Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Humaniora » Mengungkap Gunung Uang di Kejaksaan Agung

Mengungkap Gunung Uang di Kejaksaan Agung

  • account_circle Rosadi Jamani
  • calendar_month Sab, 25 Okt 2025
  • visibility 775
  • comment 0 komentar

Loading

Tumpukkan uang yang dipamerkan Kejaksaan Agung (Kejagung) disaksikan Prabowo Subianto, muncul banyak pertanyaan. “Gimana cara ngumpulkan uang segunung itu. Apakah disita dalam bentuk kertas sebanyak itu? Ditarik dari kasir bank? Dicairkan lewat ATM? Atau, minta cetak BI?”

Uang segunung itu bukan hasil “razia karung”. Tidak ada jaksa yang datang ke rumah tersangka sambil bawa timbangan, teriak, “Ayo, kumpulin duitnya, wak, mau kita tumpuk di lobi buat konten YouTube Sekretariat Presiden!” Yang ditampilkan itu hanya sebagian kecil, sekitar Rp 2,4 miliar saja, buat pameran visual. Sisanya, Rp 13 triliun lebih, tetap dalam bentuk digital, ya, angka doang di rekening negara. Karena kalau beneran dicetak, Bank Indonesia bisa migrain massal, truk pengangkutnya bakal kayak konvoi film Fast & Furious: Rupiah Drift, dan ATM seluruh negeri bisa mendadak pensiun dini.

Ente bayangkan wak! Kalau semua Rp13 triliun itu ditarik tunai. Satu lembar Rp100 ribu tebalnya sekitar 0,1 mm. Artinya, kalau ditumpuk semua, tingginya bisa nyentuh hampir 13 kilometer! Itu udah lebih tinggi dari Gunung Kerinci, bayangkan Prabowo berdiri di bawahnya, pakai helm proyek, sambil bilang, “Ini, saudara-saudara, bukti nyata bahwa korupsi kita produktif secara vertikal.”

Tapi yang terjadi tidak seaneh itu. Prosesnya elegan dan birokratis. Uang dikembalikan lewat sistem perbankan, transfer antar rekening, disahkan notaris, dan sebagian kecil diambil tunai buat “dipamerkan.” Bahasa halusnya, simbolik. Bahasa kasarnya, biar kelihatan nyata, biar publik ngerasa puas, biar headline media lebih menggigit. Karena kalau cuma dikatakan, “Rp 13 triliun telah dikembalikan,” pembaca cuma mengangguk. Tapi kalau ada foto Prabowo Subianto berdiri di depan tumpukan uang setinggi dadanya? Nah, itu bikin jantung netizen dan algoritma media sosial berdebar seirama.

So, jangan heran kalau pemandangan itu lebih mirip set syuting film dokumenter tentang dosa nasional. Uang Rp100 ribu disusun rapi, plastiknya masih cling-cling, warnanya merah muda cerah, seperti simbol malu yang ditata. Prabowo mendekat, menepuk-nepuknya pelan. Ada getaran halus di udara, seolah uang-uang itu baru saja menjalani ritual tobat kolektif dari tangan para koruptor menuju kas negara.

Beberapa netizen bahkan berspekulasi, “Apa itu uang beneran?” Ya, beneran. Tapi cuma secuil dari totalnya, Wak. Karena kalau Kejagung beneran bawa Rp 13 triliun fisik ke sana, gedungnya bakal berubah jadi Bank Indonesia cabang Bulungan. AC-nya jebol, lantai amblas, dan seluruh Jakarta Selatan bisa terguncang karena tekanan inflasi mendadak.

Sebenarnya, ini pertunjukan yang cerdas. Kombinasi antara teater moral, edukasi publik, dan sedikit sensasi sinematik. Negara ingin bilang, “Nih, duit korupsi balik!” tapi juga ingin bikin rakyat ternganga. Berhasil, karena sekarang, seluruh negeri membicarakan tumpukan uang itu dengan campuran bangga, geli, dan heran, sementara para koruptor mungkin sedang menatap layar televisi dengan perasaan seperti, “Duit gue jadi properti sinetron negara.”

