Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita Kota » Empat Rumah Sakit Jadi ‘Second Line’ Cegah Covid-19 di Kota Kupang

Empat Rumah Sakit Jadi ‘Second Line’ Cegah Covid-19 di Kota Kupang

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 16 Apr 2020
  • visibility 91
  • comment 0 komentar

Loading

Kota Kupang, Garda Indonesia | Berdasar SK Gubernur NTT tentang rumah sakit second line kasus Covid-19, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melakukan koordinasi dengan 4 (empat) rumah sakit di Kota Kupang yang ditunjuk menjadi rumah sakit Second Line di antaranya RSUD S. K. Lerik, RS Bhayangkara Tingkat III Kupang, RS Tingkat III Wirasakti Kupang dan RS Siloam Kupang.

Wakil Wali (Wawali) Kota Kupang, dr. Hermanus Man ketika melakukan koordinasi dengan para Direktur RS Se-Kota Kupang, pada Rabu, 15 April 2020 menyampaikan koordinasi ini perlu dilakukan untuk membahas langkah-langkah penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit penyanggah dan rumah sakit rujukan yang ada di Kota Kupang.

“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penanganan ini, di antaranya adalah alur penanganan penderita,” ujar dr. Herman Man.

Wakil Wali Kota Kupang menegaskan agar semua temuan kasus Covid 19 di Kota Kupang baik oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), rumah sakit Second Line maupun Non Second Line harus dibawa ke Klinik Covid-19 di RSUD S. K. Lerik. Saat ini, RSUD S. K. Lerik memiliki delapan tempat tidur untuk ruang isolasi dan dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 20 tempat tidur.

“Jika nantinya ruang isolasi tersebut penuh, pihak RSUD S. K. Lerik wajib melapor ke Posko (Dinas Kesehatan Kota Kupang) untuk mengalihkan pasien ke RS Second Line lainnya. RS Second Line sendiri hanya bisa menangani pasien yang masih dalam kategori ODP, PDP ringan dan sedang. Jika sudah masuk kategori PDP berat harus dirujuk ke RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang,” terang dr. Herman Man.

Diakuinya, dalam penanganan Covid-19 ini bukan tidak mungkin ada juga pasien yang memeriksakan diri di Runah Sakit Non Second Line. Pihak Rumah Sakit bisa menangani pasien tersebut dan klaim pembayarannya bisa diajukan ke BPJS setelah ada notifikasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang. “Penanganan lebih lanjut harus dilakukan di RS Second Line, karena jika pasien harus dirujuk, RS rujukan hanya menerima pasien dari RS Second Line,” bebernya.

Wawali Kota Kupang menambahkan, karena kebijakan ini ada kaitannya dengan penggunaan APBD, maka prioritas utama mereka tentunya adalah Warga Kota Kupang yang dibuktikan dengan KTP atau KK, atau orang yang sedang berkunjung ke Kota Kupang yang dibuktikan dengan surat jalan atau surat tugas. Namun dia menegaskan jangan sampai urusan administrasi menghambat pelayanan terhadap pasien.

Dalam waktu dekat Pemkot Kupang akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat rumah sakit tersebut terkait upaya penanganan Covid-19 ini. Selain tentang alur penanganan penderita, pertemuan tersebut juga membahas soal pengadaan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi para tenaga medis di rumah sakit second line.

Selain meminta bantuan pemerintah pusat lewat Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, Pemkot Kupang juga telah mengalokasikan APBD untuk kebutuhan tersebut. Selain untuk APD, Pemkot Kupang juga telah mengalokasikan anggaran untuk operasional para tenaga medis yang khusus menangani pasien Covid-19.

Disamping itu, saat ini Pemkot Kupang juga sedang melakukan koordinasi dan negosiasi dengan sejumlah hotel yang akan menjadi tempat istirahat bagi para tenaga medis selama menangani pasien Covid-19 dengan standar minimal harus hotel bintang tiga.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr Fauzi Lukman Nurdiansyah, M.M. yang turut hadir dalam koordinasi tersebut menyampaikan BPJS siap menerima klaim rumah sakit untuk penanganan pasien Covid-19 selama orang tersebut memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun dia mengapresiasi kebijakan Pemkot Kupang yang melakukan koordinasi seperti ini sehingga nantinya tidak terjadi double claim dari pihak rumah sakit, karena sudah dapat dukungan juga baik dari APBN maupun APBD.

