Rakornas dengan Pemprov NTT, Presiden Minta Jaga Tata Kelola Keuangan

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Saya perlu mengingatkan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Angka ini merupakan jumlah yang besar, maka tata kelola harus baik, sasarannya tepat, prosedur tidak berbelit dan sederhana, outcome dan output-nya harus besar dan maksimal,” pinta Presiden Jokowi saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 melalui video conference, pada Senin, 15 Juni 2020.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo meminta agar setiap tata kelola keuangan dan akuntabilitas harus dijaga dan tetap transparan oleh setiap lembaga. Instruksi presiden tersebut disampaikannya kepada Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi; Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, para asisten dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Karena itu, Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk mengawal dan mengawasi dana tersebut dengan baik. “Aspek kontrol harus lebih ditingkatkan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah maka harus segera diperhatikan. Jangan sampai dibiarkan. Bangun sistem peringatan dini. Perkuat tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Kita tidak main-main dalam akuntabilitas,” tegas Presiden Jokowi.

“Kalau ada niat korupsi maka silakan Bapak dan Ibu digigit dengan keras. Uang negara adalah kepercayaan rakyat yang harus dijaga. Penegakan Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Penyidik dan Aparatur Sipil Negara harus perhatikan hal itu,” katanya.

Dia menambahkan, “Saya ingatkan jangan menggigit yang tidak bersalah dan jangan menebar ketakutan pada pelaksana tugas. BPKP dan Inspektorat harus fokus pada pencegahan dan perbaikan. Perlu kerja sama dan sinergi bersama lembaga pemeriksa. Demikian juga sinergi antara aparat penegak hukum. Saya yakin kita bisa bekerja lebih baik dengan dukungan rakyat untuk mengawal agenda-agenda besar menuju Indonesia maju.”

Dijelaskannya, saat ini dunia sedang menghadapi kondisi yang luar biasa sulit. Ada 215 negara kini berjuang menghadapi darurat kesehatan dan dampak ekonomi yang dahsyat mulai dari produksi yang bermasalah, suplai terganggu dan pertumbuhan ekonomi juga terganggu.

“Sekali lagi, dalam situasi seperti ini yang tengah dihadapi semua negara dan tentunya butuh respons dari Pemerintah yang cepat dan tepat. Dari bidang kesehatan kita harus berusaha mencegah penyebaran Covid-19. Yang sehat kita jaga agar jangan sampai tertular, dan yang sakit kita rawat sampai sembuh,” ucap Presiden Jokowi.

“Di bidang sosial ekonomi kita juga harus menjamin warga yang kurang mampu, yang terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan sosial. Kita juga ingin Sektor UMKM mampu bertahan dan para pelaku usaha harus tetap bergerak. Semua langkah pemerintah yang cepat dan tepat ,” tambahnya.

Dalam Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, Muhamad Yusuf Ateh, dijelaskan Rakornas tersebut dihadiri 966 peserta dan digelar dengan tema ‘Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pemeriksa Eksternal, dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional”. (*/rb)

Sumber berita dan foto (*/Meldo Nailopo/Pelaksana Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)