Program Prabowo Ini Tuai Sorotan
- account_circle Penulis
- calendar_month Sel, 16 Sep 2025
- visibility 2
- comment 0 komentar
Program ini masuk Instruksi Presiden No 7 Tahun 2025 dan menargetkan 330 ribu sekolah hingga akhir 2025. Prabowo menyebut saat ini 30 ribu sekolah sudah menerima perangkat, dengan target 100 ribu sekolah pada 10 November.
Jakarta | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan program pembagian smart TV untuk sekolah dibiayai lewat APBN 2025. “Itu [menggunakan] anggaran 2025 ya, bukan anggaran 2026. Anggaran sudah ada 2025, sekarang kita proses melaksanakan anggaran 2025,” ujarnya di Senayan, Senin, 15 September 2025.
Program ini masuk Instruksi Presiden No 7 Tahun 2025 dan menargetkan 330 ribu sekolah hingga akhir 2025. Prabowo menyebut saat ini 30 ribu sekolah sudah menerima perangkat, dengan target 100 ribu sekolah pada 10 November. “Sekarang kita sudah sebarkan, tetapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar. Tahun depan kita tambah satu sekolah tiga layar,” katanya.
Smart TV atau interactive flat panel (IFP) yang dibagikan berukuran 75 inci, berbasis Android 13 dengan memori 16 GB, terintegrasi Merdeka Mengajar, dan dibeli dari produsen Tiongkok, Hisense, seharga Rp26 juta per unit.
Deputi LKPP Setya Budi Arijanta menyebut Hisense dipilih lewat penunjukan langsung karena menawarkan harga lebih murah dibanding Acer. Namun, distribusi perangkat ini menuai kritik. JPPI menilai bantuan diberikan tanpa kajian, karena sekolah elite yang sudah punya fasilitas tetap mendapat jatah, sementara sekolah di daerah masih terkendala infrastruktur.
“Ini menyebabkan pemanfaatan hanya sesaat dan tidak optimal,” kata Koordinator JPPI Ubaid Matraji.
Wakil Kepala SMA Negeri 1 Jakarta Nunun Nurholifah juga menilai sekolahnya tidak membutuhkan smart TV karena sudah lengkap proyektor.
Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengingatkan potensi korupsi, “Jangan sampai ada chromebook jilid dua.” CEO Jurusanku, Ina Liem, juga menyebut proyek belasan triliun ini berpotensi mubazir dan sarat masalah.
Mu’ti menegaskan sekolah berhak menolak bantuan jika merasa tidak perlu. “Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” katanya.
Sementara itu, Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Gogot Suharwoto menegaskan program ini penting untuk membangun ekosistem digital classroom sesuai tuntutan zaman.(*)
Sumber (*/melihatindonesia)
- Penulis: Penulis
Saat ini belum ada komentar