Mengelola Sisi ‘Demand’ via Diversifikasi Pangan Lokal Ketimbang Impor

Oleh: Andre Vincent Wenas

Di samping sisi supply (pasokan) dalam program ketahanan pangan nasional, kita selayaknya juga merekayasa ulang sisi demand (permintaannya). Apa maksudnya?Sederhana. Maksudnya supaya kita tidak melulu tergantung pada satu komoditi utama pangan, yaitu beras.

Kuliner Indonesia terkenal sangat bervariasi sumber karbohidrat dan kalorinya. Kita bicara soal umbi-umbian dan sagu misalnya, dengan segala macam cara mengolahnya. Kaya sekali warisan budaya kuliner serta potensi Indonesia ini.

Sementara itu, kita pun sudah mendengar rencana pemerintah (Menteri Airlangga Hartarto) untuk mengimpor 1 juta ton beras, katanya demi menjaga stok pada posisi aman. Lalu, isu ini jadi ramai, dan tentu polemik dari berbagai kalangan. Mulai dari ‘man on the street’ sampai pengamat bertitel berendeng. Termasuk Bulog juga belum menentukan sikap.

Ada yang tidak peduli, ada yang oke-oke saja, dan tentu saja ramai sekali yang mempertanyakan, sambil curiga juga apa maksudnya mau impor 1 juta ton beras? Memang ada perbedaan data soal stok beras ini. Kita ambil contoh versi dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan versi dari Faisal Basri misalnya.

Menurut Kementan, stok akhir beras tahun 2020, yang menjadi stok awal 2021 adalah 7,4 juta ton. Ditambah rencana produksi selama kuartal satu 2021 sebesar 17,5 juta ton, maka stok beras sampai Mei 2021 adalah 24,9 juta ton.

Dengan perkiraan konsumsi (demand) beras sampai Mei 2021 yang sebesar 12,3 juta ton, masih bakal terdapat surplus stok sekitar 12,6 juta ton (per bulan Mei 2021). Sementara itu, menurut Faisal Basri, “Stok akhir pada akhir 2020 memang di bawah 1 juta ton, mirip dengan kondisi akhir 2017. Namun, peningkatan produksi yang cukup tajam, khususnya pada April-Mei, sudah di depan mata.”

Lalu dengan mengutip data BPS, Faisal Basri mengatakan bahwa, “Potensi produksi beras Januari—April tahun 2021 mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini tak lepas dari kenaikan potensi luas panen yang cukup menjanjikan yaitu sebesar 1 juta hektar selama periode yang sama dibandingkan tahun lalu. Ditopang pula oleh potensi kenaikan produktivitas.”

Jadi, kalau kita membandingkan dua perbedaan data tadi, stok akhir 2020 (Kementan 7,4 juta ton, sedangkan Faisal Basri kurang dari 1 juta ton) dan rencana produksi nasional kuartal satu 2021 (Kementan 17,5 juta ton, Faisal Basri  14,54 juta ton) maka dengan tingkat konsumsi sebesar 12,3 juta ton sampai Mei 2021, tetap saja posisi per Mei 2021 adalah surplus.

Jadi sementara ini, kita tinggalkan saja dulu polemik soal rencana impor beras 1 juta ton itu. Kita pantau saja argumen mana yang paling masuk akal. Dalam kesempatan ini kita hanya mau mengingatkan kembali soal pentingnya diversifikasi pangan, sehingga tidak terlalu tergantung dengan politik ekonomi beras. Arahnya ke umbi-umbian, bukan ke gandum atau terigu yang juga masih diimpor besar-besaran.

Menurut kajian yang pernah dilakukan oleh para ahlinya, sebetulnya umbi-umbian merupakan komoditi pangan yang sangat besar potensinya. Mengacu pada data Kementan tahun 2015, produksi ubi kayu di Indonesia mencapai 21,8 juta ton, ubi jalar 2,3 juta ton dan kentang sebanyak 1,2 juta ton.

Ada lagi umbi talas yang menurut BPS tahun 2012 produksinya mencapai 312.7 ribu ton. Produksi bengkuang pada tahun 2008 mencapai 57 ribu ton. Belum lagi kita bicara soal sagu. Jadi, potensi produksinya amat banyak. Umbi-umbian juga punya kandungan gizi dan karbohidrat yang baik. Sehingga bisa jadi bahan pangan alternatif pengganti beras. Tumbuhnya pun bisa di daerah marjinal, serta bisa pula disimpan dalam bentuk tepung atau pati.

Membaca politik ekonomi beras saat ini, tampaknya lebih sarat dengan dimensi politik ketimbang ekonominya.

Seperti pernah disinyalir oleh Faisal Basri, “Salah satu kondisi ekstrem terjadi pada Oktober 2019. Harga beras eceran di Indonesia kala itu Rp.13.978/kg. Pada waktu yang sama, harga beras Vietnam setara dengan Rp.4.561. Selisih harga yang lebih dari tiga kali lipat itu amat menggiurkan.”

Lanjutnya, “Selandainya pun dibandingkan dengan harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa (Rp9.450/kg), selisihnya dengan beras Vietnam masih dua kali lipat. Katakanlah beras impor Vietnam sampai di pasar domestik menjadi Rp7.000/kg, keuntungan yang diraup setidaknya Rp2.500/kg.”

Sehingga, “Dikalikan dengan 1 juta ton, maka keuntungan bersih bisa mencapai Rp2,5 triliun.”

Nah itu dia! Menteri-menteri yang berasal dari parpol maupun yang bukan dari parpol tapi punya ambisi di tahun 2024 nanti, tentu perlu menumpuk amunisi dan logistik politiknya masing-masing. Ini hal yang gampang sekali dicerna oleh akal sehat rakyat kebanyakan.

Namun, sementara ini biarlah itu jadi urusan mereka dan pemerintah, yang penting buat rakyat adalah perut kenyang, sehingga bisa diajak berpikir waras.

Dan kali ini kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama memikirkan kembali serta mengolah sisi demand (permintaan, konsumsinya) ketimbang pusing dengan sisi supply (pasokannya) dengan cara gampangan, yaitu impor.

Kita sangat berharap, diversifikasi pangan bukan lagi sekedar wacana di ruang publik, tapi sudah menjadi menu sehari-hari di meja makan.

Bagaimana?

Selasa, 16 Maret 2021

Penulis merupakan Direktur Kajian Ekonomi, Kebijakan Publik & SDA Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB)

Foto utama oleh pertani.co.id