Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » Kumham NTT Terima Empat Penghargaan dari DJPB

Kumham NTT Terima Empat Penghargaan dari DJPB

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 25 Agu 2022
  • visibility 77
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang, Garda Indonesia | Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kemenkumham NTT) menerima penghargaan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Piagam penghargaan tersebut diterima Kepala Kantor Wilayah, Marciana Dominika Jone pada Kamis 25 Agustus 2022 di aula Kanwil DJPB Provinsi NTT pada lantai 6 gedung Keuangan Negara.

4 (empat) penghargaan sekaligus diterima Kanwil Kemenkumham NTT dan jajaran Satker. Empat Penghargaan diterima Kakanwil Marciana selaku Koordinator Wilayah dari 27 Satuan Kerja dengan Predikat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik 1 kategori Pagu Sedang, Terbaik 1 Kantor Wilayah dengan predikat Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (UAPPA-W), Dipa Ditjend Kekayaan Intelektual (408885) dan Ditjend Administrasi Hukum Umum (408882) yang mendapat nilai 100 dalam penilaian IKPA.

Selain penghargaan dalam penilaian IKPA, Kanwil Kemenkumham NTT juga menerima penghargaan untuk penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Dipa Setjen (408886), Dipa Ditjen Imigrasi (408884), Dipa Ditjen PAS (408883), Dipa Ditjen HAM (408888), Dipa Balitbangham (408890).

Seluruh penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kanwil DJPB Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo langsung kepada Kakanwil Kemenkumham NTT. Catur mengapresiasi kinerja baik dari Kanwil Kemenkumham NTT selama ini dalam pengelolaan keuangan.

“Bukan kali pertama Kanwil Kemenkumham NTT bersama jajaran mendapatkan reward sebagai penghargaan atas kerja kerasnya, hal ini sebagai bukti keseriusan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT sudah menjalankan asas keterbukaan dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang terus meningkat,” ungkapnya.

Tercatat, Kanwil Kemenkumham NTT yang memiliki 9 Dipa dan 26 Satuan Kerja se-NTT selalu mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di setiap semester.

Di momen tersebut, Kakanwil Merci Jone diminta memberikan testimoni dan berbagi ide dalam pembinaan pengelolaan keuangan kepada seluruh kementerian/lembaga yang diundang. Dalam testimoninya, ia menyampaikan terima kasih kepada pihak Kanwil DJPB Provinsi NTT yang selama ini terus mendukung Kanwil Kemenkumham NTT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terutama dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

“Mekanisme pengelolaan anggaran berbasis kinerja terus kami laksanakan sehingga kualitas pelaksanaan anggaran kami tercermin dalam optimalnya capaian output dan realisasi anggaran kami. Evaluasi secara berkala demi peningkatan SDM juga kami laksanakan dan tentunya hal ini tidak terlepas dari dukungan jajaran Kanwil DJPB yang selalu men-support kami dalam pelaksanaan kinerja Kemenkumham,” ujarnya.

Poin penting yang juga disampaikan Kakanwil Merci Jone dalam testimoninya adalah bagaimana Kanwil Kemenkumham NTT telah menerapkan regulasi dalam pengelolaan keuangan khususnya PMK 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Merci Jone pun berharap sinergitas yang telah ada tetap terjaga sehingga masukan dan saran terus diberikan untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya. “Saya harap sinergitas yang ada kiranya tetap terjaga, masukan dan saran terus diberikan kepada kami untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai demi kelangsungan setiap program dan kegiatan yang transparan dan akuntabel,” pintanya.

Kemenkumham NTT, imbuh Merci Jone, terus berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan mengakselerasi realisasi terutama belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran.

Merci Jone juga diundang menyaksikan peluncuran inovasi Laser (Layanan Revisi Satu Jam). Inovasi layanan ini bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian usulan revisi satuan kerja sehingga dapat bermanfaat dan mendorong akselerasi belanja APBN dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional/regional.(*)

Sumber (*/Humas Kumham NTT)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wartawan Sinar Pagi Dianiaya Aparat, STOP Tindak Kekerasan!

    Wartawan Sinar Pagi Dianiaya Aparat, STOP Tindak Kekerasan!

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Wartawan kembali mendapat perlakuan semena-mena dari oknum aparat kepolisian. Ini terjadi ketika seorang wartawan hendak meliput saat aksi demo berlangsung. Sejatinya jurnalis dalam melakukan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa menghalangi tugas wartawan akan dikenakan kurungan penjara selama dua tahun dan atau denda Rp.500.000.000,- ( […]

  • Dirut  Bank NTT: “Kasus MTM dan PT. Budi Nusa Sudah Tuntas”

    Dirut Bank NTT: “Kasus MTM dan PT. Budi Nusa Sudah Tuntas”

    • calendar_month Rab, 27 Jul 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD NTT dengan Bank NTT dilaksanakan pada Selasa, 26 Juli 2022, setelah 2 (dua) kali Bank NTT tidak hadir karena beberapa alasan. RDP ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi NTT.  Hadir dan memimpin rapat secara langsung Ketua Komisi III, Jonas Salean, Wakil […]

  • Menteri Yohana Dorong Penetapan Batas Usia Minimal Menikah

    Menteri Yohana Dorong Penetapan Batas Usia Minimal Menikah

    • calendar_month Sab, 25 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise menegaskan dan mendorong agar revisi Undang Undang U No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan segera dilakukan. Targetnya, penetapan batas usia minimal perkawinan telah dilakukan sebelum Oktober 2019. Penegasan dan dorongan Menteri Yohana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen […]

  • Wabah Penyakit Mulut Kuku Hewan Ternak, Polri Terap Lockdown Lokal

    Wabah Penyakit Mulut Kuku Hewan Ternak, Polri Terap Lockdown Lokal

    • calendar_month Rab, 11 Mei 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan aturan lockdown lokal di wilayah terindikasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dari hewan ternak ke manusia. Hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, lockdown lokal merupakan langkah biosecurity. Ia menyebutkan bahwa upaya itu dapat menghentikan mobilitas angkutan ternak ke luar wilayah […]

  • Perintah Julie Sutrisno Laiskodat ke Kader: Menangkan SIAGA

    Perintah Julie Sutrisno Laiskodat ke Kader: Menangkan SIAGA

    • calendar_month Jum, 1 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Loading

    Waingapu | Kemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA) di Pilgub NTT 2024, menjadi target utama Partai Nasional Demokrat (NasDem). Ketua Teritori Pemenangan Pemilu Partai NasDem wilayah Bali, NTB dan NTT, Julie Sutrisno Laiskodat bahkan harus turun gunung melakukan konsolidasi dengan kadernya, agar […]

  • Kolaborasi, Inovasi, dan TIK Kunci Kementerian PPPA di Era Industri 4.0

    Kolaborasi, Inovasi, dan TIK Kunci Kementerian PPPA di Era Industri 4.0

    • calendar_month Sel, 5 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan internet, big data, dan intelegensi artifisial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PPPA (Rakornas PPPA) 2019 berbeda dari tahun sebelumnya, Kemen PPPA memanfaatkan teknologi video conference untuk berdialog dengan para pimpinan Dinas PPPA dari […]

expand_less