Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Adiknya Membantah, Prabowo Tak Punya Kebun Sawit

Adiknya Membantah, Prabowo Tak Punya Kebun Sawit

  • account_circle Rosadi Jamani
  • calendar_month 5 jam yang lalu
  • visibility 89
  • comment 0 komentar

Loading

Oleh : Rosadi Jamani

Prabowo Subianto ini memang bukan tokoh sembarangan. Dalam satu tarikan napas, ia bisa tampil sebagai presiden tegas penyelamat hutan. Dalam tarikan napas lain, ia bisa menjelma, menurut para penuduh, sebagai raja sawit gaib yang berkuasa dari balik kabut Aceh. Pilihannya cuma dua, Prabowo adalah korban fitnah paling tragis dalam sejarah republik, atau justru pesulap agraria paling rapi yang pernah kita punya.

Di panggung pertama, berdirilah Hashim Djojohadikusumo, sang adik kandung sekaligus tameng hidup. Seharian kemarin, Hashim berteriak lantang di depan kamera, Prabowo tidak punya satu hektare pun kebun sawit di Indonesia. Nol. Nihil. Kosong seperti dompet rakyat jelang tanggal tua. Semua tuduhan, kata Hashim, hanyalah kerja influencer bayaran, bot media sosial, dan para koruptor sawit ilegal yang sedang panik karena 3,7 juta hektare kebun haram mereka mulai digusur negara. Logikanya mantap, lae. Kalau mafia sawit ketar-ketir, ya presidennya yang diserang duluan.

Tapi cerita republik tak pernah sesederhana siaran pers. Di sisi lain, JATAM muncul dengan peta, data, dan alis terangkat. Melky Nahar dan kawan-kawan menyebut PT Tusam Hutani Lestari, yang dikaitkan dengan Prabowo, sebagai bagian dari masalah ekologis Aceh. Lahan HTI puluhan ribu hektare di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, sampai Aceh Utara dituding ikut menggerus hulu sungai. Tambang ada, sawit ada, banjir pun datang dengan gagah berani, Desember 2025.

Dasarnya apa? Jangan lupa arsip republik itu kejam. Di debat Pilpres 2019, Prabowo sendiri mengakui punya ratusan ribu hektare lahan. Katanya sih untuk kehutanan, bukan sawit. Tapi Jokowi waktu itu langsung menyebut angka dengan nada hafal di luar kepala, 120 ribu hektare di Aceh Tengah, 220 ribu di Kalimantan Timur. Seperti zombie yang tak pernah mati, isu itu bangkit lagi saat banjir datang, ditambah narasi viral, sebagian HTI itu sudah menjelma jadi kebun sawit ilegal, luasnya katanya tujuh kali Singapura. Entah ini data atau dongeng TikTok, publik keburu panas.

Aktivis lain ikut nimbrung. Ada yang menuntut permintaan maaf, ada yang mengingatkan pernyataan lama Prabowo bahwa sawit itu sama saja dengan pohon hutan. Alam rupanya tidak setuju, lalu menjawab dengan banjir bandang. Media pun terbelah, satu sisi teriak “lahan sawit milik Prabowo!”, sisi lain berbisik “itu hoaks murahan.” Sementara Prabowo sendiri tampil tenang, bahkan menyerahkan puluhan ribu hektare lahan untuk sanctuary gajah Sumatra. Pesannya jelas, mana mungkin raja sawit, wong gajah saja dikasih rumah.

Yang paling menarik, wak, justru keheningannya. Tidak ada laporan polisi. Tidak ada somasi ke JATAM. Padahal kata Hashim, ini fitnah keji dan serangan terorganisir. Tapi balasannya cuma bantahan di podium politik dan acara Natal. Publik pun bertanya-tanya sambil menyeruput kopi, kenapa tidak dibawa ke ranah hukum? Takut boomerang dan membuka detail kepemilikan lahan? Atau presiden baru ingin terlihat dewasa, kebal kritik? Atau jangan-jangan, ini memang drama yang dibiarkan hidup agar rakyat sibuk debat sawit, sementara agenda lain melenggang mulus?

