Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Gerakan Eliminasi TBC di Indonesia, Presiden: Utamakan Tindakan Pencegahan

Gerakan Eliminasi TBC di Indonesia, Presiden: Utamakan Tindakan Pencegahan

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 29 Jan 2020
  • visibility 47
  • comment 0 komentar

Loading

Cimahi, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Maju Bersama Menuju Eliminasi Tuberkulosis (TBC) 2030 yang dipusatkan di Cimahi Techno Park, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 29 Januari 2020.

Presiden secara tegas menyatakan dukungan atas dilaksanakannya kegiatan tersebut, terutama mengingat pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan.

“Saya ingin mendukung keras kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030. Karena percuma kalau masyarakat kita tak sehat, merembetnya bisa ke mana-mana. Bisa ke pendidikan, bisa ke keberlanjutan dalam nanti bekerja, ke mana-mana,” kata Presiden dalam sambutannya.

Merujuk pada Global Tuberculosis Report WHO 2019, Indonesia merupakan negara dengan beban Tuberkulosis (TBC) tertinggi ketiga di dunia, setelah India dan Tiongkok. Pada tahun 2018, diperkirakan ada 845.000 orang jatuh sakit dan 93.000 jiwa meninggal akibat TBC.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun menyampaikan apresiasinya atas kerja keras semua pihak, baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), yayasan, hingga kader-kader yang bergerak di lapangan, dalam mengeliminasi TBC yang ditargetkan akan bisa diberantas pada tahun 2030.

“Saya sangat menghargai, baik puskesmas, baik yayasan, baik kader-kader yang bergerak di dalam pengurangan, eliminasi TBC ke tahun 2030. Dan fokusnya bukan hanya pengobatan, saya setuju ini, tapi pencegahan penyakit ini lebih diperlukan sekali. Sehingga yang namanya pengembangan perkotaan, pedesaan, membangun rumah-rumah yang sehat itu menjadi kunci,” jelasnya.

Menurut Kepala Negara, infrastruktur fisik harus turut menjamin dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Drainase yang lancar dan bersih, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih menjadi elemen yang sangat penting untuk diperhatikan.

“Tadi Pak Menteri PU ikut kita, tetapi ternyata tidak ikut masuk ke ruangan ini. Sebenarnya mau saya perintah, rumah-rumah yang masih belum sehat agar segera dikerjakan, terutama di Provinsi Jawa Barat. Tadi Pak Gubernur juga sudah meminta mengenai itu,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Presiden menegaskan bahwa menjamin kesehatan masyarakat itu bukan hanya urusan dokter, Menteri Kesehatan, atau Dinas Kesehatan semata. Lebih jauh, urusan kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama berbagai pemangku kepentingan.

Presiden memandang bahwa aspek pencegahan melalui lingkungan yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diutamakan. Presiden mengingatkan bahwa Puskesmas merupakan Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat.

“Jadi puskesmas itu menyehatkan masyarakat, bukan pusat pengobatan masyarakat. Artinya, puskesmas itu memang dirancang untuk mencegah penyakit. Jangan ada puskesmas yang bangga karena income-nya banyak. Keliru itu. Pak saya bisa setor PAD sekian, keliru itu. Pendapat seperti itu jangan dibenarkan, ini keliru. Puskesmas itu dirancang untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” paparnya.

“Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik kita keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan anggaran ini untuk mencegah. Kita harus memercayai ini, dengan tetap siaga dan waspada sebelum masuk ke pengobatan. Tapi kalau sudah terkena, ya tadi, urusannya adalah TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh),” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu tampak hadir juga Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden Arifin Panigoro, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia dan Billy Mambrasar, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (*)

Sumber berita (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inap di Rumah Warga, Pengungsi Afganistan Diamankan Rudenim Kupang

    Inap di Rumah Warga, Pengungsi Afganistan Diamankan Rudenim Kupang

    • calendar_month Ming, 22 Mei 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Rumah Detensi Imigrasi Kupang menjalankan tugas dan fungsinya di bidang keimigrasian. Berdasarkan laporan dan pengaduan Ketua RT 027 RW 001, Kelurahan Oeleta Pankase, Rudenim Kupang mengamankan satu orang pengungsi asal Afganistan yang diduga sering menginap di rumah salah satu warga lokal pada Jumat, 20 Mei 2022. Kepala seksi keamanan dan ketertiban […]

  • Anak Aceh Berhasil Operasi Bibir Sumbing, Kapolri Bahagia

    Anak Aceh Berhasil Operasi Bibir Sumbing, Kapolri Bahagia

    • calendar_month Jum, 30 Jun 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 63
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan kegembiraannya dan ucapan terima kasih atas keberhasilan operasi bibir sumbing yang dilakukan terhadap seorang anak bernama Aqila Putri, seorang warga Kabupaten Aceh Tenggara. Operasi tersebut dilaksanakan dalam rangkaian acara Bakti Kesehatan Polri Presisi dalam rangka peringatan HUT ke-77 Bhayangkara yang dihelat serentak di seluruh Indonesia. Kapolri […]

  • Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

    Bimtek APH : Negara Harus Hadir dalam Penanganan Korban KDRT & TPPO

    • calendar_month Rab, 11 Des 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap kelompok rentan marginal yakni perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menjadi perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 yang dilaksanakan oleh BPS menunjukkan […]

  • Gubernur Provinsi NTT Viktor Laiskodat Positif Covid-19

    Gubernur Provinsi NTT Viktor Laiskodat Positif Covid-19

    • calendar_month Rab, 13 Jan 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) berdasarkan hasil polymerase chain reaction (PCR) pada Selasa malam, 12 Januari 2021, dinyatakan positif Corona Virus Disease (Covid-19). Demikian pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing dalam sesi konferensi pers bersama awak media di depan Gedung Sasando, Kantor Gubernur […]

  • Achmad Yurianto: Isolasi Mandiri Bukan Berarti Diasingkan

    Achmad Yurianto: Isolasi Mandiri Bukan Berarti Diasingkan

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Achmad Yurianto mengatakan orang yang melakukan isolasi mandiri bukan berarti untuk diasingkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memahami agar tidak terjadi salah pengertian dan penanganan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19. “Bukan […]

  • Gerakan Anti ‘Tot Tot Wuk Wuk’, Polri Resmi Stop Sirene Pejabat

    Gerakan Anti ‘Tot Tot Wuk Wuk’, Polri Resmi Stop Sirene Pejabat

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan, meskipun ada undang-undang yang mengatur, penggunaan sirene harus memperhatikan kepatutan. Ia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang kerap ikut macet dan berhenti di lampu merah jika tidak ada keperluan mendesak.   Jakarta | Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” di media sosial yang menolak penggunaan sirene dan strobo kendaraan pengawalan pejabat membuat […]

expand_less