Menteri Keuangan Purbaya Kasih Opsi MBG Diganti 10Kg Beras

Negara ini sedang demam proyek makan bergizi gratis alias MBG. Anggaran disiapkan bak mahar perkawinan mewah, Rp71 triliun. Tapi apa daya, sampai jelang tutup buku, baru Rp13 triliun yang berhasil ditelan birokrasi. Sisanya? Menggantung di udara, bagai nasi basi di meja resepsi.

Maka, muncullah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, sang juru selamat anggaran, dengan ide suci. Kalau MBG tak jalan, ganti saja dengan beras 10 kg per rumah tangga. Lebih sederhana, lebih pasti, dan tentu saja lebih gampang difoto untuk baliho.

Mengapa opsi ini muncul? Lihatlah catatan kelam MBG. Dari Sukoharjo, Cianjur, Bogor, Bombana, Kubu Raya, hingga Garut yang mencatat 569 siswa keracunan hanya karena menu nasi, ayam woku, tempe orek, dan stroberi. E. coli dan Salmonella pun unjuk gigi, seolah diundang khusus jadi bintang tamu. MBG yang seharusnya menambah gizi justru melatih ketahanan tubuh anak-anak menghadapi perang biologis. Di Kalbar, siswa muntah berjemaah setelah lauk berbau aneh, di Bogor puskesmas penuh sesak, di Garut stroberi jadi senjata kimia.

Jika ini bukan tragedi kuliner nasional, lalu apa?

Lebih gila lagi, demi kejar target serapan, pemerintah komandoi, “Bangun dapur massal secepatnya!” Maka berdirilah ribuan dapur MBG terburu-buru. Bukan dengan konsep gizi, melainkan konsep “yang penting keluar nasi kotak.” Filosofinya berubah, dari gizi seimbang ke “asal kenyang, asal cepat, asal anggaran terserap.” Negara jadi seperti chef amatiran yang panik menghadapi tamu datang tiba-tiba, ayam setengah matang, sayur basi, sambal beraroma tikungan.

Di sisi lain, netizen menggugat. “Hentikan MBG! Sudah cukup anak-anak jadi kelinci percobaan. Kasih saja uang langsung ke orang tua siswa.” Argumen mereka sederhana sekaligus menusuk, emak-emak jauh lebih paham gizi ketimbang tender dapur kilat. Emak bisa masak sayur asem segar, tempe goreng kriuk, atau bahkan sekadar telor dadar yang pasti lebih aman ketimbang ayam lendir hasil dapur panik. Uang yang dibagi langsung juga bisa memutar ekonomi pasar tradisional, dari tukang sayur keliling sampai pedagang ikan di pinggir kali.

Tapi pemerintah ragu. Mereka takut uang itu malah dipakai beli rokok, kuota, atau cicilan belanja online. Ironisnya, justru negara sendiri yang terbukti mengubah uang rakyat jadi ayam amis. Antara khawatir rakyat salah pakai uang dan kenyataan negara salah kelola anggaran, bedanya hanya pada siapa yang muntah duluan.

Kini, pilihan ada di meja nasi bangsa ini, tetap bertahan dengan proyek MBG yang tiap bulan menghasilkan berita keracunan, atau menyerah elegan dengan sekarung beras 10 kg. Dalam filsafat makan, memberi beras memang tak seindah memberi lauk lengkap, tapi setidaknya tidak bikin anak-anak tergeletak di koridor sekolah. Lebih baik perut kenyang dengan nasi biasa, daripada kenyang dengan berita duka.

Akhirnya, drama MBG ini membuktikan satu hal, negara bisa menggelontorkan triliunan rupiah, tapi tak sanggup menjaga satu hal paling sederhana di dunia, sepiring nasi sehat.

Sebuah pesan dari seorang ibu. “Sebagai seorang ibu, hati saya remuk melihat anak pulang dari sekolah dengan wajah pucat, perut mual, dan tubuh gemetar hanya karena sepiring makanan yang katanya bergizi. Saya tidak butuh penjelasan panjang tentang anggaran triliunan, saya hanya ingin anak saya aman saat makan di sekolah. Rasanya seperti dikhianati, karena yang seharusnya menyehatkan justru meracuni, yang seharusnya melindungi malah melukai. Bagaimana saya bisa percaya lagi kalau setiap kali anak saya menyuap nasi dari program itu, saya dihantui ketakutan apakah besok ia masih bisa tersenyum?”

Pesannya lagi, “Negara mungkin menganggap keracunan itu angka statistik, tapi bagi saya, itu adalah trauma nyata. Saya ingin penguasa mengerti, makanan bukan proyek, tapi nyawa. Jangan jadikan anak-anak sebagai korban percobaan demi laporan serapan anggaran. Jika memang tidak mampu memastikan mutu makanan, hentikan. Biarlah kami orang tua yang menyiapkan dengan cinta, meski sederhana. Karena cinta seorang ibu selalu lebih bergizi dari pada tender terburu-buru yang berakhir di puskesmas.” (*)

Penulis (*/Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar)