Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Telisik Cara Penyerahan Uang Komitmen Fee Agar Tak Terlacak KPK

Telisik Cara Penyerahan Uang Komitmen Fee Agar Tak Terlacak KPK

  • account_circle Rosadi Jamani
  • calendar_month Ming, 14 Des 2025
  • visibility 497
  • comment 0 komentar

Loading

Sudah deal fee 10%, lalu bagaimana cara menyerahkan uang dalam jumlah besar? Transfer jelas tak mungkin. Inilah yang mau saya bahas. Bagian ini, bisa dikatakan seni korupsi paling menakjubkan, hanya ada di negeri ini.

Kalau kemarin kita bahas komitmen fee dari sisi “teori konspirasi warung kopi”, maka sekarang kita buka pintu ke ruang paling remang, cara uang itu diserahkan tanpa menimbulkan jejak digital. Ini bukan sekadar trik, lae. Ini karya seni. Kalau korupsi ada nominasi Piala Citra, bagian ini pasti menang kategori “Sinematografi Terbaik”.

Begini, tong! Transfer bank itu sudah bukan pilihan. Itu semacam mengirim surat cinta ke PPATK sambil nyelipkan nomor kamar hotel. Begitu angka mencurigakan muncul, PPATK langsung panggil KPK, KPK panggil jaksa, jaksa panggil wartawan, wartawan panggil tukang drone, habislah semuanya. Maka para pemain ini kompak, semua harus tunai, cash, gepok demi gepok, lembar demi lembar seperti adegan gangster tapi versi domestik.

Namun tentu saja, kontraktor tidak mungkin datang langsung ke rumah bupati bawa koper, ketuk pintu, lalu bilang, “Pak, ini jatah Bapak.” Terlalu norak. Terlalu gampang ditangkap. Terlalu memalukan kalau masuk berita. Maka muncullah tokoh paling penting dalam ekosistem ini, perantara tingkat dewa. Mereka ini bukan sembarang orang. Biasanya adik kandung, keponakan, ipar, ajudan, atau staf khusus yang kesetiaannya kadang lebih tinggi dari loyalitas pengawal kerajaan.

Kontraktor setor dulu ke perantara ini. Titik temu? Bisa di parkiran mall yang sudah gelap, kafe ujung gang, toko keluarga, atau lokasi “random terencana” seperti bagasi mobil yang ditinggal lima menit. Uangnya disamarkan, masuk kotak sembako, kardus isi durian, tas belanja, kardus bekas air mineral, pokoknya semua barang yang tidak akan bikin orang berpikir “wah, ini pasti uang haram”.

Setelah itu, distribusinya pindah ke jalur ninja. Kadang perantara serahkan ke bos besar malam-malam lewat pintu samping rumah. Kadang lewat vila, kadang di mobil, kadang disisipkan ke acara keluarga. Yang paling epik, amplop tebal masuk barisan angpau pernikahan, padahal penerimanya bukan mempelai tapi “petinggi pembangunan kabupaten”.

Jumlah besar tidak bisa diserahkan sekaligus. Fee miliaran itu dibagi tiga. Awal proyek, SPK, dan progres. Ada juga yang campur mata uang asing biar gepoknya enggak terlalu tebal. Dolar dan Singapura jadi sahabat dekat koruptor.

Yang lucu, meski cara mereka masih zaman batu, cash only, penegak hukum sudah naik level. KPK sekarang mainnya bukan cuma sadap telepon. Mereka pakai forensik digital, mobile forensic, audio forensic, sampai analisis metadata. Pesan “apel lima kilo sudah siap” bisa dianggap kode. Lonjakan gaya hidup perantara bisa jadi pintu masuk. Bahkan lokasi parkir mobil bisa dianalisis dari BTS. Koruptor main petak umpet, tapi yang nyari pakai satelit.

Contoh segar seperti kasus Bupati Lampung Tengah bulan kemarin, fee miliaran berputar lewat kerabat, sebagian cash, sebagian dolar. Disita di rumah, disita di mobil. Klasik, tapi efektif, buat KPK.

