Ompreng Makan Bergizi Gratis dari China Berasa Minyak Babi

Kepala BGN Dadan Hindayana secara terbuka meminta BPJPH menginspeksi food tray yang dipakai dalam program MBG. Ia mengakui kebutuhan food tray nasional belum bisa dipenuhi produsen dalam negeri.

Jakarta | Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan alias Babe Haikal akan segera berangkat ke China untuk menginspeksi langsung food tray atau ompreng program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengandung minyak babi.

“Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China. Karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya,” kata Haikal dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

Menurut Haikal, langkah ini ditempuh untuk membuktikan isu yang berkembang terkait food tray MBG dari China. “Kami (BPJPH) juga harus berangkat ke China untuk melihat langsung isu (food tray MBG mengandung minyak babi) yang dikembangkan,” tegasnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana secara terbuka meminta BPJPH menginspeksi food tray yang dipakai dalam program MBG. “Nanti Pak Kepala Badan (BPJPH Haikal Hasan) harus pergi ke China, kemudian menginspeksi seluruh tempat makan (food tray) yang digunakan oleh Badan Gizi. Sehingga keluar pernyataan bahwa seluruhnya halal, supaya tidak membuat keraguan,” ujarnya.

Dadan mengakui kebutuhan ompreng nasional belum bisa dipenuhi produsen dalam negeri. “(Dalam negeri) baru punya kemampuan 10 juta tray per bulan. Sementara kita akan butuh kurang lebih 70 juta tray tambahan,” jelasnya. Karena itu, sebagian food tray masih didatangkan dari China.

Isu dugaan food tray mengandung minyak babi muncul dari laporan investigasi di Chaoshan, Provinsi Guangdong, China, yang menyebut ada sekitar 30–40 pabrik memproduksi ompreng MBG. Laporan itu juga menyinggung dugaan kandungan mangan tinggi serta indikasi penggunaan lard (lemak babi).

Dadan menyebut isu ini bahkan membuat warga di satu kecamatan di Sulawesi Utara menolak menerima MBG. “Ada satu kecamatan di Sulawesi Utara itu yang tidak mau menerima makan bergizi karena viralnya tempat makan yang digunakan yang dianggap diragukan kehalalannya,” ungkapnya.

Haikal menegaskan, BPJPH tidak hanya fokus pada makanan, tapi juga seluruh peralatan yang dipakai program MBG. “Bukan cuma produk, menunya juga. Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia halal,” ujarnya.

BGN juga memastikan sertifikasi melibatkan lembaga terkait. “Misalnya untuk higienis tentu saja harus dari BPOM, kemudian SNI harus dari Kementerian Perindustrian, kehalalan harus keluar dari BPJPH,” terang Dadan.

Dadan menegaskan pihaknya siap mengganti seluruh food tray jika terbukti mengandung minyak babi. “Ya tentu saja (diganti semua). Gini, kita kan harus cek and rechek benar atau tidak ya kan (mengandung minyak babi),” tegasnya.(*)

Sumber (*/melihatindonesia)