Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Humaniora » Pindah Dana 200 Triliun dari BI ke Perbankan, Solusi atau Risiko?

Pindah Dana 200 Triliun dari BI ke Perbankan, Solusi atau Risiko?

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
  • visibility 148
  • comment 0 komentar

Loading

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa memicu reaksi pasar dan sorotan internasional. Dunia kini menunggu, apakah Purbaya mampu menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Purbaya melecutkan kebijakan pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan pun menambah bahan perdebatan.

Perspektif Purbaya, mekanisme baru ini bertujuan meningkatkan likuiditas bank, bukan dalam bentuk pembelian Surat Utang Negara (SUN), melainkan melalui rekening pemerintah di perbankan.

Kebijakan ini merupakan percobaan pertama dalam strategi fiskal baru pemerintah untuk mengatasi stagnasi ekonomi sekaligus merespons kekeringan likuiditas di sektor keuangan. Dan Purbaya yakin dana yang dipindahkan benar-benar akan beredar di masyarakat dan tidak akan kembali terserap oleh BI.

Kebijakan ini pun diyakini Purbaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses kredit, menggerakkan sektor riil, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan.

Langkah Purbaya ini menandai sikap aktif pemerintah dalam mengintervensi pasar guna memastikan roda ekonomi bergerak lebih cepat.

Reaksi pasar pergantian Sri Mulyani ke Purbaya

Pengangkatan Dr. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025 sontak mengundang perhatian luas, baik di dalam negeri maupun dunia internasional. Keputusan ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan sebuah sinyal politik dan ekonomi yang langsung diterjemahkan oleh pasar serta investor global.

Sri Mulyani dikenal luas sebagai figur dengan kredibilitas tinggi di kancah internasional. Disiplin fiskalnya memberi kepastian bagi pelaku pasar dan menjaga rating kredit Indonesia tetap stabil. Tidak heran jika kepergian beliau memunculkan tanda tanya besar: mampukah penggantinya menjaga reputasi yang sudah terbangun?

Pasar bereaksi cepat. Rupiah dan indeks saham sempat melemah pasca pengumuman, mencerminkan sikap wait and see investor. Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s pun menyoroti risiko pelebaran defisit dan asumsi pertumbuhan yang dianggap terlalu optimistis. Dengan kata lain, kepercayaan internasional tidak hilang, namun menurun dan menunggu pembuktian.

Meski demikian, Dr. Purbaya bukanlah sosok asing. Latar belakang akademis di bidang ekonomi dan pengalaman memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan kapasitas teknis yang memadai. Dalam berbagai pernyataan publik, ia menegaskan komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% PDB sesuai batas hukum, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lebih agresif, hingga 8% dalam beberapa tahun ke depan.

Pernyataan ini penting untuk menjaga persepsi internasional: bahwa meskipun ada perubahan figur, arah kebijakan fiskal tetap berada dalam koridor kehati-hatian.

Namun, tantangan sesungguhnya tidak hanya pada kapasitas pribadi, melainkan pada dinamika politik dan kebijakan publik. Tekanan untuk membiayai program-program populis—seperti bantuan sosial atau stimulus besar-besaran—berpotensi menekan disiplin fiskal. Di sinilah dunia internasional menguji konsistensi Menteri Keuangan baru: apakah ia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, stabilitas, dan keberlanjutan utang?

Salah satu kebijakan yang menimbulkan perhatian adalah pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke sistem perbankan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan dari sisi manfaat maupun risiko.

Efek positif adalah menambah likuiditas perbankan sehingga penyaluran kredit bisa lebih lancar, mendorong pertumbuhan ekonomi lewat pembiayaan UMKM, infrastruktur, atau konsumsi, stabilitas jangka pendek dengan menenangkan pasar saat gejolak likuiditas, meningkatkan kepercayaan Internasional sebagai sinyal dukungan pemerintah terhadap sektor keuangan.

Kebijakan ini memiliki potensi dampak negatif seperti risiko inflasi akibat bertambahnya jumlah uang beredar, potensi misalokasi kredit ke sektor non-produktif atau spekulatif, Ketergantungan Perbankan pada dukungan pemerintah, melemahkan disiplin internal, Sinyal Pasar Negatif jika investor asing melihat langkah ini sebagai tanda kelemahan likuiditas struktural.