Pada akhirnya, seberapa halus pun mereka sembunyi, selalu ada satu momen bodoh, HP lupa dihapus, WA salah kirim, mobil parkir sembarangan, amplop jatuh di lantai. Di situlah rompi oranye memanggil nama mereka dengan penuh kasih.

Semoga ritual gelap ini segera punah. APBD itu harusnya buat rakyat, bukan buat “seni pertunjukan uang tunai tanpa jejak”. Kita tunggu hari ketika korupsi bukan lagi teater absurd, tapi fosil peradaban. Cuma, kapan waktu itu akan tiba? (*)

 

  • Penulis: Rosadi Jamani

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU: Delapan Kabupaten di NTT Bakal Pemilu Ulang

    KPU: Delapan Kabupaten di NTT Bakal Pemilu Ulang

    • calendar_month Jum, 16 Feb 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 153
    • 1Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pemilihan umum (Pemilu) pada Rabu, 14 Februari 2024 menyisihkan berbagai peristiwa. Perhelatan yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali itu di Nusa Tenggara Timur (NTT) pun sempat terhalang oleh peristiwa alam dan sumber daya manusia atau kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), namun dapat diatasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara […]

  • Clarita Mawarni Salem asal Timor Tengah Utara – Puteri Pariwisata NTT 2019

    Clarita Mawarni Salem asal Timor Tengah Utara – Puteri Pariwisata NTT 2019

    • calendar_month Sel, 16 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 263
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | 17 peserta dari kab/kota se-NTT dan 3 peserta umum bersaing dalam Ajang Grand Final Pemilihan Putri Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019, bertempat di Hotel Aston pada Sabtu, 13 Juli 2019, ajang tahunan yang dihelat oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispakeraf) NTT ini bertujuan memilih wakil kaum milenial untuk meningkatkan […]

  • Cegah Stunting, Jokowi : Pranikah Harus Siap Lahir Batin

    Cegah Stunting, Jokowi : Pranikah Harus Siap Lahir Batin

    • calendar_month Rab, 25 Jan 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah untuk mencegah permasalahan gagal tumbuh (stunting). Kepala Negara menyampaikan hal tersebut kepada awak media sebagai respons atas tingginya angka pernikahan dini di sejumlah daerah di Indonesia. “Masalah stunting itu juga masalah mengenai bagaimana kita menyiapkan prahamil, dan saat hamil, penting. Sehingga […]

  • KOMPAK NTT Desak KPK Telusuri Kasus Dugaan Korupsi Anita Jacoba Gah

    KOMPAK NTT Desak KPK Telusuri Kasus Dugaan Korupsi Anita Jacoba Gah

    • calendar_month Sab, 15 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta,gardaindonesia.id – Berdasar pada hasil investigasi Pusat Anti Korupsi Undana (PAKU) dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Koruspi Nusa Tenggara Timur (KOMPAK NTT); Dua lembaga ini kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meminta agar KPK dapat menindaklanjuti dugaan korupsi dana subsidi pendidikan layanan khusus Dinas Pendidikan Provinsi NTT, yang diduga dilakukan anggota DPR RI, Anita […]

  • NTB NTT Menuju Swasembada Energi

    NTB NTT Menuju Swasembada Energi

    • calendar_month Jum, 1 Agu 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Loading

    Melalui swasembada energi, kata GM PLN UIP Nusra, masyarakat NTB dan NTT dapat menikmati listrik andal tanpa kedip yang penting dalam menunjang aktivitas keseharian maupun industrial sebagai mesin penggerak roda perekonomian wilayah.   Mataram | General Manager (GM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Yasir, memaparkan swasembada energi menjadi arah pembangunan […]

  • Ansy Sentil Deteksi Gempa, SPK Perkuat Alat & Anggaran BPBD

    Ansy Sentil Deteksi Gempa, SPK Perkuat Alat & Anggaran BPBD

    • calendar_month Rab, 6 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang | Debat terbuka kedua paslon gubernur dan wakil gubernur NTT yang dihelat KPU di Auditorium Undana pada Rabu malam, 6 November 2024. Tema debat kedua tentang mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan dan inklusif ini juga menyoal kesiapan Pemprov NTT menghadapi bencana alam. Ada yang menarik saat sesi saling menanggapi pertanyaan pertama […]

expand_less