Forum PRB NTT Dinilai Mampu Ejawantah Kesiapsiagaan Bencana

Kupang, Garda Indonesia | Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) hadir sebagai wadah untuk meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam mengurangi risiko bencana. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menjembatani hubungan pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ide-ide upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.

Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Forum PRB merupakan salah satu rencana aksi daerah yang meliputi unsur pemerintah daerah, non-pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media (unsur Pentahelix) yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur (Forum PRB NTT) terbentuk sejak tahun 2014 dengan dukungan komponen terbesar dari organisasi masyarakat sipil (OMS) terdiri dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO.

Sejak tahun 2022, Forum PRB NTT dengan formasi pengurus di bawah koordinasi Norman Riwu Kaho dinilai telah melakukan banyak aktivitas membangun ketangguhan kesiapsiagaan bencana.

Kalak BPBD Provinsi NTT, Ir. Kornelis Wadu, M.Si., menyampaikan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. BPBD masih banyak kekurangan sehingga memerlukan mitra yang dapat duduk sejajar berkolaborasi dan berkoordinasi terkait penanggulangan bencana.

Mantan Kepala Satpol PP ini menilai Forum PRB NTT telah melangkah jauh dan membutuhkan dukungan anggaran. “Mudah-mudahan inflasi tak mengganggu  perubahan anggaran pada Oktober 2024, kita bisa meramunya,” ujar Kornelis Wadu sembari mengungkapkan bahwa bakal mengalokasikan sedikit anggaran untuk Forum PRB NTT.

Tanggapan evaluasi kerja Forum PRB NTT

Respons penanggap pun tercuat dalam lokakarya  yang difasilitasi oleh SIAP SIAGA bertajuk, “Evaluasi dan Perencanaan Roadmap Forum PRB NTT tahun 2022—2026’’ pada Senin, 29 April 2024 di salah satu hotel di Kupang.

Mewakili kaukus akademisi, Lenny Mooy menyampaikan Forum PRB NTT sangat membantu diseminasi informasi kesiapsiagaan bencana dan berpeluang elaborasi dengan beberapa perguruan tinggi menerapkan kuliah kerja nyata (KKN) tematik. Namun, Forum PRB diharapkan dapat memperluas informasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.

Kaukus masyarakat sipil disampaikan Haris Oematan menekankan pentingnya Forum PRB NTT memperkuat koordinasi, komunikasi, penguatan kapasitas dan advokasi kebijakan untuk Forum PRB kabupaten/kota secara kontinu dan berkelanjutan.

Haris Oematan dari CIS Timor menilai OMS sebagai lembaga donasi oleh lembaga donor mendukung terbentuknya Forum PRB Kabupaten Flores Timur, WVI support Sumba Timur dan Alor, World Neighbor untuk Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Sumba Timur; Plan Indonesia mendukung Lembata; Child Fund mendukung pembentukan FPRB Sikka, Oxfam mendukung Timor Tengah Selatan (TTS) dan Malaka. Sementara itu, SIAP SIAGA mendukung pembentukan Forum PRB Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, dan Manggarai Barat.

Haris Oematan pun mengimbau dilakukan kajian terhadap struktur Forum PRB NTT untuk dilakukan revisi struktur dan personil dan melakukan rekonsolidasi terhadap Forum PRB kabupaten/kota yang belum terbentuk.

Tak hanya itu, tandas Haris Oematan, OMS lembaga agama pun dapat menjadi prioritas seperti bekerja sama dengan Sinode GMIT, Keuskupan, MUI, dan PHDI.

Sementara itu, Heyn Peter Ahab mewakili BPBD NTT mengatakan, kerja-kerja Forum PRB NTT periode tahun 2022—2024 sudah cukup masif berupa kegiatan bersama pada saat kedaruratan (fase siaga darurat, tanggap darurat hingga fase transisi) pada kondisi bencana alam maupun non-alam, walaupun Forum PRB NTT belum mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi NTT melalui BPBD NTT.

Peter Ahab berharap ke depan, Forum PRB NTT meningkatkan literasi kebencanaan kepada aparatur pemerintah guna menjadi derap langkah bersama penanggulangan bencana.

Penulis (+Roni Banase)