Kepercayaan internasional terhadap Purbaya saat ini belum sepenuhnya solid, namun masih terbuka untuk diperkuat. Langkah-langkah awal, terutama konsistensi menjaga defisit dan transparansi fiskal, akan sangat menentukan arah persepsi global.

Pada ekonomi modern, kepercayaan adalah modal yang tidak kalah penting dari devisa. Bila Purbaya berhasil menjaga disiplin fiskal sekaligus membuktikan bahwa target pertumbuhan dapat dicapai secara realistis, bukan mustahil ia akan mengukir reputasi baru Indonesia di mata dunia.

Tantangan terbesar Menkeu Purbaya bukan sekadar menjaga angka defisit atau menyalurkan dana ke perbankan, tetapi membangun kembali kepercayaan.

Dunia internasional akan menilai Indonesia bukan hanya dari janji, melainkan dari konsistensi kebijakan dan keberanian menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan politik.(*)

Penulis (*/Oleh : Dr. Helex Wirawan, S.E., S.H., M.H.)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Teken Pedoman Implementasi UU ITE, Mahfud : Bisa Lindungi Masyarakat

    Teken Pedoman Implementasi UU ITE, Mahfud : Bisa Lindungi Masyarakat

    • calendar_month Rab, 23 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan dapat menjamin terwujudnya rasa keadilan masyarakat, sambil menunggu RUU masuk dalam perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Petunjuk teknis […]

  • Kab. Bangka Tengah Siap Bentuk Desa Bebas Pornografi Anak

    Kab. Bangka Tengah Siap Bentuk Desa Bebas Pornografi Anak

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Bangka Tengah, Garda Indonesia | Sebagai upaya perlindungan dalam mencegah anak terpapar dan menjadi objek pornografi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kembali menyelenggarakan Workshop Desa/Kelurahan Bebas Pornografi Anak, Rabu, 10 Juli 2019. “Kali ini, Kab. Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah ke-4 di Indonesia yang akan dikembangkan sebagai desa/kelurahan bebas pornografi […]

  • Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

    Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

    • calendar_month Ming, 29 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh hanya akan menguntungkan para petualang politik. Hal ini disampaikannya pada Minggu, 29 September 2019. Karena itu, Ketua DPR mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan […]

  • Sistem Irigasi Berperan Penting Wujudkan Ketahanan Pangan

    Sistem Irigasi Berperan Penting Wujudkan Ketahanan Pangan

    • calendar_month Kam, 20 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Loading

    Padang,gardaindonesia.id– Pencapaian program ketahanan pangan, membutuhkan dukungan ketahanan air. Dalam upaya meningkatkan suplai air irigasi yang kontinyu, pada periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 45 bendungan baru yang akan menambah volume tampungan 5,84 milyar m3 dan akan mampu mengairi 482.751 Ha. Pembangunan […]

  • Kapolri Sigit Prabowo Naikkan Pangkat Enam Perwira Tinggi

    Kapolri Sigit Prabowo Naikkan Pangkat Enam Perwira Tinggi

    • calendar_month Sab, 9 Apr 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat enam perwira tinggi (pati) Polri yang ditugaskan di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L). Kenaikan pangkat enam pati Polri tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor STR/305/IV/KEP./2022 tertanggal 7 April 2022. “Iya, betul (telegram) kenaikan pangkat pati,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol […]

  • Covid-19, Gubernur NTT Tunda Festival Pariwisata dan Tutup Destinasi Wisata

    Covid-19, Gubernur NTT Tunda Festival Pariwisata dan Tutup Destinasi Wisata

    • calendar_month Sab, 21 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Meski proses penanganan penyebaran risiko penularan infeksi Corona Virus Disease atau Covid-19 telah dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, namun Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) memutuskan untuk sementara menunda pelaksanaan festival pariwisata dan menutup seluruh destinasi wisata yang ada di Provinsi NTT. Adapun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diketuai Sekda […]

expand_less