Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Ferdinand Marcos Bagi Jokowi Dibanding PDI Perjuangan

Ferdinand Marcos Bagi Jokowi Dibanding PDI Perjuangan

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 12 Jan 2024
  • visibility 140
  • comment 0 komentar

Loading

Oleh : Jhon Sitorus

Jagat maya dan nyata Indonesia cukup heboh tanpa kehadiran Jokowi di ulang tahun PDI Perjuangan, partai yang melahirkan dan membesarkan namanya dari tidak dikenal siapa-siapa hingga jadi RI 1.

Bayangkan, di hari yang sama kala PDI Perjuangan menyanyikan Mars PDIP yang syahdu dan bikin merinding itu, Jokowi malah tertawa dengan anak presiden “terkorup” dalam sejarah dunia, Ferdinand Marcos. Dia 11 12 dengan Soeharto, yang juga mendapat predikat “terkorup” setelah Marcos.

Dalihnya sih menjalin hubungan diplomatik antara kedua negara dan pertemuan ini sudah dijadwalkan jauh-jauh hari.

Well, pertemuan dengan Marcos Bongbong benar sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, tapi jadwal dan tanggal ultah PDIP tentu sudah ada jauh sebelum Jokowi jadi Presiden dan kunjungan ke Filipina dijadwalkan.

Ini sekaligus menjadi pertama kalinya Jokowi tidak menghadiri ulang tahun PDI Perjuangan semasa  karier politiknya, pas di masa terakhir menjelang pensiun sebagai Presiden, setelah PDI Perjuangan memberi segalanya untuk Jokowi.

Saya tidak ingin terlalu dalam membahas itu, karena yang namanya kepentingan pasti bisa membelokkan hati nurani bahkan dengan cara yang “sadis”.

Memilih bertemu Marcos Bongbong di hari ulang tahun PDI Perjuangan tentu bukan sekadar pertemuan diplomatik. Ada hal yang diperjuangkan demi kesinambungan kekuasaan dan anak kandung yang sedang nyapres sebagaimana Marcos Bongbong melanjutkan kampanye membohongi publik bahwa era Ferdinand Marcos “begitu jaya.” Ya, mirip-mirip Golkar yang menghidupkan mayat Soeharto belakangan ini “piyer kabare? Penak jamanku toh?”

Yang perlu kita ketahui adalah, Pilpres Filipina 2022 memiliki kemiripan dengan Pilpres Indonesia 2024. Marcos Bongbong, anak diktator Filipina yang berkuasa selama 21 tahun dengan segala tindak korupsi besar-besaran, pelanggaran HAM dan krisis ekonomi yang melanda Filipina maju sebagai Capres. Uniknya, Cawapresnya adalah putri presiden petahana Rodrigo Duterte, Sara Duterte.

Kondisi yang sama di Indonesia, Prabowo menantu presiden korup dan diktator “Soeharto” mengambil anak petahana Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya. Baik Sara maupun Gibran adalah sama-sama wali kota sebelum jadi cawapres.

Tak hanya memiliki kesamaan latar belakang. Metode kampanye juga sama. Marcos Bongbong sukses menang di Filipina berkat Influencer dan Buzzer media sosial yang dibayar untuk membodohi publik dari masa lalu ayah Bongbong yang kelam dan penuh dengan darah. Mereka dituntut untuk memainkan emosi anak muda demi meraih simpati lewat joget-joget, kampanye lucu-lucuan dan nangis-nangis.

Pun begitu dengan Prabowo Gibran. Mereka mengoptimalkan kampanye media sosial dengan tagline gemoy, joget-joget dan menangisi kekalahan dipanggung debat.

Mereka paham, anak muda lebih tertarik dengan joget-joget “alay” daripada bicara program dan visi misi. Makanya, program yang ditawarkan juga mirip, makan gratis dan susu gratis, tidak lebih dari itu.

Marcos Bombong juga menggunakan aparat dengan kekuatan penuh untuk menggiring opini, mengintimidasi warga hingga manipulasi lembaga survei untuk mempengaruhi opini publik.

Cara ini persis sedang terjadi di Indonesia. Dari latar belakang hingga metode kampanye, semua mirip. Maka, kedatangan Jokowi ke Filipina bisa saja negosiasi berkedok diplomasi bilateral demi memastikan nasib sang pangeran dan menantu diktator.

