Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

Rumah Nawacita Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas 3

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 8 Nov 2019
  • visibility 126
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Organisasi eks relawan Jokowi yang terhimpun dalam Rumah Nawacita meminta agar Presiden Jokowi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 3 sebesar Rp 42 ribu per orang anggota keluarga yang mulai berlaku per 1 Januari 2020 mendatang. Desakan itu berasal dari suara akar rumput yang menilai kenaikan mencapai 100 persen tersebut memberatkan ekonomi rakyat khususnya segmen keluarga ekonomi bawah.

“Kami berharap agar Bapak Presiden Jokowi mempertimbangkan untuk segera membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Ini belum terlambat dan pembatalan ini amat diharapkan oleh masyarakat akar rumput yang masih hidup pas-pasan. Pembatalan kenaikan yang kita minta hanya berlaku untuk peserta kelas 3,” tegas Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto M.Si. dalam keterangan pers pada Kamis, 7 November 2019.

Raya menegaskan, Presiden Jokowi seharusnya tidak menerima begitu saja alasan dan usulan dari para staf dan menteri terkait yang mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan. Sebaiknya, kondisi ekonomi masyarakat lapisan bawah yang masih hidup pas-pasan harus menjadi perhatian utama dan tekor kas BPJS Kesehatan bisa dilakukan lewat kebijakan dan langkah-langkah lainnya yang lebih substantif.

Direktur Eksekutif Rumah Nawacita, Raya Desmawanto, M.Si.

“Jadi, kami pikir menaikkan iuran BPJS Kesehatan khususnya kelas 3 mencapai 100 persen bukan opsi yang tepat untuk menutupi tekor kas BPJS Kesehatan. Ada banyak opsi lain yang lebih tepat, ketimbang langsung menaikkan iuran begitu saja. Kami menilai, masukan dari staf dan pembantu presiden hanya ingin main gampang dan instan saja, tapi efeknya bisa melukai hati rakyat,” tegas Raya.

Ia menjelaskan, subsidi kesehatan masih dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lapisan bawah. Hal tersebut merupakan kewajiban konstitusi negara yang utama, termasuk juga pendidikan.

“Sudah jadi tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau bagi rakyatnya, terutama dari segmen ekonomi bawah yang rentan. Kami meminta agar kenaikan iuran kelas 3 itu dibatalkan dan dicari alternatif lain untuk pemasukan keuangan bagi BPJS Kesehatan. Jangan lupa, pemilih Pak Jokowi ini banyak dari kalangan wong cilik, partai pengusungnya juga punya julukan partai wong cilik. Jangan sampai masyarakat kita kecewa berat. Pasti pemerintah punya solusi, tapi jangan solusi instan yang dampaknya muncul penolakan rakyat, seperti yang terjadi saat ini,” tegas Raya.

Raya menegaskan, pelayanan dan jaminan kesehatan rakyat sama pentingnya dengan pelayanan dan jaminan pertahanan, keamanan ketertiban negara. Oleh karena itu, amat miris ketika melihat anggaran pertahanan (TNI) dan keamanan (Polri) naik secara signifikan, namun pemerintah tidak melakukan subsidi perlindungan kesehatan rakyat level bawah.

“Kesehatan adalah aset masa depan negara. Sama halnya, pertahanan dan keamanan, kesehatan juga adalah sektor yang paling utama bersama dengan pendidikan,” imbuh Raya.

Rumah Nawacita meminta agar dilakukan audit total terhadap BPJS Kesehatan agar didapat akar persoalan dan masalah yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan tersebut. Termasuk juga dengan memangkas biaya operasional, pegawai dan tunjangan para pejabat BPJS Kesehatan untuk efisiensi keuangan BPJS Kesehatan.

Selain itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan juga dapat ditutupi dengan penyusunan dan pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan terukur. Misalnya dengan mengurangi anggaran kegiatan-kegiatan seremonial para pejabat negara, anggota DPD, DPR, MPR, pejabat kementerian dan lembaga lain. Seperti memangkas anggaran kegiatan kunjungan kerja luar negeri, studi banding, seminar, diskusi dan kegiatan lain yang tak bermanfaat untuk rakyat.

