Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Anak dan Perempuan » Menteri Bintang Serukan Komitmen Perlindungan bagi Anak Indonesia

Menteri Bintang Serukan Komitmen Perlindungan bagi Anak Indonesia

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 19 Agu 2020
  • visibility 148
  • comment 0 komentar

Loading

Makassar, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengajak seluruh masyarakat Indonesia berkomitmen terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia, terlebih dalam situasi pandemi, di mana hambatan dan tantangan semakin besar. Hal tersebut disampaikan Menteri Bintang saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar pada Rabu, 19 Agustus 2020.

“HAN nyatanya bukan sebatas kegiatan seremonial. Namun menjadi pengingat bagi kita semua untuk berkomitmen dalam meningkatkan kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah masih terjadi pada anak-anak kita. Terlebih dalam situasi pandemi, hambatan untuk memberikan perlindungan khusus dan pemenuhan hak anak-anak menjadi semakin besar, namun jangan menyurutkan semangat kita untuk mewujudkannya. Semua anak adalah anak kita. Melindungi anak adalah kewajiban kita bersama,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang mengapresiasi Pemerintah Sulawesi Selatan atas komitmen dan upayanya dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Komitmen tersebut diperkuat dengan dinobatkannya Istri Gubernur Sulawesi Selatan sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Liestiaty F. Nurdin sebagai Bunda Forum Anak Sulawesi Selatan (FASS).

“Dengan dinobatkannya Bunda Liestianty F. Nurdin sebagai Bunda Forum Anak Sulawesi Selatan, kami berharap suara Forum Anak Sulawesi Selatan semakin didengarkan dan dipertimbangkan agar dapat terlibat dalam memajukan daerahnya masing-masing. Saya percaya Bunda Liestianty F. Nurdin akan melakukan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” tutur Menteri Bintang.

Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat mengukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Liestiaty F. Nurdin sebagai Bunda Forum Anak Sulawesi Selatan (FASS)

Selain dilakukan penobatan Bunda FASS, dalam kegiatan Puncak Peringatan HAN Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 juga dilakukan Pengukuhan Pengurus FASS Periode 2020—2021, Pencanangan Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) hingga tingkat desa dan kelurahan, serta Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Hari Kemerdekaan bukan hanya sebuah kata. Seluruh masyarakat dan anak-anak di Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita jadikan momentum dan maknai Hari Kemerdekaan sebagai sebuah kesempatan untuk meraih mimpi menjadi nyata dan berkarya tanpa batas bagi kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Kami berharap, selama pandemi anak-anak mampu memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang positif dan mengembangkan diri untuk meraih cita-cita. Jadilah pahlawan kecil melawan Covid-19,” tutup Menteri Bintang.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan lembaga mitra telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan HAN 2020 di Prov. Sulawesi Selatan sejak Juni 2020 secara online dan offline. Kegiatan tersebut, diantaranya Pemberian Paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Perempuan, Anak, Lansia, dan Anak Kelompok Minoritas terdampak Covid-19, Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) secara virtual yang diikuti sekitar 2.000 tenaga pendidik, Pendampingan Psikososial secara virtual bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros, dan penyusunan Suara Anak Sulawesi Selatan 2020.

“Rangkaian kegiatan HAN di Provinsi Sulawesi Selatan sangat bermanfaat bagi anak-anak. Selain dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi anak, kami juga berharap terwujudnya ketahanan keluarga yang kuat. Kedisiplinan, merupakan salah satu hal utama selama masa pandemi. Memutus mata rantai penyebaran Covid-19 harus dimulai dari kedisiplinan dalam keluarga. Mari ajak anak-anak kita agar disiplin sejak dini di rumah, maupun di lingkungan sosial,” ujar Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani ketika meresmikan Puncak Peringatan HAN Tingkat Prov. Sulawesi Selatan.(*)

Sumber berita dan foto (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDP Asal Kab.Kupang Meninggal, Pemakaman ala Protokol Covid-19

    PDP Asal Kab.Kupang Meninggal, Pemakaman ala Protokol Covid-19

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Salah satu dari 20 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang berada di Provinsi Nusa Tenggara (NTT) meninggal dunia pada Senin, 27 April 2020, sekitar pukul 09.40 WITA di RSUD Prof. Dr. W. Z. Yohanes Kupang. Pasien berumur 61 tahun dan bernama lengkap David Yusuf Nafi tersebut berdomisili di RT. 01, RW.01, Kel.Sulamu, […]

  • Hermanus Man : Calon Pemimpin Perlu Tahu Kelola Konflik

    Hermanus Man : Calon Pemimpin Perlu Tahu Kelola Konflik

    • calendar_month Sab, 30 Apr 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 127
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man saat menjadi nara sumber dalam latihan dasar kepemimpinan (LDK) yang dihelat pusat pengembangan anak (PPA) Dewan Anak Kluster Kupang Barat pada Jumat, 29 April 2022, menekankan bahwa anak-anak sebagai calon pemimpin masa depan perlu mengetahui cara mengelola konflik yang timbul akibat perbedaan. Wakil […]

  • Raffi Ahmad Pejabat Negara Ketiga Berani Minta Maaf dan Sumbang 15 Miliar

    Raffi Ahmad Pejabat Negara Ketiga Berani Minta Maaf dan Sumbang 15 Miliar

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle Rosadi Jamani
    • visibility 640
    • 0Komentar

    Loading

    Di tengah gelombang duka yang menyapu Sumatra, di tanah yang retak oleh banjir dan longsor, muncul satu istilah yang kini menggema lebih keras dari sirene evakuasi, bencana tanda tangan. Bukan bencana alam. Bukan murni murka langit. Ini bencana yang lahir dari meja-meja rapat, dari berkas yang tak ditandatangani tepat waktu, dari prosedur yang tersendat seperti […]

  • Wakil Bupati Belu : Pemimpin Adalah Orang yang Kedepankan Rasa Adil

    Wakil Bupati Belu : Pemimpin Adalah Orang yang Kedepankan Rasa Adil

    • calendar_month Kam, 16 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Manusia- manusia Indonesia yang menjadi pemimpin, mulai dari presiden sampai RT/ RW adalah orang- orang yang harus mengedepankan rasa adil demi kemakmuran rakyat. Demikian dikemukakan Wakil Bupati Belu, JT. Ose Luan di hadapan puluhan warga Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu, 15 Juli […]

  • LUHUT TEKAN Pj GUBERNUR NTT : “Audit dari Nol”

    LUHUT TEKAN Pj GUBERNUR NTT : “Audit dari Nol”

    • calendar_month Kam, 7 Sep 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 185
    • 9Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Jumat, 8 September 2023 merupakan hari pertama bagi Ayodhia Kalake sebagai Penjabat Gubernur NTT berkantor di gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT. Selain itu, pada hari sama pukul 09.00—selesai, dilakukan pisah sambut dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018—2023, Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi. Penjabat Gubernur NTT patut menunaikan tugas […]

  • Perhatian terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria

    Perhatian terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria

    • calendar_month Rab, 15 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari luas sekitar 42,25 juta hektar hutan yang mendapat ijin usaha, hanya sekitar 4,14% kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) terjadi 1.361 konflik agrarian di Indonesia. Konflik […]

expand_less