Mahfud MD: Tinggal 4 Minggu Lagi, Pilkada Serentak Jangan Jadi Klaster Baru

Gunung Kidul, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD mengaku gembira mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru Covid-19, karena tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Saya gembira dengar laporan Bawaslu dan KPU tadi. Kenapa, karena sebelum Pilkada disetujui dulu, terjadi protes supaya ditunda karena saat ini sedang covid. Tapi alhamdulillah, hingga menjelang empat minggu lagi ke pemungutan suara, proses Pilkada sejauh ini tidak menimbulkan klaster baru covid, baik di DIY maupun di berbagai daerah lain di Indonesia” ujar Menko Polhukam Mahfud Md saat memberikan arahan persiapan Pilkada Tahun 2020 secara daring di depan para Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda se-DIY di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, pada Sabtu, 7 November 2020.

Sejauh ini, proses dan tahapan Pilkada sudah lebih dari 50 persen. Khusus untuk tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar pemilihan kepala daerah sebagaimana yang dilaporkan oleh Bawaslu, ditemukan 5 pelanggaran selama kampanye. Tidak satu pun dari pelanggaran itu yang terkait dengan protokol kesehatan.

“Oleh karena itu, melalui Gunung Kidul ini saya berpesan kepada seluruh KPU dan Bawaslu serta Forkopimda di seluruh Indonesia untuk menjaga Pilkada ini agar selesai dengan baik, tanpa muncul klaster baru covid dari tahapan-tahapan yang masih akan kita hadapi hingga tanggal 9 Desember mendatang,” ujar Menko Mahfud.

Pesan Menko Polhukam ini sangat beralasan karena Pilkada Serentak tahun 2020 ini akan melibatkan 309 kabupaten dan kota untuk memilih 270 kepala daerah. “Kenapa melibatkan 309 kabupaten kota, karena provinsi yang menggelar pemilihan gubernur, juga akan ada kampanye di setiap kabupaten kota di wilayah itu,” lanjut Mahfud.

Dengan demikian, setiap harinya akan ada kampanye yang dilakukan oleh 715 pasangan calon (paslon) di seluruh Indonesia.

“Menjadi tantangan bagi kita karena sejauh ini kampanye tatap muka secara terbatas yang paling digemari oleh paslon, sementara kampanye secara daring jumlahnya sangat kecil,” ujar Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, saat melaporkan perkembangan pengawasan Pilkada di depan Menko Polhukam.

Pada pertemuan yang juga dihadiri langsung oleh Forkopimda Provinsi DIY dan Kabupaten Gunung Kidul ini, Menko Polhukam juga menghimbau agar para pimpinan daerah secara intensif melakukan komunikasi dan koordinasi untuk membantu penyelenggara pemilu dalam menerapkan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.(*)

Sumber berita dan foto (*/tim)