Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Kriminal » POLDA NTT Sukses Ungkap Kasus Human Trafficking TKI Asal TTS Almh Adelina Sau

POLDA NTT Sukses Ungkap Kasus Human Trafficking TKI Asal TTS Almh Adelina Sau

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 22 Jul 2018
  • visibility 43
  • comment 0 komentar

Loading

So’e-TTS, gardaindonesia.id – Kasus Human Trafficking dengan korban Almarhumah Adelina Sau dan pelaku Sarifudin alias Udin dinyatakan lengkap oleh pihak JPU Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (TTS) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri TTS nomor B- 827 P.3.11 Euh 1/07/2018 tanggal 18 juli 2018.

Proses tahap 2 telah dilaksanakan di hari Kamis/ 19 juli 2018 pukul 10.00 wita, tersangka sarifudin adalah tersangka ke 4 dalam kasus kematian TKI Adelina Sau, asal Desa Abi Kecamatan Oenino Kab Timor Tengah, yangmana korban dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Martajam Malaysia, setelah mengalami penyiksaan berat oleh majikannya.

Polda NTT dalam hal ini Polres TTS berhasil mengungkap jaringan perekrut, pengirim, pemalsu dokumen (termasuk sarifudin) dari Jaringan Indonesia, terungkap pula jaringan asal Negara Malaysia. Kasus ini adalah kasus pertama Polda NTT yang dapat mengurai pelaku dari hulu ke hilir (sindikat dari NTT Indonesia hingga Jaringan Malaysia).

Adapun Pelaku dari Indonesia:

Pertama, perekrut desa; Oris Benu
Kedua, pelaku yang menjemput korban ke Kupang; Flora Leoklaran
Ketiga, pelaku pengirim; Habel Pah
Keempat, pelaku pemalsu dokumen; Sarifudi

Semua Pelaku telah di tahan di Rutan So’e

Sedangkan Pelaku yang di tangkap di Malaysia dan di tahan Kepolisian Diraja Malaysia yakni Lim Ching Lee (Cindy), Siti Rahaida Binti Daud, Nooraini binti Hasan.

Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia) sekaligus Koordinator POKJA MPM (Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia), Sabtu/21 Juli 2018 pukul 23.12 wita melalui pesan Whatsapp dan gardaindonesia.id, menyampaikan Proficiat atas kerja keras Polda NTT khususnya Polres TTS dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban Adelina Sau.

“Dengan demikian, kasus alm Adelina Lisau menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat NTT dan khusus bagi Pemimpin NTT agar lebih peka dalam menyikapi permasalahan Human Trafficking “, tandas Gabriel Goa. (+rb)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sepekan Rutinitas Yuk Memancing, Ini Tipsnya

    Sepekan Rutinitas Yuk Memancing, Ini Tipsnya

    • calendar_month Ming, 30 Jul 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Loading

    Memancing merupakan cara bagus untuk menghilangkan stres usai seharian atau pun sepekan bekerja. Bisa berinteraksi dengan alam sambil memancing akan membuatmu melupakan kekhawatiran dan kecemasan. Jika memancing bersama teman-teman, dengan menceritakan lelucon atau melakukan beberapa gerakan lucu, dijamin bakalan bisa bersenang-senang, di mana rasa ini tak ditemui dalam penatnya pekerjaan sehari-hari. Memancing dapat melatih konsentrasi […]

  • Rekening Ratusan Miliar Panji Gumilang Dibekukan Polri

    Rekening Ratusan Miliar Panji Gumilang Dibekukan Polri

    • calendar_month Kam, 17 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah mengambil langkah tegas dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan korupsi dengan membekukan saldo ratusan miliar rupiah dari rekening Panji Gumilang, pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan bahwa setelah melakukan […]

  • Padma Maluku Minta Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Blok Migas Masela

    Padma Maluku Minta Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja di Blok Migas Masela

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Perwakilan Pelayanan Advokasi Untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma – Indonesia) Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga kerja yang bisa dipakai pada saat blok migas Masela dan Blok Moa Selatan beroperasi. “Sebagai anak daerah Maluku, kami tegaskan hal itu agar pemerintah tidak hanya membangun wacana soal Migas, tetapi lupa […]

  • 1.500 Personil Diterjunkan untuk Cegah Kebakaran Hutan & Lahan di Riau

    1.500 Personil Diterjunkan untuk Cegah Kebakaran Hutan & Lahan di Riau

    • calendar_month Kam, 11 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Loading

    Pekanbaru, Garda Indonesia | Sebanyak 1.500 personil gabungan diterjunkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Pelepasan personil tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BNPB Doni Monardo dalam Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Provinsi Riau tahun 2019, di Lapangan Kantor Gubernur Riau, Rabu, 10 Juli 2019 Dalam […]

  • 15 Bulan Berhenti, Dibuka Lagi Kasus Pencabulan Anak Oleh Kakek Kadung

    15 Bulan Berhenti, Dibuka Lagi Kasus Pencabulan Anak Oleh Kakek Kadung

    • calendar_month Sel, 19 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Loading

    Denpasar, Garda Indonesia | Kasus pencabulan dialami seorang anak berinisial MC yang dilakukan oleh kakek tirinya di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim). Kasus ini bergulir tanpa kepastian meski peristiwa tersebut berlangsung cukup lama. “Peristiwanya sudah dari 1 tahun 3 bulan, tapi terduga pelaku yang harusnya ditahan nyatanya masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas,” kata advokat Siti […]

  • KPK Perlu Dewan Pengawas untuk Tangkal Penyalahgunaan Wewenang

    KPK Perlu Dewan Pengawas untuk Tangkal Penyalahgunaan Wewenang

    • calendar_month Kam, 12 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 33
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia |Sebagai lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang memerlukan keberadaan Dewan Pengawas. Hal itu menjadi sebuah kebutuhan karena semua lembaga negara seperti Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. “Presiden saja diawasi, diperiksa […]

expand_less