Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Jokowi : Sederhanakan Prosedur, Segera Salurkan BST Tunai & BLT Desa

Presiden Jokowi : Sederhanakan Prosedur, Segera Salurkan BST Tunai & BLT Desa

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 17 Mei 2020
  • visibility 143
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan tersebut terdiri atas gratis listrik untuk pelanggan 450VA dan juga diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA bersubsidi, bantuan Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Saat menyampaikan pernyataannya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 Mei 2020, Presiden Joko Widodo secara khusus menyoroti dua jenis bantuan, yaitu BST dan BLT Desa. Kedua bantuan tersebut bernilai Rp.600 ribu per bulan yang akan diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

“Sampai saat ini saya melihat di masyarakat masih terjadi riuh rendah karena tidak mendapatkan BLT Desa dan Bansos Tunai. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini BLT Desa yang tersalurkan ke masyarakat baru 15 persen, artinya masih ada 85 persen yang belum diterima oleh masyarakat. Kemudian juga untuk Bansos Tunai ini juga baru kurang lebih 25 persen yang diterima oleh masyarakat, sehingga masih ada 75 persen yang belum diterima,” jelas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden langsung memerintahkan jajaran terkait, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar untuk mempercepat proses penyaluran BLT Desa maupun Bansos Tunai. Presiden ingin agar prosedur penyaluran bansos tersebut disederhanakan.

“Dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini baik itu BLT Desa maupun Bansos Tunai. Masyarakat saya harapkan juga menanyakan terus kepada RT, RW, atau kepala desa,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Nagekeo Aktif Kerjasama Kanwil Kemenkuham Susun Ranperda

    DPRD Nagekeo Aktif Kerjasama Kanwil Kemenkuham Susun Ranperda

    • calendar_month Sen, 27 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Loading

    Nagekeo-NTT,gardaindonesia.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD di Kabupaten Nagekeo, Senin/27 Agustus 2018. Adapun rancangan peraturan yang dibahas adalah rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD di Kabupaten Nagekeo yang telah memasuki tahap penyusunan. Hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor […]

  • Pemilik Lahan Proyek PLTP Ulumbu 5-6 Terima Ganti Rugi dari PLN

    Pemilik Lahan Proyek PLTP Ulumbu 5-6 Terima Ganti Rugi dari PLN

    • calendar_month Sel, 28 Nov 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Loading

    Mataram, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) telah melangsungkan kegiatan penyerahan uang ganti rugi kepada warga Poco Leok yang merupakan pemilik lahan dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu unit 5-6 Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Realisasi hak warga Poco Leok ini dilakukan di Kantor Camat Satar […]

  • ‘Update Covid-19 NTT’ Per 19 Maret 2020 ODP Capai 41 Orang dan Akan Meningkat

    ‘Update Covid-19 NTT’ Per 19 Maret 2020 ODP Capai 41 Orang dan Akan Meningkat

    • calendar_month Sab, 21 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Berdasar data yang di-update sejak Kamis, 19 Maret 2020 pukul 21.00 WITA, dari laporan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan kabupaten/ kota, hingga saat ini jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) menjadi 41 orang. Jika siang ini ada perkembangan di beberapa fasilitas kesehatan, kami akan update dalam beberapa jam ke depan,” tutur Kepala […]

  • Doa Tulus Penjabat Wali Kota Kupang Bagi Bank NTT

    Doa Tulus Penjabat Wali Kota Kupang Bagi Bank NTT

    • calendar_month Kam, 16 Feb 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 202
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Penjabat Walikota Kupang, George Hadjoh, memberi doa bagi Bank NTT, agar bank ini terus bertumbuh menjadi terbaik, serta terus menyandang predikat sebagai bank kebanggaan masyarakat NTT, saat memberi sambutan pada penyerahan sumbangan dari Komisaris, Direksi, Komite dan karyawan-karyawati Bank NTT kantor pusat dan KCU kepada Baduta stunting  di Puskesmas Oebobo pada […]

  • Dari Insiden Jaket PSI Itu, Sampai Wacana Duet Ganjar-Anies

    Dari Insiden Jaket PSI Itu, Sampai Wacana Duet Ganjar-Anies

    • calendar_month Kam, 24 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Supporter kesebelasan di liga Inggris terkenal heboh, sampai-sampai ada yang nyelonong ke lapangan di tengah pertandingan. Motifnya macam-macam, ada yang sekedar cari perhatian dari bintang pujaannya, atau motif lainnya. Memang di luar rencana manajer pertandingan, tapi itu kerap terjadi di banyak stadion. Ada-ada saja. Memang bikin kaget ya, tapi itu tak […]

  • Gubernur Viktor Bertekad Rubah Indeks Persepsi Korupsi Jadi Lebih Baik

    Gubernur Viktor Bertekad Rubah Indeks Persepsi Korupsi Jadi Lebih Baik

    • calendar_month Sab, 20 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Viktor Bungtilu Laiskodat, Gubernur 1 NTT, bertekad merubah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) NTT menjadi lebih baik. Karena korupsi berkaitan erat dengan karakter manusia. “Hari ini IPK NTT adalah keempat yang terburuk dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sebagai Gubernur saya ingin agar ke depan turun jauh tingkat persepsi publik terhadap korupsi penyelenggara negara […]

expand_less