Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Lantik Martinus Hukom Jadi Kepala BNN RI

Presiden Lantik Martinus Hukom Jadi Kepala BNN RI

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 10 Des 2023
  • visibility 222
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik Irjen Pol. Marthinus Hukom sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Jumat, 8 Desember 2023, di Istana Negara, Jakarta. Marthinus Hukom menggantikan Petrus Golose yang memasuki masa pensiun.

Pelantikan Kepala BNN dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

“Saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Adapun, Marthinus merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan tahun 1991. Sebelum dilantik sebagai Kepala BNN, Marthinus menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus (Kadensus) 88 Antiteror (AT) Polri.

Usai pelantikan, Marthinus Hukom menyampaikan apresiasi terhadap amanah yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan akan melanjutkan program-program kerja pimpinan BNN sebelumnya dan melakukan inovasi untuk mencegah peredaran narkotika di Tanah Air.

“Mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh senior kami, jika itu adalah hal yang baik kita akan lanjutkan dan mungkin ada perlu penambahan kita akan melakukan suatu inovasi-inovasi untuk melakukan menetralisir semua peredaran narkotika di Indonesia,” ujar Irjen Pol Marthinus Hukom.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung St. Burhanuddin.(*)

Sumber (*/BPMI Setpres)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menkominfo RI : Pembatasan Layanan Data di Papua Bersifat Sementara

    Menkominfo RI : Pembatasan Layanan Data di Papua Bersifat Sementara

    • calendar_month Jum, 30 Agu 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kebijakan pemerintah hanya melakukan pembatasan atas layanan data (tidak ada kebijakan black out) sementara layanan suara (menelepon/ditelepon) serta SMS (mengirim/menerima) tetap difungsikan. Melalui pernyataan pers dari Kemenkominfo pada 29 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan putusnya sarana komunikasi di Papua dan Papua Barat bukan disebabkan oleh […]

  • Kota Kupang Tanggap Darurat Bencana 14—19 Maret 2024

    Kota Kupang Tanggap Darurat Bencana 14—19 Maret 2024

    • calendar_month Kam, 14 Mar 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 179
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Funay telah menetapkan status tanggap darurat mulai tanggal 14—19 Maret 2024 yang ditetapkan dalam rapat pada Rabu, 13 Maret 2024 pukul 17:00—19:00 WITA . Penetapan kondisi ini akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Kupang sejak beberapa hari terakhir. Hadir dalam rapat antara lain, para Asisten Setda […]

  • Langkah George Hadjoh Menuju Wali Kota Kupang (Bagian 5)

    Langkah George Hadjoh Menuju Wali Kota Kupang (Bagian 5)

    • calendar_month Ming, 12 Mei 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 174
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Roni Banase Kota Kupang menempati peringkat kedua  kota terkotor di Indonesia berdasarkan penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Langkah edukatif dan preventif telah gencar dilakukan George Hadjoh saat mengemban amanah Pj. Wali Kota Kupang periode 2022—2023. Saat mengemban amanah Pj Wali Kota Kupang, George Hadjoh tak sungkan “terjun ke selokan” hingga menghirup aroma […]

  • Tenun Lotis Garuda dari Kab.TTS, Sapa Presiden dari Timur Indonesia

    Tenun Lotis Garuda dari Kab.TTS, Sapa Presiden dari Timur Indonesia

    • calendar_month Jum, 6 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 198
    • 0Komentar

    Loading

    Fatukopa-T.T.S, Garda Indonesia | Tenun menjadi satu kekayaan budaya Indonesia yang harus terus dijaga dan dipelihara. Dari Timur Indonesia, di Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kelompok Tenun Ikat Namaut Hen Pin, menghasilkan tenunan dengan corak burung Garuda dan bertuliskan ‘Presiden Jokowi’. “Kami masyarakat kecil yang tidak bisa menyapa Pak Jokowi secara […]

  • Lenovo Resmi Hadirkan Laptop ThinkPad X1 Terbaru Berkonsep Ramah Perawatan

    Lenovo Resmi Hadirkan Laptop ThinkPad X1 Terbaru Berkonsep Ramah Perawatan

    • calendar_month Sel, 13 Jan 2026
    • account_circle Penulis
    • visibility 264
    • 0Komentar

    Loading

    Lenovo si ke-14 dan ThinkPad X1 2-in-1 generasi ke-11. Peluncuran tersebut dilakukan dalam ajang Consumer Electronics Show (CES) 2026 yang dihelat di Las Vegas, Amerika Serikat. Kedua perangkat ini menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan, terutama pada aspek desain internal yang diklaim lebih ramah perawatan serta mendukung keberlanjutan penggunaan jangka panjang. Pembaruan tersebut menjadi langkah strategis Lenovo […]

  • Keluarga & Masyarakat Kunci Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

    Keluarga & Masyarakat Kunci Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

    • calendar_month Rab, 16 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya sangat kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan oleh Vennetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan […]

expand_less