Pancasila Terancam, Indonesia Butuh Menteri dengan Perspektif Pancasila

Jakarta, Garda Indonesia | Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jaksel, Sabtu, 13 Juli 2019, sepertinya wacana mengenai apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan siapa saja orang-orang yang akan mengisi komposisi menteri-menteri pembantu presiden akan kembali mencuat.

Hal tersebut juga menjadi perhatian dari Presidium Nasional organisasi Perhimpunan Pancasila. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pancasila, Edi Susilo mengingatkan dan meminta kepada Presiden Jokowi, agar memilih menteri, khususnya Menteri Pendidikan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap ideologi Pancasila.

Menurutnya hal ini penting dilakukan mengingat adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi dasar negara ini. Edi Susilo mengatakan menunjuk sosok Menteri yang punya komitmen kuat terhadap nilai nilai kebangsaan adalah suatu keharusan yang harus dijadikan landasan oleh Presiden Jokowi untuk ditempatkan di Kementerian Pendidikan.

“Pendidikan adalah hal paling pokok dalam pembangunan suatu bangsa. Baik buruknya sebuah bangsa terletak pada sistem pengajaran di dalam bangsa tersebut,” ujar Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pancasila, Edi Susilo dalam press rilisnya, Sabtu (13/7/19).

Mengutip apa yang disampaikan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu bulan lalu pada acara Halal Bi Halal Mabes TNI di GOR Ahmad Yani Mabes Cilangkap, Jakarta Timur, Edi mengatakan menurut data Kementerian Pertahanan bahwa jumlah kelompok masyarakat atau orang yang akan mengganti Ideologi Pancasila dengan paham lain sangat tinggi.

“Menteri Pertahanan memaparkan bahwa sebanyak 23.4% persen mahasiswa setuju dengan Negara Khilafah bukan Negara Pancasila, selanjutnya ada 23.3% pelajar SMA sepakat untuk tidak percaya Negara Pancasila. 18,1% pegawai swasta juga tidak setuju dengan Ideologi Pancasila dan parahnya 19.4% PNS dan 19.1 persen Pegawai BUMN tidak sepakat Pancasila, ini sungguh hal yang memprihatinkan,” paparnya.

Lebih lanjut, Menteri pertahanan menyatakan bahwa di dalam tubuh TNI sendiri ada 3 persen dari jumlah seluruh TNI yang ada di Indonesia 975.750 personel TNI (Aktif dan cadangan) yang tidak sepakat Pancasila, artinya ada sekitar kurang lebih 29 ribu lebih personel TNI yang terpapar ideologi di luar Pancasila.

“Ini tidak bisa dianggap remeh sebab jumlah sebesar itu memegang senjata,” tegasnya.

Oleh karena itu dengan melihat fakta yang diungkapkan dari data Kementerian Pertahanan tersebut diatas maka menurutnya Presiden Joko Widodo harus menyeleksi betul calon menterinya yang akan duduk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Bisa dibayangkan 23.3 persen pelajar SMA yang tidak sepakat dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila, kelak dalam 5 atau 10 tahun kedepan merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan republik ini,” ujarnya.

Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang menjadi kriteria utama dalam menunjuk siapapun yang akan dijadikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni ia haruslah: Pertama, mau dan mampu Menerapkan Pancasila di setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Kedua, memiliki Komitmen Kebangsaan yang kuat.

Sebagaimana, Bung Karno pernah juga berpesan pada pertemuan Gerakan Pembela Pancasila pada 17 Juni 1954; ia mengatakan, “Aku minta kepadamu sekalian, untuk betul-betul menganjurkan hal Pancasila ini kepada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita ini,” mendengar apa yang disampaikan Bung Karno pada ceramah tersebut mengingatkan bahwa agar bangsa ini selamat kita harus berpegang teguh terhadap Pancasila. (*/dk)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase) Foto by m.republika.co.id