Dirjen EBTKE & Gubernur NTT Bakal Tinjau Progres PLTP Mataloko

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) dan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dijadwalkan bakal melihat secara langsung progres pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Mataloko di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin, 24 Mei 2021.

Kepastian kunjungan Dirjen EBTKE dan Gubernur NTT di PLTP Mataloko dengan kapasitas 2,5 MW tersebut disampaikan oleh General Manager PLN UIW NTT, Agustinus Jatmiko kepada Garda Indonesia pada Sabtu siang, 22 Mei 2021. “Besok Senin, 24 Mei 2021, Pak Gubernur & Dirjen EBTKE akan berkunjung ke PLTP Mataloko,” ujar Jatmiko seraya menyampaikan, “Saya datang duluan, sekalian menyapa kawan-kawan di PLN Bajawa.

Pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) dari PLTP Mataloko ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di provinsi kepulauan yang memiliki 4 (empat) pulau besar yakni Pulau Flores (lokasi PLTP Mataloko), Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Alor serta 562 pulau lainnya.

Hingga Desember 2020, rasio elektrifikasi di Provinsi NTT mencapai 87,31 persen. Sebelumnya, PLN bersama Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani kesepakatan studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Mataloko untuk mewujudkan rencana tersebut.

General Manager PLN UIW NTT, Agustinus Jatmiko (kanan, bertopi dan berbaju coklat tua) saat tiba di Bandara Soa,  Bajawa

Di Pulau Flores ada 12 wilayah yang mempunyai potensi panas bumi, beberapa yang cukup besar antara lain Ulumbu, Mataloko, Mutubusa, Ropa dan Atadei. Sedangkan yang sudah mendapat izin pengelolaan yaitu Ulumbu, Mataloko dan Sokoria dengan total kapasitas terpasang mencapai 12,5 megawatt.

Pemerintah akan melakukan beberapa studi panas bumi, meliputi studi mitigasi risiko, studi geologi geokimia geofisika, studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penggunaan peralatan rig hidrolik (mobile hydraulic rig). Sementara, infrastruktur pembangkit listrik akan ditangani oleh PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG) dan membangun PLTP Mataloko dengan kapasitas 2,5 MW.

Dilansir dari esdm.go.id, berdasarkan data potensi panas bumi, kebutuhan listrik daerah dan terbatasnya sumber energi alternatif non fosil di daerah Ngada dan NTT pada umumnya, maka PLTP Mataloko layak untuk dikembangkan dan menjadi program kerja sama antara DJGSM, PLN Persero dan Pemkab Ngada. PLTP Mataloko direncanakan akan mempunyai kapasitas pembangkit 2X1,5 MWe dengan mengekstrak energi uap terutama dari sumur MT-3 dan MT-4 dengan menggunakan jenis turbin back pressure.

Pemilihan lokasi rumah pembangkit (power house) di antar sumur MT-3 dan MT-4 dengan memperhatikan faktor risiko bahaya geologi minimal, kedekatan dengan sumber uap ((efisiensi jaringan pipa dan meminimalkan panas hilang di pipa) dan bebas dari pemukiman penduduk.

Jaringan secara nasional tidak memungkinkan masuk ke daerah-daerah pedalaman Indonesia yang sebaran daerahnya memanjang 5100 km dari barat ke timur. Adanya pemanfaatan potensi energi panas bumi di daerah pedalaman memungkinkan tersedianya listrik untuk penduduk di daerah terpencil. Mengingat harga listrik dari PLTD dapat menjadi semakin mahal dengan meningkatnya biaya operasional yang disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar diesel dan turunnya efisiensi mesin. Panas bumi merupakan sumber energi alternatif yang murah dan bersih yang dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan listrik mengingat melimpahnya sumber energi tersebut di Kabupaten Ngada.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto (*/istimewa/ilustrasi PLTP)