Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 29 Sep 2019
  • visibility 2
  • comment 0 komentar

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh hanya akan menguntungkan para petualang politik.

Hal ini disampaikannya pada Minggu, 29 September 2019. Karena itu, Ketua DPR mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri. Ketua DPR berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal RUU KUHP dan RUU KPK.

Ketua DPR menegaskan, adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

Karena itulah Ketua DPR berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.

Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cenderung menggerakkan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam).

Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase) Foto oleh in news.co.id

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • IAKN Kupang Dorong Mahasiswa Misiologi Jadi Profesional Tangguh

    IAKN Kupang Dorong Mahasiswa Misiologi Jadi Profesional Tangguh

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Program Studi Misiologi IAKN Kupang mengambil inisiatif strategis dengan berkomitmen menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pemahaman teoritis mendalam, tetapi juga kemampuan implementasi praktis melalui pendekatan holistik.   Kupang | Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang melalui Program Studi Misiologi Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen menghelat kuliah umum bertema “Personal Growth Coaching: Optimalisasi Potensi Mahasiswa […]

  • Garam Malaka-Emas Putih dari NTT, Digarap Atau Ditolak Masyarakat?

    Garam Malaka-Emas Putih dari NTT, Digarap Atau Ditolak Masyarakat?

    • calendar_month Jum, 29 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Malaka-NTT, Garda Indonesia | Meski ada aksi penolakan terhadap aktivitas tambak garam yang dikelola PT. Inti Daya Kencana di Desa Weoe Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak 1 Maret 2019 lalu, Namun Gubernur NTT Viktor Laiskodat tetap memerintahkan Bupati Malaka dan pihak pengelola tambak garam untuk kembali beroperasi di lokasi tersebut Dirilis dari Siaran […]

  • “SESUAI UU” Pangkat Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto

    “SESUAI UU” Pangkat Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto

    • calendar_month Rab, 28 Feb 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menjelaskan penganugerahan pangkat istimewa TNI untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Letjen (Purn) Prabowo Subianto berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Demikian disampaikan Presiden kepada awak media usai rapat pimpinan TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, pada Rabu, 28 Februari 2024. […]

  • Pulihkan Papua, Panglima TNI & Kapolri Dapat Suport dari Lapisan Masyarakat

    Pulihkan Papua, Panglima TNI & Kapolri Dapat Suport dari Lapisan Masyarakat

    • calendar_month Sab, 7 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Pasca demo anarkis yang berujung ricuh di Jayapura, Papua, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkantor di Papua sejak Senin, 2 September 2019. Memasuki hari ke-4, situasi Papua semakin kondusif, aman dan terkendali. Masyarakat sudah kembali beraktivitas normal, perekonomian warga berjalan lancar, dan situasi kembali aman. Namun […]

  • KemenPUPR Buka Akses Jalan ke Palu dan Donggala

    KemenPUPR Buka Akses Jalan ke Palu dan Donggala

    • calendar_month Rab, 3 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Jakarta,gardaindonesia.id – Pemulihan kondisi akses jalan pasca gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala menjadi salah satu dari empat fokus Kementerian PUPR disamping membantu evakuasi korban, penyediaan air bersih dan sanitasi serta pembersihan kota. Kelancaran konektivitas sangat penting bagi mobilitas orang dan distribusi bantuan agar bisa sampai ke lokasi-lokasi pengungsian di Kota Palu dan […]

  • Ganjar Pranowo Mengulang Kisah Jokowi

    Ganjar Pranowo Mengulang Kisah Jokowi

    • calendar_month Rab, 26 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 0
    • 0Komentar

    Oleh : Denny Siregar “Jokowi tidak akan jadi Capres !” begitu perkataan tegas almarhum Taufik Kiemas, tokoh besar PDIP pada 2014. Di saat itu, Jokowi baru saja jadi Gubernur Jakarta dan muncul desas-desus bahwa dialah calon terkuat untuk menjadi Capres 2014, karena suara Megawati setiap survei selalu di bawah Prabowo. Memang bukan sesuatu yang umum […]

expand_less