Akhirnya, Prabowo berdiri di persimpangan mitos. Ia bisa dibaca sebagai penguasa sawit tersembunyi yang terlalu rapi untuk ketahuan. Atau sebagai korban konspirasi mafia sawit yang tak rela lahannya disapu negara. Semua data sudah berserakan, HTI ratusan ribu hektare, debat 2019, bantahan Hashim, tuduhan JATAM, banjir Desember 2025, sanctuary gajah, dan 3,7 juta hektare sawit ilegal yang katanya direbut pemerintah.

Silakan pilih versi kebenaranmu sendiri, wak. Atau terima saja satu kenyataan pahit, di negeri ini, kebenaran itu mirip kebun sawit, tumbuh subur di mana-mana, mengilap dari jauh, tapi begitu ditanya, “punya siapa?”, semua mendadak saling tunjuk ke hutan.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Penulis: Rosadi Jamani

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satu Putaran Pilpres Itu Tidak Masuk Akal

    Satu Putaran Pilpres Itu Tidak Masuk Akal

    • calendar_month Sab, 30 Des 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Randaru Sadhana Setiap orang masih bebas berpendapat bukan, karena negara kita belum mengubah sistem demokrasinya? Oke, mari kita bercerita, dengan melihat kondisi yang berkembang di sekitar kita. Datangnya suara maupun pendapat itu dari mana, kalau bukan fenomena yang nampak di depan mata kita? Dalam hukum sendiri ada tiga macam penelitian yang memperlihatkan perbedaannya, […]

  • Menaker Atur Kebijakan bagi Pelaku Usaha dan Pekerja Hadapi Covid-19

    Menaker Atur Kebijakan bagi Pelaku Usaha dan Pekerja Hadapi Covid-19

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan covid-19 yang diatur melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020. Dalam hal ini, Surat Edaran yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada tanggal 17 Maret 2020 itu dibuat untuk mendorong agar setiap pimpinan […]

  • Mahfud MD Siap Kawal Kasus Johnny Plate

    Mahfud MD Siap Kawal Kasus Johnny Plate

    • calendar_month Kam, 18 Mei 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengaku akan terus mencermati dan mengawal kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate sebagai tersangka. Di samping itu, pihaknya juga meminta publik menunggu proses hukum dan peradilan berjalan atas kasus hukum tersebut. “Jadi, yakinlah dan […]

  • 10 Pelabuhan Raih ‘Green Port Award’ Termasuk Pelabuhan Tenau

    10 Pelabuhan Raih ‘Green Port Award’ Termasuk Pelabuhan Tenau

    • calendar_month Sab, 14 Jan 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bekerja sama dengan IDSurvey menghelat Green Port Award 2022 bertema “Indonesia Menuju Pelabuhan Berkelanjutan Kelas Dunia”pada Rabu, 28 Desember 2022 di Jakarta. Sebanyak 149 pelabuhan se-Indonesia diseleksi untuk selanjutnya masuk nominasi Green Port Award 2022. Tim asesor beranggotakan perwakilan Sucofindo dan Biro Klasifikasi […]

  • Festival Desa Binaan Bank NTT, Anakalang Budidaya Ikan Air Tawar & Hortikultura

    Festival Desa Binaan Bank NTT, Anakalang Budidaya Ikan Air Tawar & Hortikultura

    • calendar_month Sab, 29 Okt 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 75
    • 0Komentar

    Loading

    Anakalang, Garda Indonesia | Desa Anakalang, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini terus bersolek. Ketika didatangi juri Festival desa Binaan Bank NTT dan Festival PAD 2022, Stenly Boymau bersama Kasubdiv Parekraf dan Desa Binaan Direktorat Kredit Bank NTT, Reinhard Djo pada Rabu, 26 Oktober 2022; Kepala Desa setempat, Pedi Gamu Djadji […]

  • Dari Garda SIAGA Policy Bootcamp Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    Dari Garda SIAGA Policy Bootcamp Menuju Resiliensi Berkelanjutan

    • calendar_month Kam, 26 Des 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Loading

    Resiliensi berkelanjutan merupakan kemampuan mewujudkan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana baik secara struktural maupun non-struktural. Tidak hanya memiliki kesiapan infrastruktur tahan bencana yang memadai namun juga kapasitas masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana.   Jakarta | Program SIAP SIAGA mendorong upaya penyelarasan pengetahuan di antara pelaku kebencanaan dan perubahan iklim lintas daerah dan […]

expand_less