Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Wabup Belu Perintah Camat dan Lurah Pastikan Warga Miliki Data Identitas

Wabup Belu Perintah Camat dan Lurah Pastikan Warga Miliki Data Identitas

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 6 Jul 2021
  • visibility 102
  • comment 0 komentar

Loading

Belu-NTT, Garda Indonesia | Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, M.M. didampingi Penjabat Sekda, Frans Manafe, S.Pi., menginstruksikan kepada para Camat dan Lurah se–Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk proaktif melakukan pendataan identitas warganya di wilayah masing–masing, dengan membangun komunikasi intensif bersama para kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan RW.

Demikian arahan Alo Haleserens dalam Rapat Pemutakhiran Data Identitas Kependudukan KTP & KK, KK Miskin dan Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di aula lantai I Kantor Bupati Belu pada Selasa, 6 Juli 2021.

Wakil Bupati menekankan “Belu Satu Data” sangat penting berkaitan dengan program pengobatan gratis yang direncanakan akan diluncurkan pada Agustus 2021. “Camat dan lurah yang warganya tidak memiliki data identitas KTP dan KK, maka ketika berobat, biaya pengobatannya ditanggung oleh camat, lurah dan kepala desa,” tegasnya.

Disaksikan Garda Indonesia, laporan data kependudukan yang disampaikan oleh setiap camat dan lurah, ternyata masih terdapat banyak data identitas warga yang belum tuntas. Karena itu, Wakil Bupati memerintahkan para camat dan lurah turun langsung ke setiap wilayah RT dan RW guna menjemput dan mengambil data. “Jangan hanya tunggu di tempat. Pergi dan jemput data kependudukan dari setiap warga yang belum memiliki KTP dan KK. Bila diperlukan, bantu urus, jemput dan bawa mereka langsung ke Disdukcapil,” sebut Alo Haleserens.

Penjabat Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi. menambahkan, untuk penanganan warga miskin lintas sektor Kabupaten Belu, diperlukan data valid jumlah KK dan jiwa miskin. “Persoalannya bagaimana kita mendapatkan data secara akurat tentang jumlah KK dan jiwa miskin by name, by address dari setiap kecamatan untuk memperlancar proses pembangunan. Diharapkan setiap camat dan lurah turun langsung ke tengah masyarakat bekerja bersama para kepala dusun, ketua RW dan RT,” pinta Frans Manafe. (*)

Penulis + foto: (*/ Herminus Halek)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sekolah Libur Akibat Kualitas Udara Sumatera Selatan Memburuk

    Sekolah Libur Akibat Kualitas Udara Sumatera Selatan Memburuk

    • calendar_month Sen, 14 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengganggu aktivitas masyarakarat. Salah satunya aktivitas pendidikan harus diliburkan di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Senin, 14 Oktober 2019. Asap akibat karhutla tersebut menyebabkan aktivitas sekolah diliburkan. Melalui pesan digital, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menginstruksikan kegiatan belajar mengajar di tingkat PAUD, TK, SD dan […]

  • Deklarasi AMMTC XVII Labuan Bajo, Berantas Kejahatan Lintas-Negara

    Deklarasi AMMTC XVII Labuan Bajo, Berantas Kejahatan Lintas-Negara

    • calendar_month Rab, 23 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Loading

    Labuan Bajo, Garda Indonesia | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap hasil pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) H+3 ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sigit menyebut, dalam sidang pertemuan yang dilaksanakan mulai 21—22 Agustus, menghasilkan 16 dokumen, di antaranya terdapat 4 (empat) deklarasi, di mana 3 (tiga) merupakan inisiatif dari […]

  • Jokowi, ‘Greenpeace’ dan Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!

    Jokowi, ‘Greenpeace’ dan Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab!

    • calendar_month Ming, 7 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Indonesia mau menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problem dunia. Presiden Joko Widodo bilang, “Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net-zero emission dunia, pertanyaannya: seberapa besar kontribusi negara maju untuk kami? Transfer teknologi apa yang bisa diberikan? Ini butuh aksi, butuh implementasi secepatnya!” Itu disampaikannya secara gamblang di depan […]

  • Gubernur VBL Apresiasi Bantuan Politeknik Negeri Kupang & PT Hasrat Abadi

    Gubernur VBL Apresiasi Bantuan Politeknik Negeri Kupang & PT Hasrat Abadi

    • calendar_month Sen, 27 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 97
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pemprov NTT menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan rasa solider kepada sesama anak bangsa yang ada di Provinsi NTT yang terdampak Covid-19. “Bapak Gubernur memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih baik kepada perorangan, lembaga sosial, pihak perguruan tinggi dan lembaga bisnis yang telah menunjukkan solidaritas […]

  • Jadi Irup Upacara Pelepasan Satgas Pamtas RI-RDTL, Ini Pesan Pangdam IX/Udayana

    Jadi Irup Upacara Pelepasan Satgas Pamtas RI-RDTL, Ini Pesan Pangdam IX/Udayana

    • calendar_month Sen, 10 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Saya Pangdam IX/Udayana selaku Pangkoops Pamtas RI-RDTL maupun pribadi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Danyonif beserta seluruh Prajurit Yonif Raider 142/KJ dan Yonif 132/BS, Satgas Intel dan Satgas Bant karena selama 11 bulan telah menjadi penjaga garda terdepan dalam Operasi Pamtas RI RDTL TA 2019/2020 dengan baik,” ujar Pangdam […]

  • Indonesia Negeri Diskon Hukuman Koruptor, Kabar RUU Perampasan Aset?

    Indonesia Negeri Diskon Hukuman Koruptor, Kabar RUU Perampasan Aset?

    • calendar_month Ming, 1 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 105
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Negeri diskon hukuman koruptor. Begitulah kesan yang muncul akhir-akhir ini gara-gara kasus Djoko Tjandra (pengusaha), Pinangki (eks Jaksa), Eddy Prabowo (eks MenKKP, Politisi Gerindra) dan Juliari P. Batubara (eks Mensos/Politisi PDIP). Kasus-kasus berbau diskon hukuman yang sebelumnya juga banyak sih sebetulnya. Belum lagi kita bicara soal fasilitas mewah di Penjara Sukamiskin […]

expand_less