guna memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Pemerintah bersama anggota DPRD terhormat telah menetapkan APBD tahun anggaran 2021. Namun dalam perkembangannya, dampak dari pandemi Covid–19 menimbulkan kesulitan dalam hal pembiayaan di berbagai bidang sehingga ada banyak hal yang sudah direncanakan tapi tidak bisa dilaksanakan.

Karena itu, sebut Bupati dr. Taolin, dalam kondisi kesulitan seperti ini, pemerintah berusaha untuk merasionalisasikan berbagai macam pembiayaan dan tetap berusaha melaksanakan terobosan dan kegiatan–kegiatan, walaupun dengan menggunakan anggaran pembiayaan yang tidak terlalu banyak dan menggunakan skema–skema pembiayaan lainnya untuk melakukan kegiatan di berbagai sektor dengan sebaik–baiknya. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai kemungkinan untuk mendatangkan keuangan atau pembiayaan bagi daerah ini.

“Salah satu contoh di bidang kesehatan, pembayaran biaya Covid–19 masih terhambat, meski segala macam verifikasi sudah disampaikan. Minggu lalu saya bertemu dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan, bertanya kenapa kita punya dana covid 2,9 miliar tidak direalisasikan, termasuk RS Sito dan Marianum. Puji Tuhan, saat itu dicatat dan langsung panggil bagian keuangan untuk dicek. Beliau sudah mencatat, dan pada bulan Desember ini dana covid 2 miliar lebih akan dicairkan,” tutur dr. Taolin.

Bupati Agus Taolin menandaskan, bahwa dengan adanya dampak covid, pemerintah daerah hanya melaksanakan kegiatan– kegiatan prioritas secara terukur. “Terima kasih sebesar–besarnya kepada pimpinan DPRD bersama seluruh anggota atas perhatian dan kerja sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dalam tugas pelayanan sehari–hari,” paparnya. (*)

Penulis + foto: (*/Herminus Halek)