Pembakar Bendera PDIP Bakal Diproses Hukum

Jakarta, Garda Indonesia | PDI Perjuangan sangat menyesalkan aksi provokasi yang dilakukan oleh sejumlah massa yang membakar bendera Partai saat demo menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila pada Rabu, 24 Juni 2020.

Sesuai dengan rilis yang diterima Garda Indonesia pada Kamis, 25 Juni 2020, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDI Perjuangan Partai Militan.

“Kami punya kekuatan grass-roots, dan kekuatan ini kami dedikasikan sepenuhnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera Partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi,” tegasnya.

Seluruh kekuatan Partai saat, imbuh Hasto, berfokus pada upaya membantu rakyat di dalam melawan Pandemi Covid-19. “Presiden, wapres dan seluruh jajaran kabinet didukung oleh seluruh kader PDI Perjuangan yang antara lain terdiri dari 128 anggota DPR RI, 18 Ketua DPRD, 416 anggota DPRD Provinsi, 3232 anggota DPRD Kab kota dan 237 kepala daerah dan wakil kepala daerah serta 1,43 juta pengurus Partai, menyatu dengan rakyat, memerangi Covid-19 dengan seluruh dampaknya secara sosial dan ekonomi. Itulah skala prioritas kita bersama,” urainya.

Karena itu, lanjutnya, mereka yang telah membakar bendera Partai, PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum. “Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, berkaitan dengan proses Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, sikap PDI Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog. “Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” harapnya.

Selain itu, urai Hasto, Indonesia adalah negara besar yang begitu beragam dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga ke Rote sangat majemuk. “Kita bersatu karena Pancasila. Kita harus belajar dari konflik di Suriah, Yaman, Libya, dan lain-lain. Rakyat di negara-negara tersebut akhirnya menjadi korban,” ucapnya.

“Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu, mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tandas Hasto. (*)

Sumber berita (*/Sekjen PDI Perjuangan)
Foto utama oleh fajar.co.id
Editor (+rony banase)