Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Mulai 2023, Pengaduan Karya Jurnalistik Via Aplikasi Elektronik

Mulai 2023, Pengaduan Karya Jurnalistik Via Aplikasi Elektronik

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 1 Nov 2022
  • visibility 143
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Perkembangan teknologi semakin mempermudah kontrol terhadap karya jurnalistik media massa di tanah air. Hal ini dilakukan Dewan Pers dengan membuat terobosan lewat aplikasi pengaduan berbasis elektronik. Untuk itu, peran masyarakat penting dalam mewujudkan hasil karya pers yang berkualitas.

Plt. Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya pada Senin, 31 Oktober 2022; mengatakan bahwa Dewan Pers menginginkan peran serta masyarakat dalam kontrol pers terus dilakukan demi produk pers lebih berkualitas.

“Kami sudah menyiapkan aplikasi pengaduan berbasis elektronik yang simpel,” ujarnya di Jakarta.

Dengan hadirnya aplikasi pengaduan elektronik ini, imbuh Agung Dharmajaya, Dewan Pers menargetkan mulai Januari 2023 proses pengaduan manual dan melalui email akan dihilangkan bertahap.

“November—Desember 2022 masih bisa manual dan email, tapi Januari 2023 Dewan Pers hanya menerima pengaduan lewat LPE (Laporan Pengaduan Elektronik) yang sudah kami siapkan,” kata Agung melalui rilis resmi Dewan Pers.

Ditambahkannya, LPE siap merespons dengan cepat proses pengaduan yang ada sekaligus mengantisipasi situasi jelang kontestasi politik yang akan dimulai tahun depan. Dewan Pers berharap, dengan peran serta dari publik, perusahaan media akan terus memperbaiki karya persnya agar sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan berdampak positif bagi publik.

Menanggapi rencana Dewan Pers terkait proses laporan media maupun karya jurnalistik secara elektronik, Plt Ketua Umum DPP Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) memberikan apresiasi atas terobosan tersebut. Menurutnya, dengan menggunakan aplikasi tersebut, akan mempermudah kontrol publik terhadap kerja jurnalis.

“Ini untuk melihat sejauh mana karya jurnalistik dari sebuah media benar-benar profesional. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh anggota PJS agar selalu mengedepankan profesionalisme dalam menyajikan sebuah karya jurnalistik,” ungkap Mahmud.

Dengan waktu yang tersisa 2 bulan (November—Desember 2022, red) ini kata Mahmud, jurnalis yang tergabung di PJS diharapkan mampu menyesuaikan dengan harapan Dewan Pers.

“Saya yakin dengan waktu 2 bulan ini anggota PJS akan mampu menyesuaikan dengan harapan dari Dewan Pers yakni menjadikan karya jurnalistik yang baik dan benar dengan menjunjung tinggi hasil verifikasi yang tepat dan cover both side,” ucapnya tegas.

Mahmud pun menandaskan, harapan Dewan Pers akan pertegas saat musyawarah nasional (Munas) I PJS pada akhir November 2022,” ungkap.(*)

Sumber (*/Tim PJS)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kontak Senjata, Satgas Madago Raya Tembak Mati DPO Teroris Ali Kalora

    Kontak Senjata, Satgas Madago Raya Tembak Mati DPO Teroris Ali Kalora

    • calendar_month Sen, 20 Sep 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Loading

    Parigi, Garda Indonesia | Belum genap  sebulan upaya pencarian sisa daftar pencarian orang (DPO) teroris Poso dipimpin Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Polisi Rudy Sufahriadi membuahkan hasil. Kembali dipercaya Kapolri menakhodai Polda Sulteng, Rudy Sufahriadi menunjukkan keseriusannya dalam pencarian sisa DPO teroris Poso tersebut. Dua DPO teroris Poso berhasil ditangkap, satu di antaranya adalah Ali […]

  • Terima Tim Vaksin Merah Putih, Presiden : Produksi Vaksin Covid Cegah Krisis

    Terima Tim Vaksin Merah Putih, Presiden : Produksi Vaksin Covid Cegah Krisis

    • calendar_month Rab, 9 Sep 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Loading

    Bogor, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menerima tim Vaksin Merah Putih di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 9 September 2020. Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta laporan perkembangan vaksin yang sangat dibutuhkan masyarakat serta memberikan arahan agar tim mampu bekerja cepat dengan tetap mengikuti prosedur pengembangan vaksin yang berlaku. “Penemuan dan produksi vaksin […]

  • Luhut Panjaitan Minta Pj Gubernur NTT Selesaikan Masalah

    Luhut Panjaitan Minta Pj Gubernur NTT Selesaikan Masalah

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marvel) secara khusus meminta Ayodhia Kalake selaku Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk menyelesaikan masalah-masalah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penekanan penyelesaian masalah disampaikan Luhut Binsar Panjaitan kepada Ayodhia Kalake dalam sesi resepsi dan jamuan makan siang bersama Penjabat […]

  • Tren Positif Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025

    Tren Positif Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025

    • calendar_month Sab, 3 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Loading

    SNLIK dimaksud untuk mendapatkan gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan Indonesia dari 2 (dua) sudut pandang yakni mempertimbangkan evaluasi pada pelaksanaan SNLIK sebelumnya dan kebutuhan data pemerintah.   Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menghelat survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan […]

  • Achmad Yurianto: Isolasi Mandiri Bukan Berarti Diasingkan

    Achmad Yurianto: Isolasi Mandiri Bukan Berarti Diasingkan

    • calendar_month Sen, 6 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Achmad Yurianto mengatakan orang yang melakukan isolasi mandiri bukan berarti untuk diasingkan oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memahami agar tidak terjadi salah pengertian dan penanganan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19. “Bukan […]

  • Sembilan Pemda di NTT Masuk Kategori Digital

    Sembilan Pemda di NTT Masuk Kategori Digital

    • calendar_month Sab, 21 Jan 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan perkembangan positif, bahkan terdapat 9 (sembilan) pemda dari 23 pemda di NTT yang sudah masuk kategori digital pada akhir 2022. Demikian disampaikan Deputi Bank Indonesia Perwakilan NTT, Daniel Agus Prasetyo dalam siaran pers yang diterima media […]

expand_less