1 Tahun Pandemi di Indonesia, Momentum “Refocusing’ Kebijakan Dunia Usaha

Jakarta, Garda Indonesia | 1 (satu) tahun lalu tepatnya pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit corona virus disease (Covid-19) yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kemudian, pandemi pun menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia, dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali dilakukan sejak 10 April 2020 di Jakarta.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sangat banyak dampak negatif yang dirasakan, selain meningkatnya kasus positif dan korban meninggal dunia. Salah satu yang sangat berdampak adalah sektor dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Meskipun awal Maret 2020, pandemi Covid-19 masuk Indonesia, namun dunia usaha sudah merasakannya sejak Desember 2019, saat pandemi melanda China dan berbagai negara lainnya dan semakin terpuruk di saat pandemi merebak masuk Indonesia.

Kadin Indonesia melakukan survei UMKM pada akhir April 2020, dengan salah satu kesimpulan menyatakan ada 83% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Seperti diketahui bahwa 99,99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dan 98,7% dari UMKM adalah Usaha Mikro.

Dengan berbagai pembatasan yang dilakukan, UMKM yang biasa berjualan di sekolah, di lokasi yang dilarang berkumpul, distribusi produk yang terkendala dan banyak hal lainnya, merupakan penyebab semakin terpuruknya UMKM.

“Di sisi lain pandemi Covid-19 memang berdampak pada banyak hal sehingga harus segera diatasi dengan berbagai pembatasan. UMKM pun mulai ambruk dan menjerit. Hasil survei Kadin Indonesia menyatakan 83% UMKM berpotensi Bangkrut, bukan hal mustahil dapat terjadi. Namun demikian, pemerintah cukup sigap melakukan berbagai antisipasi  dengan berbagai bantuan, kebijakan dan stimulus yang cukup membantu UMKM,” ujar Raden Tedy Ketua Umum Komunitas UMKM Naik Kelas, pada Senin, 1 Maret 2021 di Jakarta.

Namun, pada Juli 2020, saat era New Normal, terjadi perubahan kondisi yang cukup membuat UMKM bernafas lega, karena pembatasan yang dilakukan, mulai dibuka, dan UMKM mulai bisa berusaha meskipun belum bisa sepenuhnya seperti semula. “Ada beberapa UMKM yang bergerak dalam usaha yang menggunakan peralatan dan mesin, mengeluhkan kondisi mesin yang bermasalah, karena cukup lama tidak beroperasional dan kendala dengan permodalan saat era New Normal,” ungkap Raden Tedy

Ir. H. Eddy Ganefo, M.M. Ketua Umum Kadin Indonesia, menyampaikan bahwa  pada pertengahan Juli 2020, Kadin Indonesia kembali mengeluarkan hasil survei dengan responden UMKM. “Ya, kami melakukan survei kedua pada pertengahan Juli 2020, di mana salah satu hasil yang didapat adanya perbaikan data, dari sebelumnya 83% UMKM berpotensi Bangkrut, menjadi 43% UMKM berpotensi bangkrut. Hal ini bisa jadi dampak berbagai bantuan oleh pemerintah, juga era New Normal, yang membuka peluang UMKM untuk kembali beraktivitas. Kami berharap pemerintah juga memberikan bantuan Modal Usaha kepada UMKM,” terangnya.

Selanjutnya, imbuh Eddy Ganefo, menjelang 1 tahun Pandemi Covid-19 di Indonesia, kami kembali melakukan survei sejak Januari 2021, di mana data yang kami dapatkan antara lain, ada 5,4% pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia, masih ada 35,6% UMKM yang berpotensi Bangkrut, ada 38,9% UMKM yang penjualannya menurun sampai dengan 50%, ada 12,8% UMKM yang selama Pandemi Covid-19, tidak mengalami perubahan, namun ada juga yang penjualannya meningkat di mana 4,7% UMKM meningkat mencapai 25% dan 2,6% UMKM penjualannya meningkat di atas 25%,” ungkap Ketua umum Kadin Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Kadin Indonesia di bawah Ketua Umum Ir. H. Eddy Ganefo, M.M. sangat fokus pada pembinaan dan pengembangan UMKM, di mana terlihat juga selama masa Pandemi Covid-19 ini, cukup banyak peran Kadin Indonesia dalam merangkul pembinaan dan bantuan pada UMKM serta memberikan masukan kepada Pemerintah.

Kadin Indonesia juga secara rutin terus memberikan pembinaan dalam pelatihan setiap hari Rabu dalam wadah Bincang UMKM, dari materi yang memberikan motivasi dan semangat pada UMKM, agar dapat bertahan bahkan berpikir keras untuk berjuang agar UMKM tidak terpuruk, sampai pelatihan berbagai strategi agar UMKM tetap Bangkit.

“Selama 20 tahun terakhir, UMKM tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana data hasil survei menyatakan bahwa Dominan UMKM telah mendapat pembinaan oleh Pemerintah. Tentu harus dilakukan evaluasi, apa yang salah. Harusnya dengan pembinaan yang diberikan pemerintah yang telah dirasakan oleh dominan UMKM, berdampak pada perkembangan UMKM, namun kenyataannya tidak. Salah satunya tidak berkesinambungannya pembinaan yang dilakukan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia.

Kadin Indonesia juga menyampaikan bahwa data hasil survei menyatakan 54,6% UMKM pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan oleh Pemerintah, dan 33,5% UMKM pernah mengikuti pameran baik yang diselenggarakan swasta maupun melalui Pemerintah. Data survei juga menyatakan bahwa 40,7% UMKM dengan area penjualan sebatas tingkat kecamatan saja, 42% dengan area kota dan provinsi, 11,6% area penjualan antara provinsi dan ekspor dan 0,3% produk UMKM berorientasi ekspor.

“Maka, jika melihat data survei yang kami lakukan, ada 0,3% UMKM berorientasi ekspor saja, setidaknya ada lebih dari 180 ribu UMKM yang bergerak dibidang ekspor, namun data menyatakan kontribusi UMKM terhadap ekspor masih di bawah 15%, yang kemungkinan banyak produk UMKM diekspor melalui usaha besar. Sinergi UMKM dengan usaha besar tentunya perlu terus dikembangkan,” tegas Eddy Ganefo.

Kemudian, Bantuan Presiden sebesar Rp 2,4 juta per Usaha Mikro, urai Eddy Ganefo, sangat membantu dan mendapat banyak apresiasi dari mereka, yang perlu dilanjutkan di tahun 2021 ini, karena masih banyak Usaha Mikro yang belum mendapatkannya, yang tentu harus dilakukan evaluasi.

“Sebagai contoh, ada laporan di mana Koperasi Karyawan yang anggotanya mendapatkan bantuan presiden (Banpres), yang menurut hemat saya, tidak sesuai tujuan dari Banpres yang ke Usaha Mikro, bukan karyawan. Ada juga laporan dari usaha Mikro yang telah mendapatkan Banpres pada November 2020, di mana dananya sudah diambil, namun pada Januari 2021, ada dana usahanya yang diblokir, di mana penjelasan pihak Bank, ada kesalahan dalam pemberian Banpres. Hal ini sangat aneh dan sangat merugikan penerima yang notabenenya Usaha Mikro,” jelas Eddy.

“Bahwasannya terpuruknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat terpukul selama Pandemi Covid-19, terutama di tahun 2020 harus menjadi atensi semua pihak dan Pemerintah agar lebih fokus pada penyelamatan UMKM Indonesia,” tutup Eddy Ganefo. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)