Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Johanis Tanak Jadi Wakil Ketua KPK

Johanis Tanak Jadi Wakil Ketua KPK

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 28 Okt 2022
  • visibility 182
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Johanis Tanak diangkat sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan KPK berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022.

Pengucapan janji Johanis Tanak sebagai wakil ketua merangkap anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sisa masa jabatan tahun 2019—2023; disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat, 28 Oktober 2022.

“Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia,” ujar Johanis Tanak membacakan penggalan janji di hadapan Presiden Jokowi.

“Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Dalam keterangannya usai pengangkatan, Johanis Tanak menegaskan bahwa dirinya akan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya kepada awak media.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyambut baik pengangkatan Johanis Tanak sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK. Menurut Firli, pengangkatan tersebut menjadikan KPK makin solid dalam memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden, menyampaikan juga terima kasih kepada DPR, yang telah pada akhirnya 5 pimpinan KPK menjadi lengkap. Tentu 5 pimpinan KPK ini akan mengawaki nakhoda kapal untuk menyelamatkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi,” ucap Firli.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.(*)

Sumber (*/BPMI Setpres)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Santi Taolin Diduga Mendurhakai Mama Kandung, Ini Kesaksian Gaspar Meda

    Santi Taolin Diduga Mendurhakai Mama Kandung, Ini Kesaksian Gaspar Meda

    • calendar_month Kam, 8 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 184
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | “Tanah itu dibeli oleh aci Kristin dan mendiang suaminya sebelum pindah ke Suai (Timor Leste). Waktu di Suai, saya dan almarhum setiap minggu turun Atambua untuk mulai rencana membangun rumah. Jadi, bangun dari fondasi sampai selesai itu, saya tahu persis karena saya sangat dekat dengan mereka,” urai Gaspar Meda, pensiunan Polisi […]

  • AMM-NTT Tolak Diskursus Penutupan & Relokasi Penduduk di Pulau Komodo

    AMM-NTT Tolak Diskursus Penutupan & Relokasi Penduduk di Pulau Komodo

    • calendar_month Kam, 15 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Diskursus (wacana) Penutupan Pulau Komodo dan Relokasi Penduduk di Pulau Komodo oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat yang menuai kontroversi di mata publik dan direspon oleh Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (AMM-NTT). Sebagai bentuk aksi protes terhadap diskursus yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT tersebut, Aliansi Masyarakat […]

  • Langkah George Hadjoh Menuju Wali Kota Kupang (Bagian 3)

    Langkah George Hadjoh Menuju Wali Kota Kupang (Bagian 3)

    • calendar_month Jum, 19 Apr 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Roni Banase Kota Kupang butuh sosok wali kota yang gesit. Mengapa demikian? George Hadjoh keluar dari rumah sejak pukul 06.00 WITA kemudian masuk rumah pada pukul 23.00 WITA (11 malam). Jam bekerja dan melayani dilakukan tanpa melihat kepentingan apa pun dan siapa pun. Ia pun rela menelisik setiap sudut kota tanpa henti, memantau […]

  • PBB Naik Hingga 1000 Persen Picu Aksi Massa di Sejumlah Daerah

    PBB Naik Hingga 1000 Persen Picu Aksi Massa di Sejumlah Daerah

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 206
    • 0Komentar

    Loading

    Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sendiri dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi pemiliknya. Besaran pajak ditentukan dari tarif 0,5 persen dikalikan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).   Jakarta | Gelombang protes besar-besaran terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia. […]

  • Pertemuan Orang Muda Katolik (OMK) dalam Nusra Youth Day II 2018 – Sukacita Dalam Keberagaman

    Pertemuan Orang Muda Katolik (OMK) dalam Nusra Youth Day II 2018 – Sukacita Dalam Keberagaman

    • calendar_month Sab, 30 Jun 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Loading

    NTT, gardaindonesia.id – Pertemuan Orang Muda Katolik (OMK) SeNTT (Nusra Youth Day/NYD) sebagai Pertemuan OMK terjadi setiap 3 tahun sekali, yangmana NYD pertama kali di Keuskupan We’etebula tahun 2015 dan saat ini sebagai NYD kedua di Keuskupan Agung Kupang yang akan berlangsung dari tanggal 30 Juni- 6 Juli 2018. Nusra Youth Day/NYD II mengusung tema […]

  • Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

    Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

    • calendar_month Kam, 12 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan dan membahas sikap serta pandangan pemerintah terkait substansi dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam arahannya itu, Kepala Negara menegaskan bahwa KPK harus […]

expand_less