Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bareskrim Selidik Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis & ‘Bully’ di KPI

Bareskrim Selidik Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis & ‘Bully’ di KPI

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 3 Sep 2021
  • visibility 48
  • comment 1 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan bakal menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis dan bully ‘perundungan’ yang terjadi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

“Saya sudah arahkan untuk lidik,” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, pada Kamis, 2 September 2021.

Menurut Komjen Agus, penanganan perkara tersebut akan diarahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Namun demikian, Agus belum dapat merincikan lebih lanjut terkait dengan proses penanganan perkara itu.

Sebagai informasi, kasus ini mencuat usai korban berinisial MS buka suara. Ia mendapat perundungan oleh senior-senior di kantornya sejak 2012 lalu.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto

Korban dugaan pelecehan seksual sesama jenis (MS) bercerita, pada 2015 para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual. Mereka memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi korban. Bahkan, sempat ada terjadi para pelaku mencoret-coret alat kelamin MS dengan menggunakan spidol.

Perbuatan itu membuat dirinya merasa trauma dan rendah diri. Ia tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara ramai-ramai itu.

MS dipindahkan ke ruangan lain yang dinilai atasan jauh dari para perundung. Hanya saja, upaya tersebut tetap membuat dirinya dicibir oleh para pelaku.

KPI Pusat saat ini tengah melakukan investigasi internal untuk mendalami perkara tersebut. Pimpinan memanggil tujuh orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut pada Kamis, 2 September 2021.

Berdasarkan Peraturan KPI Nomor 1/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan, sanksi pegawai KPI terkait pelanggaran tata tertib dapat berupa sanksi, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

“Sanksinya sesuai aturan kepegawaian, memang ada sanksi pemecatan,” ucap Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio.(*)

Sumber (*/Humas Polri)

Foto utama istimewa

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tito Karnavian : Listyo Sigit Prabowo Sangat Siap Emban Amanah Kapolri

    Tito Karnavian : Listyo Sigit Prabowo Sangat Siap Emban Amanah Kapolri

    • calendar_month Sel, 19 Jan 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut sosok Listyo Sigit Prabowo yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri tunggal pengganti Idham Azis, merupakan sosok yang cerdas dan tegas. Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin, 18 Januari 2021. “Pak Sigit itu orangnya […]

  • Jembatan Noebunu Rusak, Viktor Soinbala Pinta Pemkab TTS Siapkan Strategi

    Jembatan Noebunu Rusak, Viktor Soinbala Pinta Pemkab TTS Siapkan Strategi

    • calendar_month Ming, 20 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 53
    • 0Komentar

    Loading

    SoE-TTS, Garda Indonesia | Kondisi Jembatan Noebunu yang menghubungkan Kecamatan Amanuban Timur, Fatukopa, Amanatun Utara, Toianas, Kokbaun, Santian, Boking saat ini sangat memprihatinkan karena sejak bulan Januari 2019 hingga saat ini belum diperbaiki. Jembatan Neobunu yang roboh diantisipasi dengan 4 buah besi baja untuk dapat dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Namun […]

  • Alex Sidi : Partai Kebangkitan Nusantara Siap Tarung di Pemilu 2024

    Alex Sidi : Partai Kebangkitan Nusantara Siap Tarung di Pemilu 2024

    • calendar_month Kam, 28 Jul 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Loading

    Ende, Garda Indonesia | Ketua pimpinan cabang (Pimcab) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Ende, Alexander Sidi, S.Sos menegaskan, Partai Kebangkitan Nusantara siap bertarung di pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Kesiapan PKN, menurut Alexander, didasari telah memenuhi segala tahapan yang diminta KPU berkaitan dengan sistem informasi partai politik (Sipol), karena saat ini PKN sudah membentuk kepengurusan […]

  • Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

    Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya. Ketiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). […]

  • Mimpi Hanya Satu dan Paling Berat, VBL : Berapa Data Orang Miskin NTT?

    Mimpi Hanya Satu dan Paling Berat, VBL : Berapa Data Orang Miskin NTT?

    • calendar_month Jum, 4 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 49
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Kita punya masalah serius di sini, hobi melihat orang susah. Kalau dia lebih susah, maka mereka lebih senang lagi. Ini cara berpikir ciri khas orang miskin, selalu berpikir mundur dan tidak pernah berpikir maju. Saya melihat Nusa Tenggara Timur, harus mulai kita dorong cara berpikirnya agar mampu kekuatan dan sinergi menjadi […]

  • Reformasi Birokasi-Ciptakan Birokrasi Handal & Tingkatkan Pelayanan Publik

    Reformasi Birokasi-Ciptakan Birokrasi Handal & Tingkatkan Pelayanan Publik

    • calendar_month Kam, 18 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Upaya penataan birokrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah Reformasi Birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima pasangan Gubernur 1 dan Gubernur 2 NTT, Viktor B. Laiskodat dan Josef Nae Soi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan mesin birokrasi yang handal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Reformasi birokrasi […]

expand_less