Efisiensi ala DPR, Rakyat Dipajaki, Dewan Diberi Kompensasi

Oleh : Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar

Merdeka…! Masih suasana 17 Agustus. Pagi ini, di kompleks saya menggelar jalan santai, habis itu makan bersama. Ini namanya menikmati kemerdekaan. Namun, saya mau bahas soal efisiensi ala wakil rakyat kita, DPR RI. Simak narasinya sambil seruput kopi tanpa gula, wak!

Ketua DPR RI, Puan Maharani usai menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI pada 15 Agustus 2025, ditanya soal kenaikan gaji. “Tenang, gaji kami nggak naik kok, cuma diganti uang rumah. Rp50 juta sebulan.” Terdengar murah, cuma setara cicilan rumah tipe sultan di BSD.

Lalu Puan menimpali lagi seperti ibu kos, “Nggak ada kenaikan gaji, hanya kompensasi rumah jabatan. Itu pun karena rumahnya dikembalikan ke pemerintah.” Lah, kalau begitu, rakyat juga dong boleh minta kompensasi rumah. Rumah kontrakan bulanan 800 ribu diganti uang tunjangan? Kan adil tuh. Tapi ya begitulah, keadilan di negeri ini sering mirip UFO, banyak yang bilang ada, tapi tak pernah benar-benar terlihat.

Isu gaji Rp3 juta per hari pun beredar di TikTok. Rakyat terbelalak, “Tiga juta sehari? Itu kan gaji sebulan tiga tetangga plus bonus gorengan!” Tapi anggota DPR buru-buru klarifikasi, “Bukan begitu. Itu cuma salah paham. Yang benar, totalnya bisa seratus juta lebih sebulan.” Oh, syukurlah, ternyata bukan 90 juta, tapi 100 juta lebih. Jadi lega.

Mari kita rinci dengan jujur. Gaji pokok anggota DPR itu recehan, cuma Rp4,2 juta. Hampir sama kayak gaji dosen kontrak. Bedanya, ada tunjangan kehormatan, komunikasi, operasional, dan sekarang kompensasi rumah Rp50 juta. Kalau dijumlah, angkanya melesat bagai roket Falcon 9. Katanya efisiensi, tapi kok makin seperti pesta pora? Efisiensi di sini mungkin maksudnya rakyat efisien, pemerintah elegan.

Sementara itu, rakyat di Jombang harus bayar PBB naik 1.202%. Bayar pakai koin, karena duit receh satu-satunya senjata melawan negara. Di Cirebon, naik 1.000%. Di Semarang, 400%. Di Bone, mahasiswa demo. Di Pati? Ricuh, mobil polisi dibakar, korban jiwa. Dan apa yang dilakukan dewan? Tenang, mereka sibuk memikirkan apakah uang rumah Rp50 juta cukup untuk dekorasi interior atau perlu ditambah voucher IKEA.

Lucunya, kenaikan PBB ini disebut demi “penyesuaian NJOP”. Bahasa halus untuk, “Sudah lama kami enggak peras, sekarang waktunya panen raya.” Katanya, karena UU No. 1 Tahun 2022, pemda boleh mainkan tarif. Rakyat pun seperti ayam potong, dipelihara, diberi makan, lalu tiba waktunya dipajaki habis-habisan.

Ironi terbesar, rakyat disuruh bayar pajak tanah sampai ada yang rela jual kambing, sementara dewan disubsidi rumah. Padahal rumah mereka sudah kayak kastil mini. Tapi tetap saja dianggap wajar, karena “tugas mulia” mereka berat. Beratnya? Duduk di kursi empuk, debat kusir, selfie di ruang sidang, dan kadang absen rapat.

Efisiensi katanya? Efisiensi ini filsafatnya unik, negara efisien bila rakyat dikuras habis, tapi pejabat harus tetap dijaga kenyamanannya. Kalau rakyat lapar, itu tantangan spiritual. Kalau dewan tidak punya rumah gratis, itu krisis konstitusional.

Akhirnya, rakyat kecewa berat. Kecewa seperti menonton film yang dijanjikan ending bahagia, tapi ternyata semua tokoh mati di tengah cerita. Kecewa seperti beli bakso isi daging, ternyata isi angin. Di balik semua drama ini, tetap saja rakyatlah yang menanggung semuanya.

Pesan moral dari drama ini sederhana tapi pedih. Efisiensi yang digaungkan ternyata bukan untuk meringankan beban rakyat, melainkan untuk memastikan kursi empuk dewan tetap hangat dan dompet mereka tetap tebal. Sementara rakyat harus merogoh kocek makin dalam hanya untuk bayar pajak. Di negeri ini, keadilan sering kali terdengar seperti dongeng pengantar tidur, indah di telinga, tapi mustahil ditemui di siang bolong.

Merdeka, katanya. Tapi merdeka dari apa? Dari logika mungkin.(*)