Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Anak dan Perempuan » Kasus KDRT Menurun, Kemen PPPA Konsisten Dorong Layanan Saat Pandemi

Kasus KDRT Menurun, Kemen PPPA Konsisten Dorong Layanan Saat Pandemi

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 29 Mei 2020
  • visibility 158
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Berada di rumah selama masa pandemik Covid-19 ternyata tidak menghilangkan risiko kekerasan bisa terjadi dalam rumah tangga. Meski laju pertumbuhan kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan penurunan, namun kasus kekerasan masih terjadi dalam lingkup domestik.

“Kelompok perempuan dan anak paling rentan mengalami kekerasan. Kondisi ini dapat bertambah parah bila dibarengi kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik, seperti kehilangan pekerjaan dan PHK,” ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes.

Data Simfoni PPA Kemen PPPA menunjuk bahwa ada penurunan laju pertumbuhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam masa tanggap darurat Covid-19, dari sebelumnya terlapor 10 kasus/hari menjadi 3 kasus/hari. Dari data tersebut pada periode 1 Januari—28 Februari 2020 tercatat ada 577 kasus KDRT, sedangkan pada 29 Februari—27 Mei 2020 tercatat ada 278 kasus KDRT. Meski mengalami tren penurunan, berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan nyatanya sangat berdampak di masa pandemik ini.

Suasana Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 melalui pertemuan virtual pada Kamis, 28 Mei 2020

“Dampak kekerasan terhadap perempuan jika dikaitkan dalam konteks sekarang dapat menurunkan daya juang perempuan baik secara fisik maupun mental dalam melawan Covid-19. Data tersebut sudah cukup untuk meyakinkan kita bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT merupakan masalah serius dan perlu dicarikan solusinya,” tambah Vennetia.

Dalam rangka meningkatkan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam situasi pandemik Covid-19, Kemen PPPA melalui Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemik Covid-19 melalui pertemuan virtual pada Kamis, 28 Mei 2020.

Kegiatan ini diutamakan bagi Kelompok Kerja Daerah ditingkat Provinsi seperti Dinas PPPA dan UPTD/P2TP2A di daerah guna meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan korban KDRT dengan mengedepankan perspektif korban.

Selain menyelenggarakan kegiatan tersebut, Kemen PPPA juga telah melakukan berbagai langkah strategis dalam masa pandemik Covid-19, seperti mengusung gerakan BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), terlibat dalam Sistem Layanan Nasional untuk Kesehatan Jiwa (SEJIWA), membuat Protokol Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Di Masa Pandemik Covid-19, dan pemberian bantuan kebutuhan spesifik bagi perempuan, serta melakukan sosialisasi dan edukasi melalui KIE.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mendagri Hormati MK Sahkan Suket Jadi Syarat Coblos  Pemilu 2019

    Mendagri Hormati MK Sahkan Suket Jadi Syarat Coblos Pemilu 2019

    • calendar_month Jum, 29 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 189
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghormati dan menyambut baik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan Nomor Perkara 20/PUU-XVII/2019 yang mengesahkan Surat Keterangan (Suket) menjadi syarat mencoblos pada Pemilu Serentak Tahun 2019. “Kemendagri menghormati Putusan MK yang mengesahkan Surat […]

  • HPI ke-110, Kesetaraan Peran & Komunikasi Jadi Kunci Utama dalam Keluarga

    HPI ke-110, Kesetaraan Peran & Komunikasi Jadi Kunci Utama dalam Keluarga

    • calendar_month Jum, 6 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional (HPI) ke-110 (International Women’s Day) dirayakan pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghelat sosialisasi Kepedulian terhadap Perempuan dengan tema “Kesetaraan dalam Keluarga, Sumber Daya, dan Kepemimpinan” pada Jumat, 6 Maret 2020. Baca […]

  • Pigai Minta Gubernur NTT Data Warga Miskin Pasca Bunuh Diri Anak SD

    Pigai Minta Gubernur NTT Data Warga Miskin Pasca Bunuh Diri Anak SD

    • calendar_month Jum, 6 Feb 2026
    • account_circle Penulis
    • visibility 448
    • 0Komentar

    Loading

    Pigai menilai masalah administrasi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi negara dalam melayani warga miskin. Lanjutnya, Mendagri Tito Karnavian telah memerintahkan kepala daerah untuk menertibkan administrasi kependudukan agar kasus serupa tidak terulang.   Jakarta | Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena mengeluarkan surat edaran untuk mengidentifikasi masyarakat miskin […]

  • George, Sang Inspirator dan Eksekutor

    George, Sang Inspirator dan Eksekutor

    • calendar_month Jum, 26 Jul 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Sam Babys, Staf Biro Umum Setda Provinsi NTT Rabu petang, 24 Juli 2024, saya mendapat informasi dari salah satu rekan kerja di Biro Umum Setda Provinsi NTT bahwa mantan Kepala Biro Umum kami, Bapak George M. Hadjoh yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT memutuskan untuk pensiun dari […]

  • Pemprov NTT Raih Opini WTP 10 Tahun Berturut-turut

    Pemprov NTT Raih Opini WTP 10 Tahun Berturut-turut

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 1Komentar

    Loading

    “Laporan WTP adalah sebuah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja fiskal dan tata kelola pemerintahan. Opini WTP adalah pintu masuk bukan titik akhir sebab WTP mencerminkan kualitas kinerja keuangan” Ketua DPRD, Emilia Nomleni.   Kupang | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan […]

  • Anita Gah Konsisten Sosialisai Empat Pilar Kebangsaan

    Anita Gah Konsisten Sosialisai Empat Pilar Kebangsaan

    • calendar_month Sel, 18 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT,gardaindonesia.id–Anita Jacoba Gah, Anggota DPR RI Komisi X (pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan) dari Fraksi Partai Demokrat konsisten melaksanakan sosialisasi 4 (empat) Pilar Kebangsaan bagi konstituen di Kota/Kab Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengambil tempat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gereja Wesleyan Indonesia (GWI) Mahanain Namosain Kota Kupang-NTT, Selasa/18 September 2018 pukul 09.00 wita-selesai; […]

expand_less