Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Kota » Empat Rumah Sakit Jadi ‘Second Line’ Cegah Covid-19 di Kota Kupang

Empat Rumah Sakit Jadi ‘Second Line’ Cegah Covid-19 di Kota Kupang

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 16 Apr 2020
  • visibility 4
  • comment 0 komentar

Kota Kupang, Garda Indonesia | Berdasar SK Gubernur NTT tentang rumah sakit second line kasus Covid-19, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melakukan koordinasi dengan 4 (empat) rumah sakit di Kota Kupang yang ditunjuk menjadi rumah sakit Second Line di antaranya RSUD S. K. Lerik, RS Bhayangkara Tingkat III Kupang, RS Tingkat III Wirasakti Kupang dan RS Siloam Kupang.

Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, dr. Hermanus Man ketika melakukan koordinasi dengan para Direktur RS Se-Kota Kupang, pada Rabu, 15 April 2020 menyampaikan koordinasi ini perlu dilakukan untuk membahas langkah-langkah penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit penyanggah dan rumah sakit rujukan yang ada di Kota Kupang.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan ini, di antaranya adalah alur penanganan penderita,” ujar dr. Herman Man.

Wakil Wali Kota Kupang menegaskan agar semua temuan kasus Covid 19 di Kota Kupang baik oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit Second Line maupun Non Second Line harus dibawa ke Klinik Covid-19 di RSUD S. K. Lerik. Saat ini, RSUD S. K. Lerik memiliki delapan tempat tidur untuk ruang isolasi dan dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 20 tempat tidur.

“Jika nantinya ruang isolasi tersebut penuh, pihak RSUD S. K. Lerik wajib melapor ke Posko (Dinas Kesehatan Kota Kupang) untuk mengalihkan pasien ke RS Second Line lainnya. RS Second Line sendiri hanya bisa menangani pasien yang masih dalam kategori ODP, PDP ringan dan sedang. Jika sudah masuk kategori PDP berat harus dirujuk ke RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang,” terang dr. Herman Man.

Diakuinya, dalam penanganan Covid-19 ini bukan tidak mungkin ada juga pasien yang memeriksakan diri di Runah Sakit Non Second Line. Pihak Rumah Sakit bisa menangani pasien tersebut dan klaim pembayarannya bisa diajukan ke BPJS setelah ada notifikasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang. “Penanganan lebih lanjut harus dilakukan di RS Second Line, karena jika pasien harus dirujuk, RS rujukan hanya menerima pasien dari RS Second Line,” bebernya.

Wawali Kota Kupang menambahkan, karena kebijakan ini ada kaitannya dengan penggunaan APBD, maka prioritas utama mereka tentunya adalah Warga Kota Kupang yang dibuktikan dengan KTP atau KK, atau orang yang sedang berkunjung ke Kota Kupang yang dibuktikan dengan surat jalan atau surat tugas. Namun dia menegaskan jangan sampai urusan administrasi menghambat pelayanan terhadap pasien.

Dalam waktu dekat Pemkot Kupang akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat rumah sakit tersebut terkait upaya penanganan Covid-19 ini. Selain tentang alur penanganan penderita, pertemuan tersebut juga membahas soal pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi para tenaga medis di rumah sakit second line.

Selain meminta bantuan pemerintah pusat lewat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Pemkot Kupang juga telah mengalokasikan APBD untuk kebutuhan tersebut. Selain untuk APD, Pemkot Kupang juga telah mengalokasikan anggaran untuk operasional para tenaga medis yang khusus menangani pasien Covid-19.

Disamping itu, saat ini Pemkot Kupang juga sedang melakukan koordinasi dan negosiasi dengan sejumlah hotel yang akan menjadi tempat istirahat bagi para tenaga medis selama menangani pasien Covid-19 dengan standar minimal harus hotel bintang tiga.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. yang turut hadir dalam koordinasi tersebut menyampaikan BPJS siap menerima klaim rumah sakit untuk penanganan pasien Covid-19 selama orang tersebut memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun dia mengapresiasi kebijakan Pemkot Kupang yang melakukan koordinasi seperti ini sehingga nantinya tidak terjadi double claim dari pihak rumah sakit, karena sudah dapat dukungan juga baik dari APBN maupun APBD.

Selain pimpinan dari empat rumah sakit second line, ikut juga dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan rumah sakit yang ada di Kota Kupang. Turut hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Drs. Yos Rera Beka dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes. beserta jajarannya. (*)

Sumber berita (*/PKP_ans)
Editor dan foto utama (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Replik Tim Advokat Wartawan Sergap.id Terhadap Kuasa Hukum Polres Malaka

    Replik Tim Advokat Wartawan Sergap.id Terhadap Kuasa Hukum Polres Malaka

    • calendar_month Sab, 13 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2020 bertindak sebagai Penasihat Hukum dari OKTAVIANUS SELDI ULU BERE, swasta, beralamat di Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Sehubungan dengan Jawaban Termohon yang disampaikan pada persidangan hari Kamis, 11 Juni 2020, maka dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan Replik sebagai berikut : […]

  • “Gender Equilibrium“ dalam Kiprah Politik Nasional

    “Gender Equilibrium“ dalam Kiprah Politik Nasional

    • calendar_month Kam, 2 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Siaran Pers Nomor: B-127/Set/Rokum/MP 01/08/2018 Kemen PPPA RI Malang,gardaindonesia.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise,Kamis/2 Agustus 2018, menghadiri Muktamar ke-XVIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Malang—Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang dan memberikan speech dalam kuliah umum bertajuk “Peran Perempuan dalam Kiprah Politik Nasional”. Menteri PPPA, Yohana Yembise mengatakan perempuan dan anak menjadi […]

  • Bupati TTU David Juandi : Desa Sejahtera, Masyarakat Desa Harus Ada Uang

    Bupati TTU David Juandi : Desa Sejahtera, Masyarakat Desa Harus Ada Uang

    • calendar_month Sab, 27 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menandaskan jika masyarakat di desa mempunyai uang, maka di kota bisa berkembang. Desa Sejahtera itu harus ada air, terdapat Pertanian, Perkebunan, Perumahan, Peternakan, Pendidikan, dan terdapat Pemerintahan Desa yang bagus. “Kita harus jeli melihat mana Pertanian lahan kering dan mana yang lahan basah yang dapat […]

  • Literasi Media Sosial dan Partai Politik

    Literasi Media Sosial dan Partai Politik

    • calendar_month Ming, 13 Feb 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Oleh : Antonius Ratu Gah Kemajuan teknologi digital yang makin hari makin canggih mempengaruhi dunia politik. Ini dibuktikan pengaruh kehadiran media sosial (medsos) yang menjadikan dunia maya sekaligus ruang publik. Semuanya ada di sana, pemerintah, politisi dan publik selalu berinteraksi secara virtual tetapi riil. Tentu saja medsos menjadi pilihan lantaran lebih murah, praktis dan semuanya […]

  • Angin Kencang di NTT Bakal Reda, Ini Pendorongnya

    Angin Kencang di NTT Bakal Reda, Ini Pendorongnya

    • calendar_month Sen, 3 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Angin Kencang yang mendera wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Jumat, 31 Mei 2019 hingga kini menyebabkan tertundanya pelayaran kapal laut menuju ke Pulau Rote dan Sabu dan pulau lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur Angin kencang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara yang cukup signifikan antara Australia berkisar 1035 mb dan […]

  • Dari Garda SIAGA Policy Bootcamp Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Dari Garda SIAGA Policy Bootcamp Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    • calendar_month Kam, 26 Des 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Resiliensi berkelanjutan merupakan kemampuan mewujudkan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana baik secara struktural maupun non-struktural. Tidak hanya memiliki kesiapan infrastruktur tahan bencana yang memadai namun juga kapasitas masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana.   Jakarta | Program SIAP SIAGA mendorong upaya penyelarasan pengetahuan di antara pelaku kebencanaan dan perubahan iklim lintas daerah dan […]

expand_less