Apalagi Jokowi sedang pusing, maklum Prabowo tak perform dipanggung debat, selalu dikangkangi oleh Ganjar & Anies.

Walau belakangan ini, rakyat Filipina muak dengan Marcos Bongbong. Influencer banyak yang minta maaf karena telah “membohongi” publik. Anak2 muda mulai sadar bahwa Presiden mereka anak seorang “diktator kejam”.

Ya, namanya penyesalan, selalu datang terlambat. Tinggal kita saja, mau tidak mengambil pelajaran dari contoh yang gamblang ini? Mau membawa kita terjerumus seperti Filipina? Mau kembali ke era Orde Baru?

BTW, Soeharto dan Ferdinand Marcos itu teman baik loh hehehe.(*)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Richard Riwoe Bantu Ambulans untuk RS Carolus Borromeus Kupang

    Richard Riwoe Bantu Ambulans untuk RS Carolus Borromeus Kupang

    • calendar_month Sab, 19 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | “Berkeliling sambil berbuat baik dan yang kuat menolong yang lemah” semboyan yang diadopsi dari Uskup Agung Kupang dan ditambahkan narasi oleh Johanis Richard Riwoe, S.H., S.T., M.A. M.H. M.A. dimanifestasikan dalam tindakan nyata membantu, berbuat baik, dan menunjukkan kasih kepada banyak orang. Tindakan nyata dilakukan Richard Riwoe, panggilan akrab dari pengacara […]

  • Anggaran 5 Miliar Hilang, 7 Fraksi DPRD TTS Usul Hak Angket

    Anggaran 5 Miliar Hilang, 7 Fraksi DPRD TTS Usul Hak Angket

    • calendar_month Rab, 23 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Loading

    SoE, Garda Indonesia | 7 (tujuh) fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menandatangani dokumen penyusunan hak angket terhadap Bupati TTS, Egusem Piether Tahun terkait persoalan pembangunan jalan di Desa Bonle’u Kecamatan Tobu, antara lain: Fraksi Partai HANURA, NasDem, PDI Perjuangan, PKB, PKPI, Demokrat, dan Fraksi Partai […]

  • Dewan Pers Kecam Aparat Gebuk Wartawan Saat Demo RUU Pilkada

    Dewan Pers Kecam Aparat Gebuk Wartawan Saat Demo RUU Pilkada

    • calendar_month Ming, 25 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Loading

    Surabaya | Dewan Pers mengecam praktik kekerasan yang dilakukan aparat keamanan kepada wartawan saat peliputan aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 24 Agustus 2024. Tak hanya itu, pers mahasiswa juga menjadi korban kekerasan aparat yang seharusnya melindungi dan menertibkan saat meliput aksi massa […]

  • Terlibat Teroris JI, 14 Pengurus Yayasan LAZ BM ABA Ditangkap Densus 88

    Terlibat Teroris JI, 14 Pengurus Yayasan LAZ BM ABA Ditangkap Densus 88

    • calendar_month Jum, 26 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri terus melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam yayasan amal milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI), Lembaga Amal Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf (LAZ BM ABA). Terbaru, Ustaz Farid Okbah hingga Ahmad Zain An Najah ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam pendanaan […]

  • SAH! Empat Kursi DPD RI Asal NTT Periode 2024—2029

    SAH! Empat Kursi DPD RI Asal NTT Periode 2024—2029

    • calendar_month Jum, 8 Mar 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 242
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (KPU NTT) sementara menghelat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi pada tanggal 6—10 Maret 2024. Pada hari ketiga pleno, Jumat, 8 Maret 2024, telah ditetapkan 4 (empat) peraih  suara terbanyak untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024—2029. Dari 17 calon […]

  • Bupati Mandailing Natal Undur Diri, Kemendagri Akan Pelajari Alasannya

    Bupati Mandailing Natal Undur Diri, Kemendagri Akan Pelajari Alasannya

    • calendar_month Sen, 22 Apr 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Dalam Negeri akan mempelajari surat pengunduran diri Dahlan Hasan Nasution dalam jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal. Komunikasi juga akan terus dijalin dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melakukan pemanggilan dalam hal alasan mundur yang kurang tepat. “Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kami akan Komunikasikan […]

expand_less