Selain pimpinan dari empat rumah sakit second line, ikut juga dalam pertemuan tersebut sejumlah pimpinan rumah sakit yang ada di Kota Kupang. Turut hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Drs. Yos Rera Beka dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes. beserta jajarannya. (*)

Sumber berita (*/PKP_ans)
Editor dan foto utama (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Memaknai Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Penduduk di NTT

    Memaknai Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Penduduk di NTT

    • calendar_month Sel, 18 Feb 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Yezua Abel Statistisi pada BPS Provinsi NTT Perkembangan penduduk miskin di NTT selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan tren yang positif baik secara persentase maupun secara absolut dibanding beberapa periode sebelumnya. Persentase penduduk miskin Provinsi NTT September 2024 menurun sebesar 0,46% poin menjadi 19,02%, terhadap Maret 2024 dan menurun 0,94% poin terhadap Maret […]

  • Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers, IMO Indonesia Ucap Selamat

    Ninik Rahayu Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers, IMO Indonesia Ucap Selamat

    • calendar_month Jum, 13 Jan 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pergantian pucuk pimpinan di tubuh lembaga Dewan Pers baru saja dilakukan. Dr. Ninik Rahayu, terpilih menjadi Ketua Dewan Pers, sisa masa periode keanggotaan 2022—2025. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Anggota Dewan Pers yang berlangsung di Jakarta, pada Jumat, 13 Januari 2023. Terpilihnya pimpinan baru mendapat sambutan luas, termasuk dari Ikatan […]

  • Anak Disabilitas di Sunter Diculik dan Alami Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Kecam

    Anak Disabilitas di Sunter Diculik dan Alami Kekerasan Seksual, Kemen PPPA Kecam

    • calendar_month Rab, 7 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kasus penculikan dan kekerasan seksual yang dilakukan PB (39) yang berprofesi sebagai tukang bakso kepada seorang anak perempuan penyandang disabilitas memicu kemarahan publik. Korban diculik dan disekap oleh pelaku di kawasan Sunter, Jakarta Utara, kemudian berpindah ke Boyolali, Jawa Tengah, dan Jombang, Jawa Timur selama 23 hari, sejak 8—30 September 2020. […]

  • Sketsa Elektabilitas Parpol di Etalase Politik Nasional: Jakarta!

    Sketsa Elektabilitas Parpol di Etalase Politik Nasional: Jakarta!

    • calendar_month Sel, 9 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 98
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Ya, ini sekadar sketsa, gambar yang belum jadi, masih coretan awal, meraba-raba. Tapi bukannya tanpa dasar. Survei elektabilitas yang barusan dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) cukup menarik. Surveinya spesifik di area Jakarta, dan metodenya tatap muka langsung dengan 400 responden. Biasanya berbagai lembaga survei akan melakukannya dengan metode sambungan telepon […]

  • PMPB NTT Lakukan Monev Terhadap Sekolah Madrasah Aman Bencana

    PMPB NTT Lakukan Monev Terhadap Sekolah Madrasah Aman Bencana

    • calendar_month Kam, 30 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 102
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | PMPB (Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana) NTT dan Plan Internasional menginisiasi kegiatan Seminar Sekolah Madrasah Aman Bencana (SMAB) Tkt Provinsi NTT dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program melalui Berbagi Praktik Cerdas Implementasi Program SMAB pada level Pemerintah dan Sekolah di Provinsi NTT, 28—29 Mei 2019 di Hotel On The Rock Kupang […]

  • Hai Perempuanku

    Hai Perempuanku

    • calendar_month Sen, 11 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Loading

    Waibalun-Flotim, Garda Indonesia | Seuntai refleksi perjalanan hidup sosok perempuan tangguh dengan konsistensi mempertahankan budaya tenun di Waibulan Kabupaten Flores Timur (Flotim) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Refleksi ini ditulis oleh Helmy Tukan,S.Pd., yang berprofesi sebagai guru di SDI Waibalun, selain sebagai pendidik, Helmy aktif sebagai pegiat literasi, dan pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) Flotim. Hai […]

expand_less