Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Semester I 2020, Ini Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara Rp.79 Triliun

Semester I 2020, Ini Torehan Prestasi KPK; Selamatkan Uang Negara Rp.79 Triliun

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 28 Jul 2020
  • visibility 124
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Selama satu semester kerja sejak Januari—Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di bawah komando Firli Bahuri ternyata banyak menorehkan prestasi, sehingga publik dapat mengetahui torehan prestasi dimaksud.

“Penyampaian capaian-capaian hasil kerja KPK selama satu semester ini tidak dimaksudkan untuk show off, tapi hanya sebatas menginformasikan apa-apa saja capaian kinerja, bahwa selama ini kami bekerja dan bekerja,” terang Firli, pada Senin, 27 Juli 2020.

Adapun perincian kinerja KPK selama Januari—Juni 2020, KPK telah menangani perkara korupsi sebagai berikut :

Perkara penyidikan sebanyak 160 perkara. Pemeriksaan saksi sebanyak 3.512 orang. Pemanggilan tersangka dan penetapan tersangka sebanyak 85 orang. KPK juga sudah melakukan penangkapan dan penahanan pelaku korupsi 61 orang. Tersangka yang belum ditahan 24 orang.

Adapun perkara yang telah diselesaikan oleh KPK sebanyak 99 perkara. Terdiri dari 82 perkara sudah inkrah dan 17 perkara masih dalam proses penuntutan.

Selain itu, lembaga antirasuah itu juga melakukan penggeledahan sebanyak 25 kali dan penyitaan sebanyak 201 kali.

“Untuk bidang pencegahan dengan kegiatan intervensi berupa penertiban aset daerah, pajak, sertifikasi lahan oleh KPK telah menyelamatkan keuangan negara sekitar Rp.79 triliun,” terang Firli.

Dengan rincian sebagai berikut: Pajak Daerah per 30 Juni 2019 total Rp.80,6 triliun per 30 Juni 2020 turun 12% menjadi Rp.70,8 triliun. Ini karena ekonomi terutama hotel restoran lesu.

Penerbitan sertifikat untuk program sertifikasi tanah pemda total 6.147 persil seluas 18 juta meter persegi nilai Rp.3,8 triliun. Pemulihan aset per Juni 2020 dari pihak ke 3 total seluruh pemda se Indonesia 479 bidang senilai Rp.762 miliar.

Fasum dan Fasos yang diserahkan ke pemda se-Indonesia, umumnya kota saja 367 bidang senilai Rp.1,1 triliun. Piutang pemda se-Indonesia yang berhasil ditagihkan dengan kerja sama Kejati/Kejari sebesar Rp.4.2 triliun.

“KPK juga selalu membuka diri atas peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, penggiat antikorupsi, aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Lembaga Peradilan) dan unsur lembaga pemerintahan, untuk bersama-sama bersinergi, berkomitmen dalam pemberantasan korupsi,”pungkas jenderal polisi bintang tiga ini. (*)

Sumber berita dan foto (*/fyi)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dinas Pendidikan Sumba Barat Bangun Kemitraan dengan YLAI

    Dinas Pendidikan Sumba Barat Bangun Kemitraan dengan YLAI

    • calendar_month Rab, 28 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Loading

    Waikabubak, Garda Indonesia | Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Yayasan Literasi Anak Indonesia, di Aula Kantor Dinas Pendidikan pada Rabu, 28 Agustus 2019. MoU tersebut berisi kesepakatan untuk memperpanjang pelaksanaan program Membaca Berimbang di Sumba Barat. YLAI bersama INOVASI telah melaksanakan program Membaca Berimbang di Sumba […]

  • PLN Siap Strategi Mitigasi Perubahan Iklim ‘Carbon Neutral’ pada 2060

    PLN Siap Strategi Mitigasi Perubahan Iklim ‘Carbon Neutral’ pada 2060

    • calendar_month Sel, 30 Agu 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Loading

    Nusa Dua, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) melakukan sejumlah upaya mitigasi perubahan iklim, salah satunya dengan memaksimalkan operasional pembangkit yang ada dan secara paralel mengganti pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evy Haryadi mengatakan, PLN telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Selain dukungan penugasan dari pemerintah, juga sebagai bentuk tanggung […]

  • Minuman Tradisional di Pusaran Kebijakan

    Minuman Tradisional di Pusaran Kebijakan

    • calendar_month Sel, 2 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Felix Nesi Koreksi jika saya salah. Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 adalah untuk membuka investasi industri alkohol di 4 provinsi — yang beberapa tahun ini ditutup dan terdaftar sebagai investasi negatif. Tidak serta merta untuk membuat kita merayakan Alkohol dan menganggap negara mendukung orang untuk mabuk-mabukan, atau semacam itu. Bagaimanapun, saya melihat […]

  • Bupati TTU Ray Fernandes: Kita Harus Hargai & Hormati Tata Busana Adat

    Bupati TTU Ray Fernandes: Kita Harus Hargai & Hormati Tata Busana Adat

    • calendar_month Sen, 23 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Loading

    Kefa-T.T.U, Garda Indonesia | “Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun kami telah mewajibkan ASN dan masyarakat untuk mengenakan busana adat lengkap,” ujar Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) usai upacara bendera memperingati HUT ke-97 Kota Kefamenanu pada Minggu, 22 September 2019 di Kantor Bupati TTU. “Setiap hari kamis sejak sembilan tahun lalu, seluruh aparatur mengenakan […]

  • Empat Arahan Presiden Jokowi Tentang  Pengendalian Karhutla

    Empat Arahan Presiden Jokowi Tentang Pengendalian Karhutla

    • calendar_month Rab, 7 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo memberikan empat arahan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Arahan tersebut disampaikan olehnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 6 Agustus 2019. Di hadapan sejumlah kepala daerah dan perangkat kepolisian serta TNI dari […]

  • Kementerian Desa Fasilitasi Desa Bersih Narkoba di Provinsi NTT

    Kementerian Desa Fasilitasi Desa Bersih Narkoba di Provinsi NTT

    • calendar_month Sab, 5 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sepuluh Provinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur dijadikan Kementerian Desa sebagai daerah yang difasilitasi untuk pembentukan Desa Bebas Narkoba atau Desa Bersinar. Sepuluh desa yang difasilitasi antara lain Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, Ambon, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan […]

expand_less