Pengurus PKK NTT Siap Sukseskan Program Pemerintah Provinsi

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT Periode 2018-2023 dilantik oleh Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi, Jumat/25/1/2019 di Aula Fernandes Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT. Pengurus PKK yang dilantik tersebut diharapkan segera beraksi dalam mensukseskan program-program Pemerintah Provinsi NTT.

Pelantikan Pengurus PKK Provinsi NTT berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 398/KEP/Hk/2018 tertanggal 21 Desember 2018. Disaksikan Ketua PKK Provinsi NTT, Wagub Josef Nae Soi melantik Maria Fransiska Djogo selaku Wakil Ketua bersama 48 pengurus yang terbagi dalam empat pokja PKK.

“Saya kira PKK itu penting untuk pembangunan. Ada sinkronisasi program pemerintah daerah dengan PKK. Mereka sangat bagus karena terdiri dari ibu-ibu dengan fokusnya pada pemberdayaan keluarga,” jelas Wagub Josef.

Wagub Josef meyakini, PKK sesuai dengan fungsinya akan berperanan besar dalam proses percepatan pembangunan di NTT. Program-program Perangkat Daerah (PD) dapat berjalan beriringan dan bersamaan dengan program PKK.

Wagub Josef Nae Soi berpose bersama Pengurus PKK Pemprov NTT

“Saya yakin, PKK pasti akan mendukung percepatan pembangunan. Karena ibu-ibu anggota PKK kan daya jangkauannya sampai ke desa bahkan RT. Dukungan dari PKK akan mempercepat pelaksanaan program perangkat daerah,” jelas Josef Nae Soi saat ditemui usai acara pelantikan.

Baca juga:

http://gardaindonesia.id/2019/01/25/sjb-kecam-remisi-jokowi-bagi-pembunuh-jurnalis-radar-bali/

Lebih lanjut, Wagub Josef juga menyatakan, Pemerintah mendukung pelaksanaan Program Desa Model dari yang dicanangkan PKK Provinsi. Tahun 2019, PKK harus sudah dapat mulai melaksanakan program tersebut karena sudah dianggarkan.

“Desa model berarti kita akan membuat desa itu jadi contoh. Dengan cara melakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara gotong royong serta dukungan anggaran yang memadai sampai masyarakatnya mandiri. Tahun ini sudah dianggarkan dananya,” jelas Wagub.

Wagub mengharapkan agar PKK juga dapat memanfaatkan dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH) demi menunjang upaya pemberdayaan keluarga. Kader-kader PKK diharapkan juga terlibat aktif dalam pengawasan pemanfaatan dana-dana tersebut.

“Dana PKH kita naik secara signifikan. Dari Rp 800 miliar tahun 2018 menjadi Rp. 2,9 triliun di tahun 2019. Itu yang kita minta PKK untuk turut me-manage dana itu. Begitu pun dengan dana desa, PKK ikut membantu untuk menyukseskan program-program di desa,” pungkas Wagub Nae Soi.

Ditemui di tempat yang sama, Ketua PKK Provinsi NTT, Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan, dengan struktur pengurus yang lengkap, PKK Provinsi NTT siap menyukseskan semua program-program dari Gubernur dan Wakil Gubernur. Anggota PKK yang menyebar sampai ke kampung-kampung dapat menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan program-program tersebut bersama perangkat daerah terkait.

“Perangkat-perangkat daerah tentunya punya sumber daya manusia terbatas untuk door to door menyebarluaskan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur. Kebetulan PKK punya anggota sampai tingkat dasawisma, mereka bisa jadi pewarta dan penyebar luas program-program yang sangat bagus tersebut, ” jelas Julie Laiskodat.

Dalam kesempatan itu, Julie juga mengungkapkan kolaborasinya dengan dinas teknis terkait upaya PKK membangun sumber daya manusia NTT sejak dini. PKK Provinsi akan turun ke desa-desa di seluruh di NTT untuk sosialisasikan pentingnya tanam kelor di pekarangan rumah serta gerakan gemar makan ikan.

“Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan generasi NTT yang sehat sejak dini. Untuk kelor, kita bekerja sama dengan dinas pertanian, sementara untuk gerakan makan ikan berkoloborasi dengan dinas perikanan. Namun kita tetap membuka diri terhadap perangkat-perangkat daerah lainnya,” pungkas Julie. (*)

Sumber berita (*/Aven Rame-Humas Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)