Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Humaniora » Pindah Dana 200 Triliun dari BI ke Perbankan, Solusi atau Risiko?

Pindah Dana 200 Triliun dari BI ke Perbankan, Solusi atau Risiko?

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
  • visibility 86
  • comment 0 komentar

Loading

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa memicu reaksi pasar dan sorotan internasional. Dunia kini menunggu, apakah Purbaya mampu menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Purbaya melecutkan kebijakan pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan pun menambah bahan perdebatan.

Perspektif Purbaya, mekanisme baru ini bertujuan meningkatkan likuiditas bank, bukan dalam bentuk pembelian Surat Utang Negara (SUN), melainkan melalui rekening pemerintah di perbankan.

Kebijakan ini merupakan percobaan pertama dalam strategi fiskal baru pemerintah untuk mengatasi stagnasi ekonomi sekaligus merespons kekeringan likuiditas di sektor keuangan. Dan Purbaya yakin dana yang dipindahkan benar-benar akan beredar di masyarakat dan tidak akan kembali terserap oleh BI.

Kebijakan ini pun diyakini Purbaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses kredit, menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan.

Langkah Purbaya ini menandai sikap aktif pemerintah dalam mengintervensi pasar guna memastikan roda ekonomi bergerak lebih cepat.

Reaksi pasar pergantian Sri Mulyani ke Purbaya

Pengangkatan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025 sontak mengundang perhatian luas, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Keputusan ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan sebuah sinyal politik dan ekonomi yang langsung diterjemahkan oleh pasar serta investor global.

Sri Mulyani dikenal luas sebagai figur dengan kredibilitas tinggi di kancah internasional. Disiplin fiskalnya memberi kepastian bagi pelaku pasar dan menjaga rating kredit Indonesia tetap stabil. Tidak heran jika kepergian beliau memunculkan tanda tanya besar: mampukah penggantinya menjaga reputasi yang sudah terbangun?

Pasar bereaksi cepat. Rupiah dan indeks saham sempat melemah pasca pengumuman, mencerminkan sikap wait and see investor. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s pun menyoroti risiko pelebaran defisit dan asumsi pertumbuhan yang dianggap terlalu optimistis. Dengan kata lain, kepercayaan internasional tidak hilang, namun menurun dan menunggu pembuktian.

Meski demikian, Dr. Purbaya bukanlah sosok asing. Latar belakang akademis di bidang ekonomi dan pengalaman memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan kapasitas teknis yang memadai. Dalam berbagai pernyataan publik, ia menegaskan komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB sesuai batas hukum, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih agresif, hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan.

Pernyataan ini penting untuk menjaga persepsi internasional: bahwa meskipun ada perubahan figur, arah kebijakan fiskal tetap berada dalam koridor kehati-hatian.

Namun, tantangan sesungguhnya tidak hanya pada kapasitas pribadi, melainkan pada dinamika politik dan kebijakan publik. Tekanan untuk membiayai program-program populis—seperti bantuan sosial atau stimulus besar-besaran—berpotensi menekan disiplin fiskal. Di sinilah dunia internasional menguji konsistensi Menteri Keuangan baru: apakah ia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan keberlanjutan utang?

Salah satu kebijakan yang menimbulkan perhatian adalah pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari sisi manfaat maupun risiko.

Efek positif adalah menambah likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit bisa lebih lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pembiayaan UMKM, infrastruktur, atau konsumsi, stabilitas jangka pendek dengan menenangkan pasar saat gejolak likuiditas, meningkatkan kepercayaan Internasional sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap sektor keuangan.

Kebijakan ini memiliki potensi dampak negatif seperti risiko inflasi akibat bertambahnya jumlah uang beredar, potensi misalokasi kredit ke sektor non-produktif atau spekulatif, Ketergantungan Perbankan pada dukungan pemerintah, melemahkan disiplin internal, Sinyal Pasar Negatif jika investor asing melihat langkah ini sebagai tanda kelemahan likuiditas struktural.

Kepercayaan internasional terhadap Purbaya saat ini belum sepenuhnya solid, namun masih terbuka untuk diperkuat. Langkah-langkah awal, terutama konsistensi menjaga defisit dan transparansi fiskal, akan sangat menentukan arah persepsi global.

