Usai Bangun Huntara, Pemerintah Realisasi Bangun Hunian Tetap di Palu

Palu, Garda Indonesia | Sembilan bulan pasca bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu dan sekitarnya, pemerintah kini mulai membangun hunian tetap untuk para korban yang terkena bencana. Untuk tahap awal, akan dibangun sejumlah 3.800 unit hunian tetap di 3 (tiga) lokasi yaitu Tondo, Duyu dan Pombewe.

“Saat ini penanganan bencana alam di Sulawesi Tengah telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang direncanakan dua tahun ke depan. Fokus utama pada tahap ini adalah pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian maupun di Hunian Sementara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto pada acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Huntap dan Rapat Koordinasi Tahap Rehabilitasi – Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Alam di Sulawesi Tengah, Senin, 1 Juli 2019

Pembangunan Huntap ini ditandai dengan peletakkan batu pertama di Desa Pombewe, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi.

“Untuk pembangunan Huntap ini memang ada beberapa tahap, tidak bisa sekaligus maka dibangun 3.800 unit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Tentu saja jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak, namun pemerintah terus berusaha memenuhi kebutuhan Huntap, baik yang didukung melalui dana APBN maupun pinjaman luar negeri,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Peletakan batu pertama oleh Menkopolhukam Wiranto

Menko Polhukam yang juga merupakan koordinator penanganan gempa di Sulteng ini berharap agar pembangunan Huntap ini tidak mangkrak. Menurutnya, hal ini justru harus menjadi rangsangan bagi Pemerintah Pusat, Daerah, dan yayasan kemanusiaan dan masyarakat untuk bersama-sama kembali membangun Palu.

“Untuk itu dibutuhkan koordinasi yang ketat dan kerja sama semua pihak, baik Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah maupun masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya agar Tahap Rehab-Rekon ini dapat berjalan lancar tanpa kendala yang berarti,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengajak peran serta masyarakat dan pengusaha lokal. Tujuannya adalah untuk memacu roda perekonomian daerah dan masyarakat, sekaligus untuk menumbuhkan “rasa ikut memiliki”, dan meminimalkan ekses-ekses negatif yang mungkin timbul.

Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, perhitungan sementara dibutuhkan sekitar 11 ribu unit hunian tetap. Namun, baru 3 ribu yang saat ini akan dibangun, sedangkan sisanya sekitar 8 ribu sedang memasuki tahap lelang.

“(kalau ada yayasan yang mau bantu) tinggal kurangi saja yang 8 ribu itu, kan nanti bertahap ada tahap 1 sampai 3. Tapi yang pasti lahan sudah ada, inikan baru sekitar 100-an hektare, dia bisa sampai 362 hektare. Nanti kita kerjakan 100 hektare dulu, bertahap sambil kita evaluasi dan hitung berapa kebutuhannya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, terdapat sekitar 11.788 hunian yang diperlukan masyarakat korban bencana alam di Palu, Donggala, dan Sigi. Jumlah itu masih bisa bertambah.

Saat ini masih banyak korban bencana alam di Palu, Donggala, dan Sigi yang tinggal di hunian sementara (huntara). Ada 699 unit huntara di 72 lokasi yang sudah selesai dibangun.

Dari 699 huntara, 288 berada di Kabupaten Palu, 221 unit di Sigi, dan 190 di Donggala. Huntara yang sudah dihuni masyarakat sebanyak 644 unit.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Bupati Sigi Irwan Lapata, Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate, Kapolres Sigi AKBP Wawan Sumantri, Dandim 1306/Donggala Letnan Kolonel Kav I Made Maha Yudhiksa, dan Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.(*)

Sumber berita (*/Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase)