Persiapkan CSW Ke-63, Negara Asia-Pasifik Helat Pertemuan di Bangkok

Bangkok, Garda Indonesia | Sejumlah perwakilan negara di kawasan Asia-Pasifik menggelar rapat persiapan di Bangkok, Thailand (13/2/2019) untuk menyambut sidang Commision on the Status of Women atau CSW ke-63 yang akan digelar pada 11—22 Maret 2019 di New York, Amerika Serikat.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok merupakan agenda untuk berbagi pengalaman terbaik terkait pemberdayaan perempuan yang telah dilakukan selama setahun terakhir.

Mewakili Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengikuti sejumlah agenda pertemuan yang membahas tentang sistem perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur berkelanjutan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang merupakan isu utama CSW ke-63.

Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof Yohana Yembise, pemerintah juga menyampaikan posisi terkini kemajuan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

“Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini tampak pada kemajuan di bidang strategis yang turut mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)”, ujar Menteri PPPA RI.

Lanjut Yohana, Data kami menunjukkan selama enam tahun terakhir, presentasi perempuan sebagai pegawai negeri meningkat 49,31% di Indonesia. Artinya angka partisipasi kerja perempuan yang meningkat.

“Disamping itu, angka harapan hidup serta angka harapan lama sekolah perempuan juga mengalami peningkatan khususnya dalam 10 tahun terakhir,” terang Menteri Yohana.

Suasana Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok

Capaian tersebut menurut Menteri Yohana, merupakan buah dari upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Strategi Pengarusutamaan Gender dan diperkuat melalui berbagai kebijakan teknis di semua sektor pembangunan. Meski demikian diakui pula jika hambatan dan tantangan masih dialami Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan.

“Hambatan tentu saja dialami Indonesia, seperti halnya negara-negara lain di Asia-Pasifik bahkan seluruh dunia. Pemahaman para pemangku kepentingan tentang Pengarusutamaan Gender semata-mata hanya untuk memberdayakan perempuan, sehingga seringkali tidak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan dan program”, ungkapnya.

Padahal; tambah Yohana, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan akhirnya menerima manfaat.

“Faktor budaya dalam komunitas dan kesadaran sosial masyarakat belum sepenuhnya mendorong perempuan menduduki posisi strategis di sektor publik,” jelas Menteri Yohana.

Pertemuan Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the sixty-third session of the Commission on the Status of Women di Bangkok, untuk mendengar perspektif pentingnya meningkatkan koherensi dan keterkaitan antara sistem perlindungan sosial, pemberian layanan publik dan infrastruktur berkelanjutan untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Kawasan Asia Pasifik.

Perspektif kemudian akan dirumuskan kedalam rekomendasi yang akan disampaikan dalam sidang CSW ke-63. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Yohana juga didaulat menjadi pimpinan dalam 2 sesi berbeda. (*)

Sumber berita (*/Publikasi & Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)