Munaslub KADIN Lengserkan Arsjad Rasjid, Pecut Perpecahan Jilid 2

Jakarta | Pimpinan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melengserkan Arsjad Rasjid dari jabatan Ketua Umum Kadin Indonesia. Arsjad dilengserkan melalui Munaslub yang dihelat Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St Regis, Jakarta Selatan.

Arsjad Rasjid digantikan oleh Anindya Bakrie yang disebut terpilih secara aklamasi.

Staf Khusus Kadin Indonesia, Prof. M Mufti Mubarok menilai, hasil musyawarah luar biasa atau Munaslub yang dihelat Sabtu 14 September 2024, memutuskan Anindya Bakri jadi Ketum KADIN Indonesia menggantikan Arsyad Rasyid penuh dengan nuansa politik dan akan menimbulkan perpecahan jilid II.

“Karena sementara Arsyad Rasyid menyatakan bahwa hasil Munaslub ini tidak sah dan ilegal karena tidak sesuai dan melanggar perubahan AD/ART dalam Keputusan Presiden No. 18 tahun 2022,” kata Mufti di Jakarta, Sabtu malam, 14 September 2024.

Mufti membeberkan, rivalitas Arsyad Rasyid dengan Anindya Bakri memang sudah sejak lama terjadi. Apalagi dipicu oleh Pilpres 2024, Arsyad Rasyid adalah ketua timses 03 dan Anindya Bakri di timses 02.

“Karena 02 menang maka peluang Anindya Bakri mulai menguat,” ungkap Mufti.

Mufti menjelaskan, bila organisasi pengusaha dibawa ke ranah politik, maka memang akan terjadi perpecahan. Ini akan menambah panjang perpecahan Kadin jilid 2.

“Yang sebelum perpecahan jilid I juga pernah terjadi,” jelas Mufti.

Ia membeberkan, dualisme Kadin jilid I juga pernah yaitu Kadin yang berkantor di jalan Kuningan dan  Kadin berkantor di Jalan Cokroaminoto Menteng.

Kedua Kadin telah berhasil melaksanakan Munas masing-masing, Kadin Cokroaminoto melaksanakan Munas lebih awal pada 15 Desember 2020 di Jakarta dengan hasil kembali memilih secara aklamasi Edy Ganefo sebagai ketua umum.

Sementara Kadin Kuningan, baru tanggal 30 Juni 2021 di Kendari Sultra yang lalu dengan terpilihnya secara aklamasi Arsyad Rasyid sebagai ketua umum menggantikan Rossan Roslani.

Mufti menceritakan, sebenarnya perpecahan ini sudah berlangsung sangat lama. Dimulai tahun 2010, Beberapa Kadin provinsi dan asosiasi nasional tidak puas dengan kepengurusan Kadin 2010 yang dipimpin oleh Suryo Bambang Sulisto (SBS). Kepemimpinan SBS, dianggap melanggar Anggaran Dasar Kadin, hingga dilaksanakan Munaslub di Kota Pontianak tahun 2013.

Meskipun akhirnya Kadin Arsyad Rasyid bisa merima Kadin Eddy Ganefo untuk melebur jadi satu, namun praktiknya belum bisa maksimal di daerah. Apalagi sekarang dengan hasil munaslub yang memenangkan Anindya. Maka kemungkinan perpecahan akan terjadi lagi.

Kadin lebih dari satu pun hanya perlu revisi UU

Menurut Mufti, sebenarnya Kadin satu atau Kadin dua serta Kadin tiga pun tidak ada masalah praktiknya di banyak negara Kadin jumlah lebih dari satu dan tidak ada masalah. Dengan merevisi  UU No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Dan Industri (KADIN). Undang-Undang KADIN ini sudah sangat tua karena sudah 37 tahun sehingga perlu dilakukan tinjauan bahkan revisi jika diperlukan mengingat perkembangan dunia perdagangan dan perindustrian baik dalam maupun luar negeri yang sangat pesat.

“Mestinya diperlukan revisi UU No 1/1987 , namun revisi UU perlu waktu yang lama dan melibatkan DPR. Bila Revisi UU terlalu lama maka Peraturan Pemerintah Pengganti UU/PERPU juga perlu dilakukan lebih cepat guna mengakomodir semua kepentingan terbaik yaitu masyarakat, pelaku usaha serta pemerintah,” ujar Mufti yang juga menjabat Direktur Institute Development and Economic (IDE). (*)

Sumber (*/tim)