Singkatnya, gunungan uang itu bukan bukti logistik gila, tapi simbol dari absurditas modern, ketika dosa disucikan dengan plastik bening dan pencahayaan studio. Prabowo, dengan ekspresi campuran antara jenderal, ekonom, dan filsuf, berdiri di depannya seperti sedang menyaksikan kebangkitan peradaban… dalam bentuk tumpukan Rp100 ribuan.

Prabowo berdiri wajah bersinar,

Plastik uang cling jadi saksi,

Bangsa terpana, hati bergetar,

Melihat dosa disusun rapi.

Tumpuk uang bagai gunung menjulang,

Wajah serius jenderal terpahat,

Netizen riuh rasa terbilang,

Duit korupsi pun ikut tobat.(*)

  • Penulis: Rosadi Jamani

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Insiden ‘Force Down’, Menko Polhukam: Penting Ada Koordinasi Lintas Lembaga

    Insiden ‘Force Down’, Menko Polhukam: Penting Ada Koordinasi Lintas Lembaga

    • calendar_month Sab, 5 Sep 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pentingnya koordinasi antara Kementerian dan Lembaga dalam penanganan pesawat udara yang dipaksa mendarat (force down). Karena itu, Kemenko Polhukam menginisiasi pembuatan Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down). “Force down yang dilakukan TNI AU kepada Ethiopian Airlines pada 14 Januari 2019 yang […]

  • Dirjen Perhubungan Udara Pantau & Pastikan Harga Tiket Sesuai Aturan

    Dirjen Perhubungan Udara Pantau & Pastikan Harga Tiket Sesuai Aturan

    • calendar_month Sab, 29 Des 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id | Dunia penerbangan Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi udara. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan juga menjadi andil cukup besar terhadap meningkatnya trend penggunaan moda transportasi udara. Core Business dalam industri transportasi udara adalah keselamatan, untuk […]

  • Marius Jelamu : Yakinlah ODP dan PDP di NTT Pasti Sembuh !

    Marius Jelamu : Yakinlah ODP dan PDP di NTT Pasti Sembuh !

    • calendar_month Rab, 15 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid–19 yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si. menegaskan, masyarakat di seluruh NTT; di mana pun berada tidak perlu takut, cemas apalagi panik dengan virus corona. “Kalau kita melihat angka-angka yang telah […]

  • Kemerdekaan Pers, Mahfud MD : Kekuasaan Pemerintah Residu Hak Asasi

    Kemerdekaan Pers, Mahfud MD : Kekuasaan Pemerintah Residu Hak Asasi

    • calendar_month Jum, 20 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kemerdekaan pers di era pasca-reformasi memiliki landasan yang semakin kuat karena kekuasaan pemerintah adalah residu dari hak asasi dan demokrasi. “Hak asasi diberikan semua, lalu pemerintah diberi sisanya, sedikit, untuk mengatur. Nah era ini menjadi tantangan baru bagi kemerdekaan pers […]

  • SALAH BESAR! Megawati Tolak Anaknya Jadi Presiden

    SALAH BESAR! Megawati Tolak Anaknya Jadi Presiden

    • calendar_month Jum, 21 Apr 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 170
    • 1Komentar

    Loading

    Oleh : Drs. Ignatius Sinu, M.A., Dosen Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Entah, untuk apa didirikannya lembaga survei oleh mereka yang berkompeten?. Berdasarkan rekam jejak akurasi lembaga survei, menggiring banyak orang yang berpolitik menggandrunginya. Mereka mendekati dan membiayai untuk melakukan survei tentang dirinya dan kelompoknya di dalam kaitannya dengan elektabilitas diri dan kelompok. […]

  • Panen Padi di Raimanuk, Petani Mengeluh ke Bupati & Wabup Belu

    Panen Padi di Raimanuk, Petani Mengeluh ke Bupati & Wabup Belu

    • calendar_month Sen, 24 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia| Bupati Belu, Agustinus Taolin, SpPD – KGEH, FINASIM, dan Wakil Bupati, Drs . Aloysius Haleserens, M.M. didampingi Kepala Dinas Pertanian, Gerardus Mbulu memanen padi secara simbolis milik Kelompok Tani Sinar Beibae di Dusun Kota Sukaer, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Senin, 24 Mei 2021. Tiba […]

expand_less