Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Konektivitas Kawasan Perbatasan

Jakarta,gardaindonesia.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara bertahap terus melanjutkan pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua. Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas Kementerian PUPR, untuk mewujudkan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla membangun dari pinggiran.

Kondisi geografis berupa pegunungan dan hutan yang terpencil, ketersediaan material konstruksi dan cuaca menjadi tantangan dalam pembangunannya. Kementerian PUPR menargetkan pada akhir tahun 2018, sekitar 89,5% atau 2.863,65 Km dari total panjang jalan perbatasan di Indonesia yakni 3.197,81 km sudah tembus. Dilanjutkan keseluruhan bisa tembus pada akhir tahun 2019.

Jalan perbatasan berada di Provinsi NTT sepanjang 179,63 km, Kalimantan 1.919,98 km, Papua 1.098,20 km, sudah tembus 2.863,65 km.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan bahwa masyarakat sudah mulai merasakan manfaat keberadaan Jalan Trans Papua dan Jalan Perbatasan Papua. Meskipun kendaraan yang melintas masih sedikit, namun penduduk yang sebelumnya berjalan kaki melalui medan yang sulit dan memakan waktu lama, kini jalur tersebut lebih mudah dilewati dan memangkas waktu perjalanan.

“Pembangunan jalan perbatasan bernilai strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara sekaligus membuka keterisolasian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pembangunan jalan perbatasan secara otomatis akan membuka keterisolasian wilayah. Dampaknya, akses masyarakat jadi lebih terbuka hingga kemudian terbentuk jalur-jalur logistik baru yang mendukung tumbuhnya embrio pusat-pusat pertumbuhan,” kata Menteri Basuki.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto mengatakan pembangunan jalan paralel perbatasan bekerjasama dengan Zeni TNI AD. “Jalan perbatasan NTT sepanjang 179 km sudah selesai dan beraspal. Kehadiran jalan tersebut sangat bermafaat karena melintasi banyak pusat kegiatan masyarakat berupa fasilitas publik, seperti permukiman, sekolah, pasar, dan puskesmas,” kata Sugiyartanto dalam jumpa pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (20/9).

Turut hadir mendampingi yakni Direktur Pembangunan Jalan Achmad Herry Marzuki. Pembangunan jalan paralel perbatasan di Provinsi NTT relatif lebih cepat karena tidak terlalu panjang dengan kondisi sudah beraspal.

Sedangkan untuk jalan paralel perbatasan Kalimantan, dari total jalan dari total panjang 1.919,98 km, akhir 2018 sudah tembus sepanjang 1.775,30 km dan sisanya sepanjang 144,68 km, tahun 2019. Jalan perbatasan Kalimantan berada di Kalimantan Barat sepanjang 849,77 km, Kalimantan Timur 243,55 km, dan Kalimantan Utara 826,66 km. Jalan yang belum tembus di Kalbar sepanjang 47,36 km, Kaltara sepanjang 55,84 km dan Kaltim sepanjang 41,48 km.

Di Papua jalan perbatasan yang menghubungkan Merauke hingga Jayapura sepanjang 1.098,24 km ditargetkan sudah tembus 908,72 km pada akhir 2018. “Kondisi alam berupa pegunungan menjadi tantangan terutama pada ruas Ubrub-Oksibil. Oleh karena itu, juga dibangun jalan dari Ubrub – Yeti – Wamena – Oksibil. Meskipun memutar namun dengan kondisi alamnya relatif lebih datar maka penyelesaian konstruksinya bisa lebih cepat dan akan lebih nyaman dilewati,” pungkasnya. (*/Biro KomPub PUPR)