Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Anak dan Perempuan » Tindak Kekerasan terhadap Perempuan & Anak di NTT Ibarat Gunung Es

Tindak Kekerasan terhadap Perempuan & Anak di NTT Ibarat Gunung Es

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 20 Okt 2018
  • visibility 133
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi di Kota Kupang dan berupa fonemona gunung es. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT masih simpang siur.

“Persoalan tindak kekerasan perempuan dan anak ibarat gunung es, sedikit nampak ke permukaan dan banyak yang tergenang dibawah. Data yang masuk simpang siur; ada yang ditangani oleh Polda NTT, Lembaga Masyarakat (LM) dan Pemerintah,“ jelas Kadis PPPA NTT, Dra. Bernadeta M Usboko,M.Si., saat Sosialisasi Akses partisipasi kontrol dan manfaat, Sehari Bersama Anak, Pengolahan/Daur Ulang Sampah menjadi Pupuk, dan Sosialisasi terkait advokasi hak anak oleh Forkomwil PUSPA NTT, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, Kamis (18/10/18) petang

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas PPPA NTT memiliki Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang berada di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, namun belum dimaksimalkan. Dinas PPPA sebagai admin dan operator berasal dari SKPD terkait, Polda, dan LM.

“Telah dilakukan Diklat Simfoni PPPA namun SDM teman-teman yang belum maksimal untuk menggunakan fasilitas yang ada dan jaringan Internet di daerah yang belum optimal; sehingga data yang ada belum valid untuk menjawab persoalan kekerasan termasuk perdagangan orang,“ terang Erni Usboko panggilan akrab Kadis PPPA NTT.

Lanjut Erni, Namun harus terus digiatkan, karena jika Informasi terjadi 1 (satu) pintu maka intervensi yang akan diberikan kepada siapa saja tentunya sangat jelas. Kalo data berbeda di berbagai tempat dengan model berbeda maka intervensi yang akan diberikan tidak bisa sama.

“Tercatat 1.440 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur hingga September 2018,“ ungkap Kadis PPPA NTT.

Di 18 kabupaten/kota terdapat P2TP2A dan Satgas yang melaksanakan check poin dan menjangkau keluarga korban kekerasan. “Jika ada laporan masuk ke P2TP2A maka anggota Satgas akan menjangkau lokasi kejadian dengan melakukan observasi, investigasi, wawancara dan dibawa ke P2TP2A untuk diadakan pencatatan lebih lanjut dan masuk ke Simfoni PPPA,“ pungkas Kadis PPPA.

Penulis dan Editor (+ rony banase )

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemendes PDT Instruksikan Delapan Larangan Penggunaan Dana Desa

    Kemendes PDT Instruksikan Delapan Larangan Penggunaan Dana Desa

    • calendar_month Sab, 31 Jan 2026
    • account_circle Penulis
    • visibility 784
    • 0Komentar

    Loading

    Delapan larangan itu menegaskan bahwa Dana Desa tidak boleh digunakan di luar prioritas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.   Jakarta | Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menginstruksikan delapan larangan penggunaan Dana Desa kepada seluruh kepala desa yang mulai berlaku pada tahun 2026. […]

  • Diskon Listrik 50% Batal, Ini 5 Diskon Pengganti Termasuk Tiket Pesawat

    Diskon Listrik 50% Batal, Ini 5 Diskon Pengganti Termasuk Tiket Pesawat

    • calendar_month Sel, 3 Jun 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Loading

    Presiden Prabowo Subianto, kata Sri Mulyani, memutuskan memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan memperkuat stabilitas perekonomian.   Jakarta | Pemerintah membatalkan pemberian diskon tarif listrik 50% untuk periode Juni—Juli 2025 ini. Kebijakan ini terpental dari rencana pemerintah memberikan 6 (enam) stimulus ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian nasional. Menteri Keuangan (Menkeu), […]

  • IMO-Indonesia Dukung Dewan Pers Sukseskan Pilkada Serentak 2024

    IMO-Indonesia Dukung Dewan Pers Sukseskan Pilkada Serentak 2024

    • calendar_month Sab, 22 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 173
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, Ikatan Media Online (IMO) Indonesia terus mendukung Dewan Pers memerangi pemberitaan palsu (hoax) yang tersebar di berbagai platform baik media sosial maupun media massa. Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail menuturkan organisasinya selama ini selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak Dewan Pers guna membangun iklim […]

  • Warga TTS Tewas Disambar Petir Saat Cas Telepon Seluler di Rumahnya

    Warga TTS Tewas Disambar Petir Saat Cas Telepon Seluler di Rumahnya

    • calendar_month Jum, 7 Jan 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Loading

    SoE – Garda Indonesia | Delfina Babys (24), seorang warga dusun IV, Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas disambar petir saat sedang mengecas telepon seluler atau handphone di dalam rumahnya pada Kamis, 6 Januari 2022, pukul 14.00 WITA. Adapun 3 (tiga) korban selamat lainnya, yakni […]

  • Gibran Si Minim Etika Itu Seorang Cawapres

    Gibran Si Minim Etika Itu Seorang Cawapres

    • calendar_month Sen, 22 Jan 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 252
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Lapia Adwinka Wulandari Toleh kanan-kiri, nunduk, tidak sampai jongkok kok, aman. Kelakuan siapa itu? Gibran Rakabuming Raka yang katanya sedang mencari jawaban Prof Mahfud soal green inflation di kolong podium. Loh, ya jelas tidak bakal ketemu, wong dia saja baru di pemerintahan dua tahunan ini kok. Waktu Prof Mahfud jadi ketua Mahkamah Konstitusi […]

  • Mensesneg Pratikno: Pemerintah Tak Ada Niat Ubah UU Pilkada dan UU Pemilu

    Mensesneg Pratikno: Pemerintah Tak Ada Niat Ubah UU Pilkada dan UU Pemilu

    • calendar_month Kam, 18 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang […]

expand_less