Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 29 Sep 2019
  • visibility 97
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh hanya akan menguntungkan para petualang politik.

Hal ini disampaikannya pada Minggu, 29 September 2019. Karena itu, Ketua DPR mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri. Ketua DPR berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal RUU KUHP dan RUU KPK.

Ketua DPR menegaskan, adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

Karena itulah Ketua DPR berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.

Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cenderung menggerakkan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam).

Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase) Foto oleh in news.co.id

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Jokowi ‘Groundbreaking’ PLN Hub di IKN

    Presiden Jokowi ‘Groundbreaking’ PLN Hub di IKN

    • calendar_month Kam, 6 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Loading

    Penajam Paser Utara | Presiden Republik Indonesia, Jokowi meletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pusat ekosistem transisi energi dan layanan digital yang pertama dan terbesar di Tanah Air atau PLN Hub di jantung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Rabu, 5 Juni 2024. Pada agenda tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa PLN Hub akan menjadi tempat […]

  • Bareskrim Selidik Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis & ‘Bully’ di KPI

    Bareskrim Selidik Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis & ‘Bully’ di KPI

    • calendar_month Jum, 3 Sep 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 119
    • 1Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan bakal menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis dan bully ‘perundungan’ yang terjadi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. “Saya sudah arahkan untuk lidik,” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, pada Kamis, 2 September 2021. Menurut Komjen Agus, penanganan perkara tersebut akan diarahkan ke […]

  • Bareskrim Polri Tangkap Empat Jaringan Pengedar Uang Palsu

    Bareskrim Polri Tangkap Empat Jaringan Pengedar Uang Palsu

    • calendar_month Jum, 24 Sep 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Bareskrim Polri menangkap empat jaringan pengedar dan pembuat uang palsu yang beraksi sejak Agustus hingga September 2021. Wadir Tipideksus Kombes Whisnu Hermawan menuturkan pihaknya mengamankan jaringan uang palsu Jakarta-Bogor, jaringan wilayah Tangerang, kemudian jaringan wilayah Sukoharjo Jawa Tengah, dan juga jaringan Demak, Jawa Tengah. Tak hanya membuat uang palsu, ungkap Whisnu, […]

  • Prabowo Perintah Kapolri Naikkan Pangkat Polisi Korban Demo

    Prabowo Perintah Kapolri Naikkan Pangkat Polisi Korban Demo

    • calendar_month Sel, 2 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Pada kunjungannya, Presiden Prabowo menyampaikan ada 43 orang yang mengalami luka-luka akibat kericuhan, terdiri dari 40 anggota Polri dan masyarakat. Dari jumlah tersebut, 17 orang masih dirawat di RS Polri, dengan kondisi beragam.   Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa bagi para anggota Polri yang […]

  • Polri : Korban Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Ada 14 Orang

    Polri : Korban Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar Ada 14 Orang

    • calendar_month Ming, 28 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkapkan ada 14 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Baca juga : http://gardaindonesia.id/2021/03/28/bom-bunuh-diri-di-gereja-katedral-makassar-menteri-agama-kutuk-keras/ “Ada korban yang dari pihak sekuriti gereja dan kemudian dari pihak jemaat,” urai Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri, […]

  • Pemprov NTT Tak Larang Pikap Angkut Orang Hanya Berupa Pembatasan

    Pemprov NTT Tak Larang Pikap Angkut Orang Hanya Berupa Pembatasan

    • calendar_month Sen, 14 Jul 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Loading

    “Pemprov NTT tidak ada pikiran menyusahkan dan menghambat usaha rakyat, justru harus mengakomodasi hak-hak dengan mengacu kepada aturan,” ujar Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma.   Kupang | Polemik mobil pikap dilarang mengangkut orang, disikapi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) saat jumpa media pada Senin petang, 14 Juli 2025 di lantai 1 Kantor […]

expand_less