Pada ekonomi modern, kepercayaan adalah modal yang tidak kalah penting dari devisa. Bila Purbaya berhasil menjaga disiplin fiskal sekaligus membuktikan bahwa target pertumbuhan dapat dicapai secara realistis, bukan mustahil ia akan mengukir reputasi baru Indonesia di mata dunia.

Tantangan terbesar Menkeu Purbaya bukan sekadar menjaga angka defisit atau menyalurkan dana ke perbankan, tetapi membangun kembali kepercayaan.

Dunia internasional akan menilai Indonesia bukan hanya dari janji, melainkan dari konsistensi kebijakan dan keberanian menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan politik.(*)

Penulis (*/Oleh : Dr. Helex Wirawan, S.E., S.H., M.H.)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi: Pengendalian Banjir di Jakarta dari Hulu ke Hilir

    Presiden Jokowi: Pengendalian Banjir di Jakarta dari Hulu ke Hilir

    • calendar_month Kam, 27 Des 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Loading

    Bogor, gardaindonesia.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meninjau pembangunan bendungan kering (Dry Dam) Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/12/2018). Presiden menilai progres pembangunan 2 […]

  • PDIP Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR Demi Tegaknya Demokrasi Pancasila

    PDIP Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR Demi Tegaknya Demokrasi Pancasila

    • calendar_month Kam, 3 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | “Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, partai kami akan mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) dari Fraksi Partai Golkar sebagai calon Ketua MPR,” ujar Ahmad Basarah politisi PDI Perjuangan Wakil Ketua MPR Periode 2014—2019. Keputusan tersebut, jelas Ahmad Basarah, diambil dengan pertimbangan demi tegaknya demokrasi Pancasila yang salah satu cirinya […]

  • Prabowo Subianto Pakai IKN Tahun 2028

    Prabowo Subianto Pakai IKN Tahun 2028

    • calendar_month Ming, 3 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, meminta agar pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diselesaikan dalam waktu 4 (empat) tahun.   Jakarta | Pada retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Sabtu, 26 Oktober 2024, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan Prabowo berharap kalau Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) RI tahun […]

  • Gerak Tari Gemu Fa Mi Re Pecahkan Rekor MURI

    Gerak Tari Gemu Fa Mi Re Pecahkan Rekor MURI

    • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT,gardaindonesia.id-Menyambut HUT Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masih dalam suasana HUT Kemerdekaan Ke-73 Republik Indonesia, digelar Gerak Tari Massal Gemu Fa Mi Re asal Maumere Nusa Tenggara Timur. Berlokasi di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Selasa/4 September 2018 pukul 08.00 wita; Gerak Tari Gemu Fa Mi Re dilaksanakan massal dan diikuti oleh 6.175 orang dari […]

  • Kick Off Gerbang Pembayaran Nasional; Gubernur diberi Gelar “Tokoh Penggerak“

    Kick Off Gerbang Pembayaran Nasional; Gubernur diberi Gelar “Tokoh Penggerak“

    • calendar_month Sab, 22 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT,gardaindonesia.id – Bank Indonesia sebagai bank sentral telah meluncurkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), Senin (4/12/2017). GPN merupakan terobosan dalam rangka menghapus sekat-sekat yang selama ini diciptakan melalui peraturan dari masing-masing bank, dimana untuk mengakses kebutuhan perbankan maupun transaksi hanya bisa dilakukan pada bank yang sama. Melalui GPN, pemilik kartu debit bank tertentu bisa bertransaksi melalui […]

  • Pulau Tanimbar Hanya Dikunjungi Dua Sosok Presiden

    Pulau Tanimbar Hanya Dikunjungi Dua Sosok Presiden

    • calendar_month Jum, 2 Sep 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 64
    • 0Komentar

    Loading

    Maluku, Garda Indonesia | Ada yang menarik dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Sejak kedatangan di Kepulauan Tanimbar, Kamis petang 1 September 2022, ribuan warga menyambut dengan gembira kedatangan Presiden ketujuh Republik Indonesia ini. “Pak Jokowi… Pak Jokowi,” teriak warga sepanjang jalan dari mulai […]

expand_less