“Mana pejabat dan anggota DPR nya rajin kunjungan sana sini, lembaga pemerintah kebanyakan buat seminar, tapi rakyat ekonomi bawah untuk bayar iuran BPJS Kesehatan kelas 3 saja kewalahan. Ini kan ironi sekali. Harusnya, anggaran yang terbuang itu bisa menambah subsidi kesehatan rakyat,” pungkas Raya. (*)

Sumber berita (*/ Raya Desmawanto—Rumah Nawacita)
Editor (+rony banase) Foto utama oleh nusabali.com

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menukik Panorama Panetrasi Makan Bergizi Gratis di Indonesia

    Menukik Panorama Panetrasi Makan Bergizi Gratis di Indonesia

    • calendar_month Sen, 15 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 272
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Prof. Dr. Intje Picauly, S.Pi., M.Si. Program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah merupakan inisiatif yang telah diterapkan oleh banyak negara di dunia dengan berbagai keberhasilan dan tantangan. Negara-negara seperti Finlandia dan Swedia berhasil menerapkan program MBG secara universal dan berkualitas tinggi dengan dukungan pemerintah yang kuat dan perencanaan yang matang. Sementara itu, […]

  • Waspada! Siklon Tropis Berada di Perairan Rote, Kecepatan Angin 3—9 Knots

    Waspada! Siklon Tropis Berada di Perairan Rote, Kecepatan Angin 3—9 Knots

    • calendar_month Sen, 5 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia  | BMKG sebagai Jakarta Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) sejak Jumat, 2 April 2021 telah mendeteksi adanya Bibit Siklon Tropis 99S yang mulai terbentuk di sekitar Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. BMKG telah mengeluarkan rilis informasi potensi cuaca ekstrem sebagai dampak dari bibit siklon tersebut. Keberadaan bibit siklon tropis 99S tersebut menimbulkan […]

  • Ambiguitas Jokowi—Retno di Palestina

    Ambiguitas Jokowi—Retno di Palestina

    • calendar_month Sen, 17 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Josef Herman Wenas Jumat—Sabtu, 7—8 Mei 2021 di kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, terjadi kerusuhan sipil yang sudah banyak diberitakan. Rentetan “lokasi” dan “saat” kejadian semuanya simbolisme. Mulainya di Damascus Gate, karena orang-orang Palestina memblokade pawai Jerusalem Day oleh para Yahudi ortodoks. Silakan Anda cari keterangan apa arti Damascus Gate bagi orang Palestina, dan apa […]

  • FORMABAN Pulihkan Psikologis Anak Besipae di Momen Sumpah Pemuda

    FORMABAN Pulihkan Psikologis Anak Besipae di Momen Sumpah Pemuda

    • calendar_month Sen, 31 Okt 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 121
    • 0Komentar

    Loading

    SoE, Garda Indonesia | Memperingati Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2022, mahasiswa IAKN Kupang tergabung dalam Forum Studi Asal Amanuban (FORMABAN) melakukan pemulihan psikologi anak-anak Besipae korban penggusuran rumah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 20 Oktober 2022. Saat 25 Mahasiswa IAKN yang tergabung dalam FORMABAN tiba di lokasi penggusuran pada Minggu, 30 […]

  • Limbah FABA PLTU Jeranjang Jadi Batako Ramah Lingkungan

    Limbah FABA PLTU Jeranjang Jadi Batako Ramah Lingkungan

    • calendar_month Jum, 5 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Loading

    Program pemanfaatan FABA merupakan langkah nyata PLN menjadikan produk bernilai guna. FABA, yang masuk dalam kategori limbah non-B3 ini, menjadi bahan baku alternatif ramah lingkungan dan bernilai tambah, sekaligus membantu UMKM lokal untuk tumbuh.   Mataram | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui program CSR PLN Peduli memanfaatkan limbah fly […]

  • Tak Ada Dualisme PMI Kota Kupang, Bill Mandala Dilantik Jadi Ketua Baru

    Tak Ada Dualisme PMI Kota Kupang, Bill Mandala Dilantik Jadi Ketua Baru

    • calendar_month Rab, 30 Apr 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 302
    • 0Komentar

    Loading

    Sebagai Pemerintah Kota Kupang, tekan Serena Francis, pihaknya tidak mengakui kepengurusan lain. Banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari AD/ART, latar belakang pendidikan, hingga keterlibatan dalam organisasi tanpa kepentingan politik.   Kota Kupang | Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis melantik jajaran pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Kupang masa bakti 2025—2030 pada Selasa, 29 April […]

expand_less