Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Jokowi Tetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019—2023

Presiden Jokowi Tetapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019—2023

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 17 Mei 2019
  • visibility 136
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah menetapkan 9 (sembilan) anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019—2023. Pansel tersebut dibentuk untuk menjamin kualitas dan transparansi dalam seleksi calon pimpinan KPK sehubungan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini pada 21 Desember 2019.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019—2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 17 Mei 2019.

Pansel Capim KPK 2019—2023 dipimpin Yenti Ganarsih sebagai ketua. Yenti adalah seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt. Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel.

Adapun sebagai anggota pansel, Presiden menetapkan Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; serta Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada.

Kemudian ada juga Hendardi, pendiri LSM Setara Institute, dan Al Araf, Direktur Imparsial, duduk sebagai anggota. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM.

Pansel Capim KPK 2019—2023 akan bekerja menyeleksi calon pimpinan KPK periode 2019—2023 sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Mereka akan bertugas menyaring dan mengusulkan nama-nama calon kepada Presiden dan bekerja hingga terbentuknya pimpinan KPK periode 2019—2023.

Berikut susunan keanggotaan Pansel sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota:
Dr. Yenti Ganarsih, S.H., M.H.

Wakil ketua merangkap anggota:
Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H.

Anggota:
1. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo
2. Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Hamdi Moeloek
4. Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M.
5. Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H.
6. Hendardi, S.H.
7. Al Araf, S.H., M.T.

Sumber berita (*/Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden – Bey Machmudin)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Di Nagekeo, VBL : Tugas Utama Pemerintah Bebaskan Rakyat dari Kemiskinan

    Di Nagekeo, VBL : Tugas Utama Pemerintah Bebaskan Rakyat dari Kemiskinan

    • calendar_month Ming, 28 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Loading

    Nagekeo, Garda Indonesia | Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) selaku Gubernur NTT menegaskan, tugas utama dari pemerintah; baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh NTT adalah membebaskan rakyat dari belenggu penderitaan dan kemiskinan. “Tugas utama pemerintah adalah membebaskan rakyatnya dari penderitaan. Karena itu, pemerintah bekerja untuk menyejahterakan rakyatnya,” tegas Gubernur VBL di hadapan masyarakat […]

  • Ketua atau Pengurus RT Tumpuan Suksesnya SP2020 di Tengah Pandemi

    Ketua atau Pengurus RT Tumpuan Suksesnya SP2020 di Tengah Pandemi

    • calendar_month Ming, 13 Sep 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menghelat Sensus Penduduk secara offline sejak tanggal 1—30 September 2020, di mana sebelum pada 15 Februari—29 Mei 2020, telah dilaksanakan secara online. Sensus Penduduk offline memang diperuntukkan bagi warga yang belum mengikuti dan menunaikan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) online. Namun, berbeda dalam kegiatan Sensus Penduduk offline, […]

  • Terap ISO 37001:2016, Bank NTT Komit Zero Tolerance Terhadap Suap

    Terap ISO 37001:2016, Bank NTT Komit Zero Tolerance Terhadap Suap

    • calendar_month Jum, 10 Jun 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | PT Bank Pembangunan Daerah (PT. BPD) Nusa Tenggara Timur berkomitmen menerapkan manajemen bersih, serta zero tolerance terhadap suap. Atas kerja kerasnya serta komitmen menerapkan prinsip ini, maka Bank NTT terus menerapkan ISO 37001:2016. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang tertuang dalam ISO 37001:2016 adalah serangkaian standar untuk membantu organisasi/perusahaan baik sektor publik, swasta […]

  • SMA Katolik Syuradikara Atensi Isu Perubahan Iklim

    SMA Katolik Syuradikara Atensi Isu Perubahan Iklim

    • calendar_month Sab, 1 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 151
    • 0Komentar

    Loading

    Ende | SMA Swasta Katolik Syuradikara mengikuti sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) dan berkomitmen menyuarakan isu perubahan iklim global. Via Program Kampung Iklim (Proklim) ini, SMA Swasta Katolik Syuradikara hendak menjalankan program dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Adapun Proklim merupakan gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat dan jadi salah satu langkah strategis membumikan isu […]

  • Hingga Mei 2020, PLN UP2K Flores Melistriki 33 Desa, Total 1.523 Desa

    Hingga Mei 2020, PLN UP2K Flores Melistriki 33 Desa, Total 1.523 Desa

    • calendar_month Kam, 4 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 113
    • 0Komentar

    Loading

    Flores-NTT, Garda Indonesia | Di tengah pandemi Covid-19, PLN sebagai penyedia jasa kelistrikan tetap bekerja dan mengabdi membawa terang kepada seluruh masyarakat sampai ke pelosok. Pandemi menyebabkan seluruh akses transportasi baik laut, udara maupun darat terganggu juga sempat mengakibatkan terkendalanya mobilisasi material dan tenaga kerja untuk pembangunan jaringan listrik pedesaan. Begitu juga dengan rekan-rekan pejuang […]

  • Kalimantan Utara Komitmen Hapus Kekerasan Perempuan & Anak

    Kalimantan Utara Komitmen Hapus Kekerasan Perempuan & Anak

    • calendar_month Sen, 17 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Loading

    Kalimantan Utara, gardaindonesia.id – “Kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A), serta pelecehan seksual terhadap anak akhir-akhir ini memiliki modus dan karakteristik yang semakin tidak berperikemanusiaan. Kejadian yang disebut “darurat” kekerasan oleh Kepala Negara kita ini dapat menimpa siapa saja termasuk keluarga kita.” Ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise pada saat membuka pelatihan Pengarusutamaan […]

expand_less